7 April 2026
Beranda blog Halaman 42660

Tantangan Kabinet Kerja Jokowi, Hatta: Pelambatan Ekonomi Global

Jakarta, Aktual.co —  Mantan menko perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pelambatan perekonomian global akan menjadi salah satu tantangan dalam bidang ekonomi bagi Kabinet Kerja yang akan dihadapi dalam beberapa tahun mendatang.

“Apa yang kita akan hadapi lima tahun ke depan tidaklah mudah, pasalnya ekonomi global akan kembali mengalami pelambatan, dan ini tentu saja akan berdampak ke dalam negeri,” kata Hatta dalam akun twitter pribadi yang dipantau di Jakarta, Senin (27/10).

Hatta menjelaskan pelambatan ekonomi tersebut, dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dari tren tinggi menjadi moderat, apalagi pada 2014 diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5,3 persen.

“Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah kebijakan yang serius agar tidak tergelincir pada pertumbuhan ekonomi rendah,” kata Hatta yang mundur dari jabatan Menko Perekonomian untuk menjadi cawapres dalam pemilu presiden.

Selain itu, ia mengatakan tantangan lainnya yang dihadapi oleh Kabinet Kerja adalah terkait penggabungan, pemisahan, penambahan dan pengurangan nomenklatur kementerian yang bisa menimbulkan masalah baru.

“Tentu maksudnya baik, tapi masalahnya pada akselerasi, karena kementerian baru atau penggabungan biasanya menjadi ‘complicated’ karena menyangkut anggaran, manusia dan budaya kerja,” ujar Hatta yang mengharapkan kondisi itu tidak sampai mengganggu target Presiden.

Hatta pun meminta seluruh pihak untuk mendukung Kabinet Kerja, meskipun sekedar semangat kerja tidaklah cukup, karena Indonesia dengan skala tantangan sangat besar dan luas juga membutuhkan sentuhan visioner, cerdas serta ikhlas.

“Saya berpandangan, sebagai warga bangsa, kita harus selalu bersikap optimis terhadap perjalanan bangsa kita dan berilah kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja,” ujar Hatta yang telah bekerja selama 14 tahun di pemerintahan.

Perkembangan Politik Terkait perkembangan politik, Hatta yang masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum PAN, meminta Koalisi Merah Putih untuk bekerja keras bagi rakyat dengan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan.

“Dengan begitu masing-masing pihak (pemerintah dan DPR) akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyatlah yang harus kita menangkan,” katanya.

Hatta juga menambahkan kondisi perpolitikan nasional yang makin kondusif akhir-akhir ini telah menunjukkan adanya perkembangan demokrasi yang makin matang dan para pemimpin negeri telah memahami arti kebangsaan.

“Memang begitulah semestinya, ada masanya kita berkompetisi, ada masanya kita bersatu kembali untuk membangun negerti yang kita cintai,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Disangkutkan Mafia Washington, Menteri ESDM: Jangan Lempar-Lemparan Batu

Jakarta, Aktual.co — Dipilihnya Sudirman Said sebagai Menteri ESDM menuai berbagai komentar negatif dari sejumlah kalangan. Banyak yang menyebut Sudirman merupakan sosok yang berpaham Neoliberal dan merupakan hasil endorse dari Soemarno bersaudara maupun Arifin Panigoro.

Dirinya meminta kepada para pihak yang seringkali memberitakan miring mengenai dirinya agar menghentikan segala fitnah terkait namanya yang banyak dikaitkan dengan berbagai persoalan.

“Jadi yang menulis Mafia Washington segala macam itu hak mereka tapi ketemu saya yuk ngobrol. Sehingga lingkungan ini tidak dipenuhi dengan fitnah. Mari kita bicara bareng, kita ketemu, yang peduli dengan sektor ini mari kita sumbang saran jangan lempar lemparan batu,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said di Jakarta, Senin (27/10).

Said pun bercerita, pada tahun 2008 saat dirinya menjabat posisi direktur di Pertamina, banyak orang yang menyebut dirinya tidak pantas menempati posisi itu lantaran rumahnya yang kecil dan berada di dalam gang kecil.

“Tahun 2008 saat saya menjadi Direktur di Pertamina, banyak orang menengok rumah saya karena rumah saya masuk gang di Kampung rambutan. Dan disebut saya tidak pantas jadi direktur Pertamina. Sekarang rumah saya lebih besar, di Cilangkap. Hasil menabung selama 5 tahun bekerja di swasta, cukup luas,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai masuknya nama Sudirman Said dalam kabinet Kerja usungan Jokowi-JK sebagai Menteri ESDM sangat tidak tepat. Pasalnya, diyakini Sudirman Said merupakan sosok yang memiliki paham Neoliberal.

Munculnya nama Sudirman Said sebagai calon nominator kuat calon Menteri ESDM dan Rini Soemarno di Menteri BUMN semakin memperjelas sindikasi-skema Mafia Baru menguasai sektor energi dan menunjukan betapa kuatnya hegemoni keluarga Soemarno di Kabinet Jokowi. Pasalnya, dengan masuknya Rini Soemarno dan Sudirman Said ke dalam Kabinet Jokowi maka semakin memperjelas skema untuk menempatkan Ari Soemarno sebagai Komisaris Pertamina guna menguasai sektor energi Migas di Tanah Air.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

KPK Geledah Kantor Rekanan Proyek PLTA Mamberamo

Malang, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah PT. Indra Karya Engineering di Jalan Surabaya Nomor 3A, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Senin (27/10) sore.
Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus pengadaan proyek Detailing Engineering Design pada PLTA di Sungai Mamberamo melibatkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu sebagai tersangka.
Info yang berhasil dihimpun, PT Indra Karya merupakan consulting engineers milik BUMN yang berpusat di Jakarta.
Dalam penggeledahannya KPK terlihat fokus di ruang direksi yang berada di lantai paling atas.
“Itu yang diatas ruang direksi yang tengah digeledah,” ucap salah seorang karyawan.
Hingga berita ini diturunkan penggeledahan masih berlangsung belasan awak media menanti penyidik keluar dari dalam gedung.

Artikel ini ditulis oleh:

Penunjukan Andrinof Sebagai Kepala BPPN Menabrak Tradisi

Jakarta, Aktual.co — Penunjukan Andrinof Chaniago sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja 2014-2019 dinilai melanggar tradisi politik nasional.
Dalam dialog politik yang diselenggarakan salah satu stasiun radio di Medan, Senin (27/10), pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, selama ini jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selalu diberikan untuk kalangan ekonom dan teknokrat.
Namun dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, posisi strategis tersebut justru diberikan kepada orang yang bergerak dalam ilmu politik atau akademisi yang mengajarkan ilmu politik.
Karena itu, tidak mengherankan jika kepercayaan yang diberikan kepada Andrinof Chaniago yang berprofesi sebagai pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) itu dianggap sebagai di luar kelaziman.
“Penunjukan Andrinof Chaniago itu menabrak suatu tradisi,” katanya.
Meski ada yang melanggar tradisi, Taufan Damanik menilai proses pengajuan nama calon menteri tersebut cukup menarik meski menimbulkan pro dan kontra.
Salah satu kebijakan yang menarik dan perlu mendapatkan apresiasi adalah pengajuan nama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menilai kredibilitas calon.
“Meski mendapatkan berbagai tanggapan tetapi itu ide yang menarik,” katanya.
Menurut catatan, Andrinof Chaniago yang merupakan putera Sumatera Barat dan lahir pada 3 November 1962 merupakan pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi UI tersebut dipercaya untuk menggantikan Armida Alisjahbana sebagai Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Israel Akui Negaranya Masih “Rasis” Terhadap Warga Keturunan Arab

Jakarta, Aktual.co — Presiden Israel Reuven Rivlin pada kemarin mengakui kesalahan yang dilakukan pemerintahannya terhadap warga keturunan Arab pada masa lalu dan sekarang.
Rivlin menyampaikan hal tersebut dalam peringatan pembunuhan massal 1956 di Kafr Qassem. Pada saat itu, pasukan Israel membunuh 47 warga di pemukiman Arab hanya karena dituduh melanggar aturan jam malam.
Rivlin adalah presiden Israel pertama yang menghadiri upacara peringatan Kafr Qassem.
“Perbuatan kriminal mengerikan telah dilakukan di tempat ini. Pembunuhan kejam di Kafr Qassem adalah fase gelap dalam sejarah hubungan Arab dan Yahudi di wilayah ini,” kata dia.
“Saya datang ke sini, terutama pada hari-hari yang sulit ini mengulurkan tangan dan berharap anda semua menyambut untuk saya dan untuk warga Yahudi,” kata Rivlin.
Rivlin menggunakan frasa “hari-hari sulit” merujuk pada kekerasan antara warga Palestina dan kepolisian Israel di Yerusalem Timur yang terjadi hampir setiap hari sejak pembunuhan terhadap pemuda Palestina oleh sejumlah ekstrimis Yahudi pada Juli lalu.
Bentrokan itu kemudian meluas selama perang Gaza.
Kunjungan Rivlin di Kafr Qassem dilakukan menjelang upacara penguburan seorang pria Yarusalem Timur yang pada Rabu lalu mengendarai mobil melebihi batas kecepatan dan menabrak kerumunan warga Yahudi di pinggir jalan. Tabrakan tersebut menewaskan seorang bayi.
Dia kemudian ditembak mati oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa sang pelaku sengaja menabrakkan mobilnya.
Sementara itu Kafr Qassem sendiri terletak di tengah-tengah wilayah Israel, berdekatan dengan Tepi Barat.
Pada 1956 wilayah tersebut dikuasai oleh militer dan pada 29 Oktober–hari pertama perang Mesir–kepolisian Israel menembaki warga yang tidak mengetahui bahwa jam malam telah diberlakukan. Sebagian besar korban sedang kembali dari tempat bekerja, juga terdapat perempuan dan anak-anak.
Warga Israel keturunan Arab saat ini berjumlah total sekitar 1,4 juta orang, atau 20 persen dari keseluruhan populasi.
Mereka adalah keturunan 160.000 warga Palestina yang bertahan saat negara Yahudi didirikan pada 1948.
“Saya tidak naif. Negara ini terdiri dari dua bangsa, yang mimpi dan aspirasinya bertentangan satu sama lain,” kata Rivlin.
“Banyak warga Israel keturunan Arab–yang juga merupakan bagian dari bangsa Palestina–turut menderita atas apa yang dialami oleh saudaranya di seberang (Tepi Barat dan Gaza). Banyak dari mereka mengalami perlakuan rasis dan arogan dari Yahudi,” kata dia.
“Warga Arab dan pemimpinnya harus bersikap tegas terhadap kekerasan dan terorisme,” kata Rivlin.
Dalam kurikulum pendidikan Israel, pembunuhan massal Kafr Qassem diajarkan sebagai contoh perintah militer yang harus ditolak oleh tentara.

Artikel ini ditulis oleh:

Pimpinan Dewan Rebutan Jatah Komisi, Alat Kelengkapan Dewan Terkatung

Jakarta, Aktual.co —Kabar bahwa terkatung-katungnya pembentukan komisi di alat kelengkapan dewan DPRD DKI Jakarta disebabkan oleh kencangnya tarik menarik kepentingan pimpinan dewan rebutan jatah pimpinan komisi, kembali mencuat.
Setelah sebelumnya sudah melontarkan tudingan itu, Sekretaris Fraksi Hanura Very Yonevil kembali menuding hal serupa.
Dia yakin adanya tarik menarik kepentingan pimpinan dewan terbukti dengan adanya rapat pembahasan pembentukan komisi yang hanya terjadi di tingkat pimpinan dewan saja, tanpa melibatkan pimpinan fraksi.
“Padahal kalau mengacu pada tata tertib (tatib) keputusan pembentukan komisi berdasarkan musyawarah pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Yang terjadi musyawarah itu terjadi hanya di tingkat pimpinan saja,” ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Very mengaku mendengar kabar bahwa di tingkat pimpinan dewan pembahasan komisi belum selesai lantaran belum didapat kesepakatan soal jatah pimpinan komisi. 
Hal inilah yang dipermasalahkannya. 
“Karena pembahasannya hanya di tingkat pimpinan maka persoalan kepentingan tarik menarik jatah pimpinan komisi sampai kapan pun tidak akan pernah selesai. Karena yang mereka bahas tentunya hanya kepentingan fraksi mereka saja. Sementara keberadaan pimpinan dewan tidak mewakili semua fraksi di DPRD Jakarta,” jelasnya.
Diingatkannya, keterlambatan pembentukan komisi di DPRD akan berdampak sangat luar biasa. Terutama terkait soal vakumnya pembangunan di DKI Jakarta.
Kesal karena Komisi tak kunjung terbentuk, Very pun mengusulkan agar DPRD DKI di periode 2014-2019 tidak perlu membentuk komisi.
“Sampai saat  ini belum ada tanda-tanda kapan pembentukan komisi akan selesai. Daripada tidak ada kejelasan, lebih baik untuk DPRD Jakarta  periode 2014 – 2019 tidak perlu ada komisi,” ujarnya kesal. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain