Jakarta, Aktual.co — Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)  Mudhofir mengatakan, mereka akan menggelar demo bersama serikat buruh lainnya di beberapa tempat DKI Jakarta, pada 4 dan 10 November. Hal itu untuk menagih komitmen Presiden Joko Widodo.
Aksi itu, kata dia, dilakukan di depan Istana Merdeka untuk menagih janji Presiden Joko Widodo atas komitmennya terkait tiga pilar kesejahteraan buruh berupa penghidupan layak, pekerjaan layak, dan upah layak.
Dimana sebelumnya, buruh telah mengajukan tuntutan kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama (Ahok) untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,2 juta per bulan.
Jika tuntutannya itu tidak dipenuhi, dia menegaskan KSBSI bersama elemen buruh lainnya akan melakukan tahapan aksi-aksi, yakni pada Selasa (4/11) dan pada hari Senin (10/11).
Di lain pihak, dalam memperjuangan tuntutannya itu, pihaknya akan gencar melakukan konsolidasi bersama dua konfederasi buruh besar lainnya, KSPI dan KSPSI, untuk menyamakan suara dengan menggelar aksi mogok nasional.
“Prinsip kami jika untuk kepentingan bersama, tidak menutup kemungkinan akan bersama-sama lagi dan satu suara melakukan mogok nasional,” kata Mudhofir di Jakarta, Minggu (2/11).
Dirinya menyebut tahapan aksi buruh pada 4 November, yakni mendatangi tiga titik sasaran, yaitu Kantor Gubernur DKI Jakarta, DPRD Jakarta, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta.
Pada 10 November, kata Mudhofir, para buruh akan menyambangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Institute for Ecosoc Right Sri Palupi mengaku kecewa dengan susunan Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo. Namun, dirinya tetap memberi kesempatan kepada para menteri untuk bekerja.
“Kami tidak begitu gembira dan puas dengan susunan kabinet Jokowi,” kata Sri di Jakarta, Minggu (2/11).
Jokowi, kata dia, mencoba membawa angin perubahan dengan memunculkan inovasi dan ide baru dalam merancang kabinetnya. Dia memaklumi bahwa tradisi baru yang dibangun Jokowi memang tidak mudah dilakukan karena banyak tantangan yang ditemuinya. 
Menurutnya, integritas sejumlah menteri yang menghuni kabinet kerja masih belum bersih dari sejumlah permasalahan.
“Upaya Jokowi membuat kabinet bersih dari persoalan dengan menyerahkan ke KPK dan PPATK. Namun, tekanan sana sini buat mereka yang dinilai ada persoalan integritas tidak hanya korupsi semata, ada soal moral, mafia, dan HAM,” kata dia.
Selain itu, kata Sri, sejumlah menteri dianggap ditempatkan di pos yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Konflik kepentingan di kabinet pun dirasakan begitu kuat oleh Sri. 
“Konflik terkait kepentingan partai, lalu persoalan bisnis. Kalau kita lihat banyak menteri yang pemilik bisnis dan beberapa jelas bisnisnya terkait dengan kementeriannya,” kata Sri.  

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, KPK harus buka nama-nama menteri Presiden Joko Widodo yang diduga memiliki catatan jelek atau dapat tanda merah.
Hal itu, kata dia, penting sebagai pertanggungjawaban lembaga antirasuah kepada publik. “KPK harus membuka nama-nama menteri yang berlapor merah. Nama-nama menteri penting dibuka oleh KPK, sebagai pertanggungjawaban pernyataan mereka ke publik,” kata Uchok, Minggu (2/11).
Jika tidak bersedia membuka nama-nama tersebut, kata dia, KPK sama saja sudah membuang isu liar soal menteri berapor merah ini ke masyarakat. Apalagi, pekerjaan menteri amat penting demi kelancaran pemerintahan.
“Tanpa mereka buka ke publik, KPK sama saja sedang ‘main mata’ dengan koruptor,” kata dia.
“Selain itu, dengan membuka nama-nama menteri berlapor merah, berarti kecurigaan publik kepada KPK lenyap, dan KPK clear tidak bisa dituduh bahwa masuk angin oleh uang koruptor.”
Seperti diketahui polemik tinta merah menteri di kabinet Jokowi terus bergulir. Tidak sedikit pihak yang meminta pihak berwenang membukanya saja, agar tak menjadi isu liar di partai politik.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad  sempat berjanji akan membuka menteri yang diberi tanda merah dan kuning oleh pihaknya.
Tetapi, hingga saat ini, KPK belum juga membuka rekam jejak para menteri yang diduga terlibat sejumlah kasus korupsi ini tersebut.
Kabar berkembang, satu di antara nama yang diduga masuk dalam daftar merah, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini yang pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan jadi Ketua Tim Transisi Jokowi-JK kerap disebut-sebut terlibat sejumlah kasus.
Misalnya terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Bahkan Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional dinilai telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN.
Selain itu kabar terima juga ada nama Tjahjo Kumolo, yang diduga berkaitan dengan kasus travel cek pemilihan Miranda Swarai Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: