16 April 2026
Beranda blog Halaman 43100

KMP Amandemen UU Pro Asing, Relawan Minta Jokowi Berperan

Jakarta, Aktual.co — Relawan Jokowi-JK dari Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA), Erwin Usman menyambut baik niat  Koalisi Merah Putih (KMP) untuk melakukan amademen terhadap 122 Undang-Undang yang dinilai banyak mengakomodir kepentingan asing
Namun, kata dia, dalam perubahannya itu harus berlandaskan pada Trisakti dan konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dirinya juga mengakui banyak UU yang memang pro terhadap Asing, mulai dari UU penanaman modal, sumber daya alam, bahkan ekonomi.
“Perubahan itu, kalau hakikatnya untuk kepentingan bangsa ini menuju adil dan makmur, saya kira fine dan jalankan saja,” kata dia kepada Aktual.co, di Jakarta, Rabu (15/10).
Dia pun meminta agar Jokowi, selaku presiden RI nantinya memiliki peran dalam hal tersebut. Karena, kata dia, memang faktanya liberalisasi terhadap UU ini memang terjdi, dan itu yang membuat ekonomi dan sumber daya alam Indonesia terpuruk.
Dirinya tidak sepakat jika niat baik KMP dalam amandemen UU pro Asing itu dianggap sebagai uapaya untuk menjegal pemerintahan Jokowi, meski KMP telah menguasai Parlemen.
“Saya kira Jokowi akan sulit untuk dilengserkan. Karena komitmen dia dalam banyak kesempatan visi misinya untuk menegakan Trisakti, dimana kedaulatan dibidang politik include juga hukum, berdikari secara ekonomi dan keperibadian secara kebudayaan,” kata dia. 

Ketua MPR Apresiasi Pertemuan Jokowi-Ical

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengapresiasi pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie kemarin. 
“Bagus, harus begitu, pelantikan harus dijadikan momentum, saatnya kita bersatu, momentum pelantikan ini bagus, dengan seluruh ketum partai. Tentu pertemuan-pertemuan itu akan menambah suasana sejuk, memberikan keyakinan para investor, masyarakat dan lain-lain. Artinya, kan silaturahmi itu bisa diteruskan dengan yang lain, semuanya,” kata dia di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/10).  (Baca: Jokowi Temui Ical, Golkar Tetap di KMP)
Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Restoran Kunstkring, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/10). Pertemuan tertutup antara Jokowi dengan Ical  diakui hanya sebagai obrolan saling bertukar pikiran sambil minum kopi.
“‎Yang tadi hampir selama 1 jam kita bertemu dan ngopi bareng. Meskipun tidak suka kopi, tapi tetap biar ngomong tetap santai dan enak. Kami Berdua berbicara banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan,” kata Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK: Jokowi Belunm Sodorkan Nama Menteri

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku, sampai saat ini belum menerima laporan dari Presiden terpilih Joko Widodo terkait dengan nama-nama menteri yang akan membantunya di kabinet nanti.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, meski pihaknya akan dilibatkan dalam seleksi pemilihan pembantu presiden, namun mantan Gubernur DKI itu sampai saat ini belum menyerahkan nama-nama menteri tersebut.
“Katanya mau melibatkan kita, tapi sampai saat belum ada laporan (nama-nama menteri) tersebut,” kata Juru Johan ketika dihubungi Aktual. Rabu (15/10).
Johan mengaku, tak bisa memberikan pendapat yang lebih jauh, karena menurut dia, pemilihan para menteri itu merupakan hak presiden. “Kita (gak bisa mengkritisi), kita hanya pada posisi memberikan pendapat, itu kah preogratif presiden.”
Ketika disinggung soal tertutupnya pemilihan pembantu presiden, Johan lagi-lagi menyebut itu merupakan hak presiden. “Itu hak presiden. Presiden berhak memilih siapa saja.”
Banyak yang berpendapat seleksi calon menteri yang dilakukan Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) secara tertutup merupakan buntut dari gagalnya koalisi tanpa syarat yang digadang presiden asal PDI Perjuangan itu.
Pasalnya, di awal Jokowi sangat berkeyakinan ingin membangun koalisi tanpa syarat, tetapi akhirnya dia sadar kalau itu tidak mudah dilakukan menyangkut dengan pembagian jatah kursi menteri.
Saat ini Jokowi belum bisa mengumumkan menterinya bahkan melakukan seleksi calon menterinya secara tertutup karena memang nama-nama yang sudah dikantonginya itu belum pasti bakal duduk menjadi menteri. Sehingga, ini membuka peluang untuk terjadi tawar-menawar jatah menteri ketika ada nama baru yang masuk.
Kendati tim Jokowi yang sudah merangkum nama para calon menteri itu sudah merasa yakin dengan pilihannya. Namun, dengan dinamika politik saat ini, lagi-lagi Jokowi tidak bisa mengumumkannya.
Diketahui, Jokowi melakukan seleksi calon menterinya secara tertutup. Jokowi berdalih melakukan Ini  menjaga nama baik si calon menteri karena jika gagal akan membuat calon tersebut malu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jelang Pelantikan Jokowi-JK, MPR Temui Para Ketua Partai Hari Ini

Jakarta, Aktual.co — Jelang acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini, Rabu (15/10).
Rencananya, dia akan menemui Presiden Yudhoyono malam hari, pukul 19.30 WIB.
“Hari ini pimpinan MPR RI, akan berjumpa Pak Hatta Rajasa (Ketum PAN) pukul 13.00 WIB, dengan Aburizal Bakrie pukul 17.00 WIB, dan pukul 19.30 WIB dengan Presiden SBY,” kata Zulkifli Hasan di DPR, Rabu (15/10).
Selanjutnya, MPR RI juga akan bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada hari, Jumat (17/10).
“Dengan Bu Megawati, kami usahakan mencari waktu. Pokoknya kami usahakan terus, harus diusahakan, supaya semuanya cair,” kata dia.
Sebelumnya, pada hari Senin (13/10), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertemu Presiden terpilih Joko Widodo untuk menyampaikan undangan pelantikan sekaligus silaturahmi.
Zulkifli mengatakan, apa yang dilakukan pimpinan MPR itu agar publik melihat bahwa tidak ada upaya penjegalan pelantikan Jokowi-JK, dan fokus untuk bangsa.
“Kami ingin menunjukkan kalau sudah kepentingan bangsa, mereka akan bersatu,” kata dia di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/10). 

Artikel ini ditulis oleh:

PDAM Temukan Belasan Hotel Lakukan Pencurian Air

Jakarta, Aktual.co — PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Jawa Barat menemukan pelanggaran pencurian air tanah yang dilakukan oleh 13 hotel dan 2 rumah sakit di kota tersebut.
Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan, Untung Kurniadi di Bogor, mengatakan ini merupakan hasil penelusuran kami dan menemukan adanya 15 bangunan yang melakukan pelanggaran pencurian air tanah.
“Dari 15 bangunan terindikasi melakukan pelanggaran pencurian air tanah, salah satu hotel yang sudah terbukti melakukan pelanggaran adalah Hotel Amarosa yang terletak di Jalan Padjajaran,” jelasnya, Rabu (15/10).
Ia mengatakan, saat melakukan sidak beberapa waktu lalu, Hotel Amarosa diketahui memiliki dua sumur. Dari dua sumur tersebut, hanya satu sumur yang mengantongi izin dengan masa berlaku hingga 2015 nanti.
“Ada temuan pidana pencurian air tanah yang dilakukan Amarosa karena pemakaian air tanah yang melebihi ketentuan yakni 30 meter kubik per hari. Jadi ada kelebihan pemakaian sebesar 800 meter kubik per bulan,” kata Untung.
Untuk menyebutkan, pemakaian air Hotel Amarosa antara 0-27 meter kubik, tapi ketika sudah dilakukan penyegelan pemakaian air mencapai 1.800 meter kubik.
Dikatakanya, potensi kerugian PDAM akibat kehilangan air mencapai Rp500 juta per bulan atau setara dengan 10.000 meter kubik.
Untuk mengatakan, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 95 Ayat 2 tentang Sumber daya air. Hotel Amarosa dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
“Temuan ini sudah kami laporkan kepada Pemerintah Kota Bogor, dan sudah ditanggapi oleh Wali Kota,” kata Untung.
Untung menambahkan, selain Amarosa, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap seluruh bangunan di Kota Bogor untuk mencegah pencurian air tanah.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK: SBY Pernah Minta Pendapat Kabinet, Jokowi Belum

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana calon presiden terpilih Jokowi untuk meminta pendapat KPK, Rabu (15/10).
Menurut juru bicara KPK Johan Budi, soal pemilihan kabinet adalah hak preogratif presiden. KPK sendiripun belum menerima permintaan pendapat dari Jokowi ataupun menerima nama-nama menteri yang dipilih Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut.
“Waduh kalau soal pemilihan kabinet itu hak preogratif nya presiden,” ujar Johan saat dihubungi Aktual.co, Rabu (15/10).
“Belum ada permintaan itu (permintaan pendapat dari Jokowi),” lanjut Johan singkat.
Johan mengatakan sebelum Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa jabatannya di periode kedua juga pernah meminta pendapat KPK.
“Jamannya pak SBY yang periode kedua, KPK pernah juga dimintai pendapat tentang kandidat menteri atau setara,” jelas Johan.
Namun, Johan merasa pihaknya tidak keberatan jika memang tidak dilibatkan dalam pemilihan kabinet tersebut.
“Kalau KPK tidak dimintai pendapat ya tidak apa-apa,”
Seperti yang diberitakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK memilih menteri secara tertutup menggunakan cara fit and profer test serta mewawancarai langsung ke orang di partai politik dan orang profesional yang bakal menjadi menterinya.
Proses pemilihan menteri yang dilakukan secara tertutup ini, menurut Jokowi-JK kandidatnya akan dilihat rekam jejak, leadership dan integritasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain