Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengaku, tak tahu perihal nama-nama menteri Kabinet Kerja Joko Widodo yang telah diberi cap merah dan kuning oleh lembaganya tersebut.
Dia mengklaim, yang mengetahui menteri yang telah diberi tanda stabilo merah dan kuning itu hanya pimpinan lembaga tersebut. Apalagi, selama tiga hari pimpinan KPK melakukan pertemuan secara intnsif terkait nama-nama tersebut.
“Rabu pak Jokowi menyerahkan nama, kemudian setelah itu ada pertemuan memberikan nama-nama lagi oleh pak Jokowi. dan saya tidak tahu karena banyak nama yang diberikan,” kata Johan di gedung KPK, Senin (27/10).
Meski begitu, dia lagi-lagi mengaku tak tahu, jika nama-nama yang telah disodorkan ke KPK itu tak menjadi pertimbangan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam mewujudkan Kabinet bersih. “Saya kan tidak tahu mana yang diberi catatan. Kalau saya tahu saya bisa menjawab. Itu yang tahu hanya pimpinan KPK. yang bisa jawab soal itu hanya pimpinan KPK.”
Dia mengaku, sebagai Deputi Pencegahan tidak dilibatkan dalam seleksi menteri Presiden Jokowi itu. Dia mengatakan, jabatan struktural di KPK tak pernah dilibatkan dalam hal tersebut. “Jadi saya tidak tahu. Tentu pimpinan bisa mengakses semua data yang ada di KPK.”

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polemik soal kabinet Joko Widodo terus berkembang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka sejumlah nama menteri yang terindikasi mendapat tanda merah.
“Harus dibuka KPK siapa diberikan tanda kuning dan merah. Saya kira KPK terbuka, bisa ditanya. Kalau benar ada yang ditandai tapi tetap menjadi menteri, ya tanya ke pak Jokowi alasannya apa,” kata Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah kepada wartawan, di Gedung DPP PPP, di Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Menurut dia, sejauh ini tidak ada pernyataan resmi KPK terkait siapa saja nama kandidat menteri yang sempat ditandai. Akan tetapi, bila dari sejumlah menteri yang telah dilantik Presiden Jokowi ada nama-nama bermasalah itu, maka harus Jokowi harus menerima risiko.
“Kita kan tidak tahu rekomendasi KPK, tapi kalau Pak Jokowi tidak ikut saran KPK, maka risiko apapun harus dihadapi, karena jika ada KKN di kabinet maka pasti ditindaklanjuti KPK,” tandasnya.
Seperti sempat diberitakan, Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama kandidat menterinya ke KPK dan PPATK untuk dinilai rekam jejaknya dan ditandai bagi nama yang dianggap bermasalah. Jokowi akhirnya mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu (26/10), di istana.
Pun demikian, belum diketahui pasti apakah dari sejumlah nama menteri Jokowi yang telah diumumkan itu ada yang sebelumnya ditandai oleh KPK dan PPATK atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah mengatakan jika mengklaim partainya menjabat jatah pimpinan Ketua Komisi V DPR. Bukan hanya itu, PPP juga diyakini bakal mendapat sejumlah kursi wakil ketua komisi serta badan kelengkapan di parlemen.
“Ada-lah, diantaranya Ketua Komisi V. Kalau wakil ketua komisi kita banyak. Pimpinan badan juga ada, semua badan PPP dapat,” kata dia, di sela-sela acara konferensi pers, di Gedung DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Keyakinan itu, sambungnya, karena sudah ada kesepakatan dan komunikasi yang dilakukan antar ketua umum partai, selaku presidium.
“Kan disana sudah ada presidiumnya. Saya yakin kalau memang (ditakdirkan) jadi ya jadi. Jokowi saja jadi presiden ya jadi, sehingga tidak usah ‘ngotot’, Insya Allah dapat, yakin,” ujar dia.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa PPP bersama sejumlah partai koalisi Jokowi memang belum menyetorkan daftar pembagian nama anggota di parlemen untuk komisi-komisi. Namun hal itu menurutnya akan segera dilakukan.
“Besok kan paripurna, jadi tidak ada alasan untuk tidak menyetorkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang