Jakarta, Aktual.co — Direktur Riset Katadata Heri Susanto mengatakan bahwa pemerintah Jokowi-JK berpotensi menghadapi lima ancaman jika ketegangan politik terus berlanjut. Kelima ancaman itu adalah pelemahan kurs rupiah dan indeks saham, memburuknya iklim bisnis, terhambatnya pembangunan infrastruktur, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran.

Menurutnya Heri, para elite politik dari kedua kubu yaitu koalisi Prabowo dan Jokowi perlu secara arif meredakan ketegangan dan menghindari terjadinya kebuntuan negosiasi yang bisa berujung pada krisis politik.

“Jika kebuntuan politik terus berlanjut, bahkan semakin memanas, sangat mungkin ancaman-ancaman tersebut akan menjadi kenyataan. Jika ini terjadi, maka perekonomian nasional benar-benar tersandera oleh kepentingan sempit politik dan akibatnya ongkos ekonomi yang harus ditanggung seluruh rakyat sangat mahal,” kata Heri saat ditemui di Warung Daun Cikini, Jakarta, Kamis (16/10).

Ia menyarankan, bagi pemerintahan baru, mengingat beratnya tantangan ekonomi ke depan, presiden Jokowi hendaknya juga memilih sepenuhnya tim ekonomi kabinet dari kalangan profesional yang memiliki rekam jejak teruji, baik dari sisi integritas maupun kapabilitas.

“Terlalu riskan jika portofolio ekonomi yang sangat penting dalam lima tahun ke depan, dipertaruhkan dalam ruang negosiasi politik,” lanjutnya.

“Presiden Jokowi jangan mengulang kesalahan masa lalu,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Investor asal Tiongkok berencana menginvestasikan dana sebesar Rp30 triliun untuk membangun pelabuhan berskala internasional di Provinsi Kalimantan Barat.

“Lokasinya di Pulau Pelapis, Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Sekda Provinsi Kalbar M Zeet Hamdy Assovie di Pontianak, Kamis (16/10).

Menurut dia, pelabuhan tersebut nantinya akan menjadi tempat penampungan crude palm oil, tambang serta bahan bakar minyak skala besar. Bahan bakar minyak itu nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Kalbar sendiri, Kalteng, serta sekitar Kalbar.

“Karena pulau tersebut berada di perlintasan internasional, dan langsung ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” ujar M Zeet Hamdy.

Ia menambahkan, izin pelabuhan itu telah diterbitkan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Kedalaman lautnya juga dianggap ideal yakni sekitar 16 meter.

“Ini lebih dalam dibanding rencana lokasi lainnya di Kalbar,” kata dia.

Sebelumnya, ada dua rencana lokasi pembangunan pelabuhan internasional di Kalbar. Yakni di Pulau Temajuk, Kabupaten Mempawah, dan Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang. Pembangunan pelabuhan tersebut diperkirakan dimulai pada tahun depan. Saat ini, tengah dipersiapkan analisa mengenai dampak lingkungan kalau pelabuhan tersebut direalisasikan.

“Kalau lancar, tahun 2017 sudah selesai pembangunannya,” kata M Zeet. Ia mengakui, pelabuhan itu juga untuk mengantisipasi meningkatnya produksi CPO Kalbar yang diperkirakan mencapai 5 juta ton pada lima tahun mendatang.

Menurut M Zeet, ada potensi pajak senilai Rp2 triliun dari bagi hasil pajak ekspor ke Kalbar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pada bulan ini, Bank Indonesia (BI) rate diputuskan tidak berubah seperti bulan-bulan sebelumnya yaitu masih di level 7.5 persen. Jikalau BI Rate diturunkan maka neraca capital dan finance account bakal terkerek turun, pada akhirnya akan memukul pasar domestik.

“Kalau BI rate diturunkan, neraca capital and finance account juga menurun, hal ini bisa memukul pasar domestik, kredit juga akan turun, dan pertumbuhan ekonomi juga melemah,” ujar Ekonom Unika Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko, Kamis (16/10).

Menurutnya, untuk mengatasi finansial dalam negeri ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan, seperti akses tabungan yang mudah dan kesadaran masif di dalam negeri tentang pentingnya pengetahuan finansial.

Selain itu, lanjutnya, ada hal yang perlu dilakukan agar finansial Indonesia membaik adalah menjaga balance of payment dan memperketat kebijakan moneter senilai 3.75 persen.

“Data balance of payment itu seperti data kolestrol. Kolestrol tinggi karena kebiasaan pola hidup yang tidak baik, cara menyembuhkannya tidak bisa langsung harus bertahap. Anggaplah kebijakan moneter sebagai obat yang harus kita telan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka