Jakarta, Aktual.co — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang rencananya akan naik mulai 1 Januari 2015 mendapat pro-kontra dari sebagian masyarakat, salah satunya Koalisi Anti Uang (KAU).

Sekretaris Nasional KAU, Dani Setiawan mengatakan bahwa manfaat kenaikan BBM subsidi hanya dinikmati kalangan pasar, bukan rakyat kecil.

“Sekarang kita lihat saja, dimana-mana dukungan kenaikan BBM ini katanya untuk memperbaiki inflasi kita, defisit kita. Kenyataannya, kenaikan harga BBM subsidi ini akan menambah anggaran belanja pegawai, barang dan jasa, serta anggaran modal,” ujar Dani di Jakarta, Minggu (2/11).

Selanjutnya Dani menjelaskan bahwa dengan keniakan harga BBM subsidi akan mengurangi daya saing industri Indonesia. Mulai dari 2001 sampai dengan 2014 ini telah terjadi kenaikan harga BBM subsidi dan menurut Dani selama itu pula terjadi kenaikan anggaran belanja barang dan jasa, serta pegawai hampir 63 persen per tahunnya.

“Subsidi BBM 2001-2014 ada kenaikan, trjadi peningkatan belanja barang jasa dan pegawai yang signifikan, 63 persen per tahun peningkatamnya. Ini bohong, semua katanya subsidi. BBM naik yang senang itu pengusaha dan PNS yang naik gaji,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil berharap, Presiden Jokowidodo dan Wakilnya, Jusuf Kalla, mampu membawa perubahan dalam kebijakan anggaran. Hal itu berdasarakan janji keduanya untuk menjadikan Trisakti sebagai haluan dan garis ideologi dalam pengelolaan pembangunan nasional.

Seknas Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa, kabinetnya akan melakukan perubahan. Kabinet Trisakti juga harus bekerja lebih keras.

“Saat ini terjadi beda pandangan di parlemen harusnya lebih maju. Trisakti perlu kerja keras.  Struktur ini masih beyond Trisakti, masih ada struktur privatisasi, tida sesuai semangat APBN kita,” ujar Yenny dalam diskusi mengenai Kabinet Trisakti yang diusung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (2/11).

Yenny menilai, APBN Indonesia selama ini memiliki beberapa kelemahan yang celahnya bisa diambil elite politik untuk meraup keuntungan, bukan masyarakat. Salah satunya adalah APBN yang di desain defisit dan tidak sesuai dengan konstitusi.        

“Ada persoalan APBN yang kita nilai lemah. Pertama itu APBN selalu di desain dfisit, ini kesempatan untuk praktek korupsi . Kedua, desain APBN tidak dimengerti instrumen ideologis  lalu asumsi ekonomi makro berdasarkan tujuan yang sempit, lifting gas minyak, inflasi, tapi tidak memunculkan kesenjangan antar wilayah ciri rasionya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: