Jakarta, Aktual.co — Kerumunan orang dengan meriah menyambut ratusan pasang mempelai saat memasuki gedung sambil bergandengan tangan.
Mempelai pria menggunakan jas hitam, sementara yang wanita memakai baju pengantin sederhana warna putih, sambil memegang sebungkah bunga warna merah.
Dalam beberapa tahun terakhir pesta pernikahan mewah sedang berkembang di Afghanistan, negeri yang dikoyak perang itu. Tapi sebagian pasangan muda cenderung untuk menghindari kecenderungan tersebut dan memilih untuk menghemat uang dengan cara mengikuti pernikahan massal yang berbiaya murah.
Pernikahan massal itu diselenggarakan oleh Abul Fazel, seorang tokoh agama dan dermawan yang terkenal.
Sebuah spanduk di pintu masuk gedung tempat pasangan berbahagia mengikat janji itu berbunyi “Berbahagialah wanita yang bersedia menjadi pasangan.” Tidak ada acara dansa dan para tamu hanya dihibur dengan pembacaan puisi dan atraksi panggung oleh penyanyi gadis remaja. Juga tidak ketinggalan lelucon mengenai situasi politik Afghanistan yang penuh konflik.
“Siapkan tenaga dan bertepuklah keras-keras. Kita tidak menginginkan tepuk tangan babak kedua seperti pemilihan umum,” kata seorang pembawa acara kepada para tamu saat pengantin memasuki gedung.
“Kita ingin untuk menyelesaikan semuanya langsung pada putaran pertama dengan gembira, karena tidak akan ada John Kerry yang bisa mengatasi persoalan Anda nanti,” katanya sambil bercanda.
Campur tangan John Kerry, Menteri Luar Negeri AS, ikut membantu meredakan ketegangan pemilihan umum di negeri itu sehingga terjadilah perkawinan berupa pembagian kekuasaan antara presiden yang baru Ashraf Ghani dan pesaingnya Abdullah.
Rezim Taliban melarang pesta pernikahan saat berkuasa pada 1996 sampai 2011, tapi sejak invasi AS yang berhasil menjatuhkan mereka, miliaran dolar AS pun mengalir ke Afghanistan.
Salah satu dampak dari geliat ekonomi di negara tersebut adalah tumbuh suburnya acara pernikahan mewah.
Mobil limusin yang dihias, gedung megah, serta resepsi dengan ratusan undangan seolah menjadi sebuah hal yang wajib bagi pasangan kaya.
Resepsi pernikahan selama satu hari di sebuah gedung di Kabul saat ini berbiaya antara USD10.000 sampai USD20.000 (Rp120 juta sampai Rp240 juta). Sebuah angka yang tidak sedikit di salah satu negara termiskin di dunia itu.
Bagi kelompok kaya yang jumlahnya sangat sedikit, biaya sebesar itu tidak menjadi masalah, tapi tidak demikian halnya dengan pasangan dari kelompok miskin dan kelas menengah.
Bagi pasangan yang terpaksa menunda pernikahan karena keterbasan biaya, pernikahan massal berbiaya murah ini pun menjadi pilihan.
“Saya sudah bertunangan sejak dua tahun lalu, saya benar-benar tidak sanggup membiayai pesta pernikahan besar. Kemudian saya mendengar tentang organisasi ini di media. Saya lalu mendaftar dan hari ini menikah,” kata Mujtaba Rahimi (24).
“Ini bukan pesta besar, tapi lebih kepada upacara spiritual. Saya berharap lebih banyak lagi pasangan yang menikah dengan cara seperti ini di Afghanistan,” katanya.
Semakin Populer Di Afghanistan, negara yang hampir 40 tahun dikoyak perang sehingga ekonomi negara itu tergantung pada bantuan asing, berlaku adat istiadat bahwa adalah pengantin pria yang harus membiayai pernikahan.
Pihak pengantin pria juga harus mengeluarkan biaya menjelang dan sesudah pernikahan, membeli perhiasan serta membayar sejumlah mahar.
Musa (29), seorang pegawai negeri yang sudah bertunangan selama tiga tahun tapi tidak mampu membiayai pesta besar, mengatakan bahwa masyarakat seharusnya didorong untuk menghemat ongkos pernikahan karena tingginya biaya bisa menghambat pasangan muda untuk menikah.
“Tingginya biaya pernikahan bisa menghambat orang untuk menikah. Pasangan muda harus mencari jalan untuk menikah seperti pernikahan massal ini. Saya mengimbau agar pasangan muda berhenti mengeluarkan ribuan dolar hanya untuk acara satu malam,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Iran dan Amerika Serikat masih berupaya untuk mencapai kesepakatan nuklir jangka panjang sebelum 24 November dan belum mendiskusikan kemungkinan perpanjangan tenggat waktu.
“Kami belum membicarakan perpanjangan tenggat waktu,” kata sumber tersebut sesaat setelah perundingan enam jam antara menteri luar negeri Amerika Serikat dan Iran, John Kerry dan Mohammad Javad Zarif.
Meskipun dua menteri luar negeri tersebut sudah terlibat dalam diskusi yang sangat intensif, sampai saat ini belum muncul tanda-tanda terobosan besar dalam perundingan nuklir yang harus selesai sebelum tenggat waktu.
Sumber tersebut menegaskan bahwa semua rincian persoalan harus diselesaian sebelum kesepakatan jangka panjang.
“Semua hal harus disepakati atau tidak ada kesepakatan sama sekali. Anda dapat mencapai kesepahaman mengenai 98 persen hal tapi sisa dua persen itu mungkin akan menggagalkan seluruh kesepakatan,” kata dia.
Kerry dijadwalkan akan meninggalkan Wina pada Kamis pagi namun Zarif akan tetap tinggal untuk melanjutkan perundingan dengan wakil dari Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Dalam perundingan itu, Amerika Serikat dan lima negara lainnya menekan Iran agar mengurangi aktivitas pengayaan nuklir untuk memastikan bahwa Tehran tidak sedang mengembangkan bom atom. Sebagai imbalan, sanksi-sanksi ekonomi akan dicabut.
Sementara Iran di sisi lain bersikeras program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai.
Pada November tahun lalu, kedua pihak mencapai kesepakatan sementara dan menetapkan 20 Juli 2014 sebagai batas akhir tercapainya kesepakatan jangka panjang. Target tersebut gagal dicapai sehingga tenggat waktu diperpanjang empat bulan.
Sejumlah persoalan yang dirundingkan nampaK sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan dengan diubahnya desain reaktor arak dan diizinkannya inspeksi oleh PBB.
Namun persoalan utama mengenai kapasitas pengayaan Iran masih belum disepakati. Selain itu, pedebatan juga masih terjadi mengenai pencabutan sanksi dan penyelidikan PBB mengenai masa lalu aktivitas nuklir Iran.
Sejumlah pengamat meyakini bahwa tenggat waktu 24 November tidak akan tercapai dan akan kembali diperpanjang.
“Kesepakatan komprehensif pada 24 November tidak akan tercapai,” kata Ali Vaez dari International Crisis Group kepada AFP.

Artikel ini ditulis oleh: