Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus fokus memperkuat lumbung pangan perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memulihkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiaastuti membuka data perizinan kapal ikan adalah terobosan besar yang patut mendapat apresiasi dan dukungan.
Menurut Riza, sesuai UUD 1945, UU Perikanan dan Nawacita bahwa usaha perikanan (indikatornya) bukan semata-mata bisnis, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekspor.
Paling utama adalah terpenuhi pangan rakyat, terciptanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya kesejahteraan nelayan, semakin pulihnya lingkungan dan adab kebaharian bangsa serta kuatnya kedaulatan Indonesia di laut.
Untuk itulah, kata dia, gebrakan diawal kepemimpinan, ia mengatakan perlu terus dijaga semangat dan konsistensinya.
Operasionalisasinya tiga hingga enam bulan ke depan, menurut Riza, pertama adalah pemberantas pencurian ikan. Rencana MKP melakukan moratorium harus diikuti dengan tiga strategi operasional, yakni mulailah dengan memeriksa kapal ikan bekas asing karena meski dapat izin dari KKP masih ada kapal tersebut masih menggunakan ABK asing dan mendaratkan ikannya di luar negeri.
KKP dapat mengecek kesesuaian bobot (gross ton/GT) kapal dengan izin yang dipegang oleh pengusaha. Dari sini akan diketahui praktik “unreported” baik bobot kapal, jumlah ikan yang dilaporkan, termasuk kebocoran BBM bersubsidi.
Lalu KKP, dia mengatakan, juga dapat memantau jumlah izin dengan realisasi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Maka akan diketahui sederet perusahaan yang tidak menjalankan hilirisasi produk perikanan sesuai prasyarat perizinan.
“Jika ketiganya dilakukan berpotensi menyelamatkan sekurang-kurangnya Rp1,3 triliun PNBP,” kata Riza di Jakarta, Minggu (2/11).
Hal kedua yang harus dikerjakan KKP, lanjutnya, yakni mensubsidi BBM bagi nelayan kecil diteruskan. KNTI mendukung pencabutan subsidi bagi kapal dengan bobot lebih dari 30 GT. Tapi tidak bagi nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT.
Selain nilai subsidinya terbilang kecil dibanding subsidi BBM keseluruhan, sekitar 60–70 persen konsumsi ikan domestik adalah tangkapan nelayan kecil. Apalagi kehadiran negara juga belum optimal di kampung nelayan di mana informasi cuaca, harga dan lokasi penangkapan ikan belum sampai ke kampung nelayan.
“Akibatnya nelayan melaut penuh ketidakpastian, berburu, spekulatif, hingga tidak efisien dalam penggunaan BBM karena sekitar 60–70 persen ongkos produksi untuk beli BBM. Sentuhan teknologi atau layanan informasi bagi nelayan dibutuhkan untuk menekan ongkos BBM hingga 30–40 persen,” kata Riza.
Hal ketiga yang perlu dilakukan KKP, yaitu membenahi infrastruktur distribusi BBM di kampung nelayan. Saat ini sebagian besar kampung nelayan tidak memiliki penyalur resmi BBM sehingga harga di kampung nelayan selalu lebih tinggi dari yang ditetapkan.
Maka pemerintah harus membangun infrastruktur penyalur BBM terlebih dahulu sehingga harga beli BBM oleh nelayan sama dengan yang dinikmati seluruh rakyat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, figur pemimpin yang “fresh” dan energik dinilai mampu menjadi magnet Partainya untuk mengakihiri ketidakberuntungan dalam ajang pemilihan umum selama ini. Terlebih, kata dia, akan menjadi modal utama dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpes 2019 yang digelar secara serentak.
“Pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sering menang dalam pemilu legislatif, tetapi selalu ‘tidak beruntung’ dalam pilpres,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11).
Golkar, kata dia, memiliki mesin yang sudah sangat teruji kekuatannya dari pemilu ke pemilu. Kekuatan mesin itu, kata dia, mampu membuat Golkar selalu bisa mendapatkan suara yang cukup maksimal di pemilu legislatif (pileg). Akan tetapi, kekuatan mesin ini menjadi berbeda ketika menghadap pilpres.
“Partai Golkar memiliki kehebatan dalam membangun mesin politik, tapi keteteran dalam membangun kekuatan figur yang potensial dan layak jual sehingga Partai Golkar belum berhasil merebut kembali tampuk kepemimpinan nasional,” ‎kata dia.
Dia juga meingatkan bila dalam pileg dan pilpres serentak 2019 nanti akan memberi dampak yang sangat kuat akan tergerusnya kekuatan mesin partai kepada arah kekuatan figur. Sehingga, akan berisiko kalau Golkar hanya mengandalkan kekuatan mesin semata.
Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa Golkar harus berani menghadirkan figur itu untuk menahkodai masin tanggung yang ada didalam bahtera partai Golkar.
“Nahkoda kapal Golkar harus bisa menyulap ‘ketidakberuntungan’ di pilpres menjadi panen raya bagi kemenangan Golkar di Pemilu 2019,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla pergi ke Singapura pada hari ini, Minggu (2/11).
Kebergian Wapres dibenarkan oleh juru bicara JK, Husein Abdullah. Menurutnya Wapres ke Singapura untuk menjenguk mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang tengah dirawat di sana.
“Sekitar pukul 11, Pak JK dan Ibu Mufidah ke Singapura untuk membesuk Pak Fahmi,” kata dia.
Menurut Husein, JK dan Mufidah tak membawa tokoh lain ke Singapura. Mereka hanya datang bersama staf dan Paspampres yang melaksanakan pengawalan melekat.
“Jam 2 dari Singapura menuju ke Jakarta. Saat ini Pak JK sudah berada di rumah di jalan Brawijaya,” kata Husein.
Fahmi Idris menjalani operasi kanker Multiple Myeloma di Rumah Sakit Mount Elizabeth, di Singapura. Operasi disebutkan berjalan sukses dan Fahmi dalam dua pekan ke depan akan kembali ke Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: