12 Januari 2026
Beranda blog Halaman 740

Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Pimpinan MPR Ajak Kolaborasi Atasi Darurat Sampah

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dan Wamen Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono saat menghadiri puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup di JCC. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menghadiri puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup di JCC.

Tema utama yang dibahas Menteri LH bersama jajaran dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 ini adalah tentang penanganan sampah plastik.

Eddy Soeparno menegaskan pihaknya memberikan atensi penuh terhadap pengelolaan sampah plastik yang volumenya semakin naik dan membutuhkan penanganan segera.

“Jadi kami menaruh perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan terkait lingkungan hidup. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah dalam kondisi darurat sampah, bahwa sampah yang tertangani oleh pemerintah saat ini baru sekitar 40 persen, sementara 60 persen-nya itu terpaksa sekarang dibuang di ruang publik, termasuk juga open dumping,” jelasnya

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, salah satu inisiatif yang perlu didorong adalah menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas produk dan kemasan mereka setelah menjadi sampah.

“Konsep EPR di antaranya adalah mendorong produsen bertanggung jawab mulai dari sisi pengumpulan hingga daur ulang. Tentu hal ini nantinya perlu dikembangkan dalam regulasi yang tepat, relevan dan juga bertanggungjawab,” lanjut Eddy.

Untuk mengatasi masalah sampah plastik ini, Waketum PAN ini mendukung inisiatif dari Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kementerian Lingkungan Hidup Hanif Faisol yang saat ini bergerak cepat mengkonsolidasikan pemerintah daerah untuk bersama mengatasi masalah sampah.

“Saat ini penanganan darurat sampah sudah dilaksanakan secara cepat oleh pemerintah. Tinggal kita melaksanakan eksekusinya dengan mendirikan sejumlah incinerator di 33 titik di seluruh Indonesia, agar sampah itu bisa terbakar habis dan hasil dari pembakaran itu bisa menjadi energi bersih atau waste to energy,” lanjutnya.

Eddy mengajak seluruh pihak dari kementerian hingga pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat.

“Pasal 28H mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk hidup di dalam lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Termasuk juga Pasal 33 Ayat 4 mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ke depannya harus berdasarkan asas keberlanjutan.”

“Jadi, keberlanjutan ke lingkungan hidup yang sehat dan bersih itu menjadi landasan kita untuk ikut mendorong secara sangat progresif program-program pemerintah dalam pengentasan masalah sampah ini,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bareskrim Polri Gerebek 25 Hektare Ladang Ganja di Aceh

Personel tim gabungan merobohkan pondok semi permanen saat memusnahkan ladang ganja di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Aktual/Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

Aceh, aktual.com – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil membongkar ladang ganja seluas 25 hektare di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang diperkirakan berisi hampir 960.000 batang ganja dengan total berat mencapai 180 ton.

Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka YH alias Musra, kurir ganja kering seberat 27 kilogram, di Bener Meriah, Aceh, pada akhir Mei 2025. Dalam penyidikan, YH mengaku ganja tersebut milik seseorang berinisial F alias Podan, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“F memerintahkan tersangka YH dan MR (DPO) untuk mengantar ganja ke Siantar, Sumatera Utara, dengan bayaran Rp300.000 per kilogram. Ganja tersebut dikemas oleh tersangka KR, yang juga telah berhasil ditangkap,” ungkap Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Keterangan YH membawa penyidik ke gubuk milik F, tempat penyimpanan ganja. Dari sana, polisi menyita 8 kilogram ganja tambahan dan memperoleh informasi tentang keberadaan ladang ganja di kawasan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.

Pada 17–19 Juni 2025, tim gabungan mulai melakukan pencarian dan menemukan lima titik ladang ganja. Pencarian dilanjutkan pada 20–22 Juni 2025, dan ditemukan tiga titik tambahan di Desa Blang Meurandeh dan Desa Kuta Teungoh.

“Hasil total dari operasi ini adalah delapan titik ladang ganja seluas kurang lebih 25 hektare, dengan tanaman ganja berusia 4–6 bulan dan jumlah tanaman sekitar 960.000 batang,” jelas Brigjen Pol. Eko.

Tujuh dari delapan ladang ganja itu telah dimusnahkan pada 22–23 Juni 2025, sementara satu titik ladang terakhir dimusnahkan pada Selasa (24/6/2025).

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka F adalah menanam ganja di kebun pribadi, lalu menyimpannya di gubuk untuk dikemas dan dikirim oleh kurir ke pemesan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat.

Brigjen Pol. Eko menegaskan bahwa pengungkapan ladang ganja berskala besar ini tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat lokal.

“Keberhasilan penemuan ladang ganja ini adalah berkat kerja sama dengan berbagai elemen, terutama masyarakat setempat yang dikoordinasi oleh beberapa tokoh pemuda,” tuturnya.

Pengungkapan ini menjadi salah satu temuan ladang ganja terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkotika dari hulu hingga hilir.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Haji 2025, Evaluasi Jadi Fokus Utama

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Saan Mustopa (kanan) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) mengangkat palu pimpinan usai terpilih saat Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Dalam rapat paripurna tersebut Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR dengan empat orang wakil ketua dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi Golkar Adies Kadir, Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa. Aktual/POOL

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hal ini disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

“Jika memang harus dilakukan Pansus Haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kami DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan Pansus Haji,” ujar Puan kepada awak media.

Ia mengakui bahwa penyelenggaraan haji tahun ini menyisakan berbagai catatan penting yang perlu dievaluasi menyeluruh agar pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih baik.

“Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak yang harus kita selesaikan sehingga pelaksanaan haji di tahun depan lebih baik lagi,” tambahnya.

Terkait nota diplomatik yang sebelumnya dikirimkan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia mengenai pelaksanaan haji, Puan memastikan bahwa hal tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia.

“Lima poin nota tersebut itu sudah lama sudah diselesaikan oleh pemerintah. Jadi saat kemudian pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” jelasnya.

Puan menyampaikan bahwa DPR akan mendengarkan laporan lengkap mengenai pelaksanaan ibadah haji 2025 dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI serta Komisi VIII DPR RI, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, termasuk soal pembentukan pansus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa saat ini DPR dan pemerintah masih fokus pada proses pemulangan jamaah haji ke Indonesia.

“Sekarang konsentrasi pulangkan jamaah. Nanti ya evaluasi dan lain-lainnya setelah jamaah pulang. Hajinya belum selesai, sekarang kita lagi concern bersama pemerintah memulangkan jamaah, itu dulu sebab kita ini menghadapi tantangan penerbangan,” ujar Cucun.

Ia menambahkan bahwa pembentukan alat kelengkapan DPR, termasuk pansus, akan dilakukan jika dinilai memiliki urgensi tinggi untuk perbaikan sistem haji nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bahlil Ungkap Kekhawatiran Saat Harga Minyak Sentuh US$ 70 per Barel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, membuka secara resmi acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).Aktual/ DOK Kementerian ESDM

Jakarta, aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekhawatirannya saat harga minyak dunia sempat melonjak menembus US$ 70 per barel, dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga tersebut kemudian turun ke kisaran US$ 68 per barel pada Selasa (24/6/2025).

“Kemarin ketika terjadi konflik antara Israel dan Iran, itu sempat membuat kita khawatir. Kami juga melakukan komunikasi dengan beberapa menteri ekonomi dan energi di dunia,” ungkap Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum 2025 di Jakarta.

Menurut Bahlil, lonjakan harga minyak tak lepas dari respons pasar terhadap eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Bahkan, pada akhir pekan lalu, harga minyak Brent berjangka sempat menyentuh level US$ 77,10 per barel.

Kekhawatiran pemerintah, kata Bahlil, beralasan. Pasalnya, harga minyak dunia sangat memengaruhi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan memiliki konsumsi energi domestik yang besar.

“Dalam Buku APBN 2025, asumsi harga minyak dipatok sebesar US$ 82 per barel. Jika harga aktual melebihi asumsi tersebut, tentu akan ada evaluasi karena itu akan membebani subsidi bahan bakar minyak (BBM),” jelasnya.

Namun, ia bersyukur karena perkembangan terbaru menunjukkan tren penurunan harga minyak dunia, menyusul kabar gencatan senjata antara Iran dan Israel. “Dalam beberapa bulan terakhir, harga belum sampai US$ 75 per barel. Secara APBN itu bagus sebenarnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil berharap agar ketegangan geopolitik di Timur Tengah segera mereda agar situasi global kembali stabil, baik dari sisi politik maupun ekonomi.

“Hanya doa dan ikhtiar kita secara internal yang bisa menyelamatkan kita. Kita tidak bisa berharap pada negara lain dalam kondisi seperti ini,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bantuan Subsidi Upah Tahap I Resmi Cair, 2,4 Juta Pekerja Terima Bantuan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (ketiga dari kanan) saat konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (24/6/2025). Aktual/Humas Kementerian Ketenagakerjaan

Jakarta, aktual.com – Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap I Tahun 2025 kepada 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 penerima yang telah ditetapkan. Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan biaya hidup yang masih tinggi.

“Sampai dengan Selasa, 24 Juni 2025, 2.450.068 pekerja telah menerima BSU yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Sementara sisanya, yaitu 1.247.768 pekerja, masih dalam proses penyaluran,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6).

BSU 2025 merupakan bagian dari lima Paket Stimulus Ekonomi yang dijalankan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target mencakup 17,3 juta pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

Pada tahun ini, setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yang dibayarkan sekaligus. Artinya, total Rp600.000 akan diterima langsung oleh masing-masing pekerja.

Penyaluran BSU dilakukan melalui, Bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri), Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk penerima di Provinsi Aceh dan PT Pos Indonesia bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara

“Dengan adanya program ini, diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami bahkan terus bekerja di luar jam kerja untuk mempercepat pengecekan dan penyaluran data,” kata Yassierli.

Kriteria Penerima BSU 2025:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga April 2025.
  3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan, atau setara dengan upah minimum di kabupaten/kota setempat.
  4. Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri.
  5. Tidak sedang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.

Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong konsumsi rumah tangga dan memulihkan ekonomi nasional, dengan fokus pada perlindungan dan kesejahteraan para pekerja formal di sektor-sektor terdampak.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan Tidak Hanya Satu, DPR Bahas Pekan Depan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Adies Kadir (kiri) dan Saan Mustopa (kanan), memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka Sidang Paripurna DPR RI ke-17 Mas Persidangan III Tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung tentang kondisi perekonomian global yang bergejolak hingga kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Rapat Paripurna yang hanya dihadori oleh 292 dari 580 merupakan Paripurna Ke-17, Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 yang dilakukan setelah reses sekaligus libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Aktual/TINO OKTAVIANO

Aktual.com – Pimpinan DPR RI akan membahas surat pemakzulan Wapres Gibran dari para purnawirawan TNI pekan depan. Surat itu akan dikaji dan disikapi secara hati-hati.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Juni 2025.

Menurut Dasco, surat pemakzulan dari purnawirawan TNI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum diserahkan dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR ke pimpinan dewan.

“Begini ya sekjen DPR belum mengirimkan surat dari para purnawirawan itu kepada pimpinan. Dan biasanya kalau udah dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus,” kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa 24 Juni 2025.

Pembahasan surat dari Purnawirawan itu, kata Dasco,sesuai mekanisme di dewan akan dibahas besok atau pekan depan.

Dasco mengungkapkan, DPR tidak hanya menerima satu surat, tetapi beberapa surat dengan isi yang sama dari beberapa forum purnawirawan TNI.

“Purnawirawan ini kan banyak jadi kita harus sikapi hati-hati dan kita kaji dengan cermat. Sebelum ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” tukasnya.

Surat pemakzulan Gibran dari purnawirawan TNI sudah diterima Sekjen DPR RI beberapa waktu lalu. Surat pemakzulan ini terus menjadi perbincangan publik di berbagai media dan juga media sosial.

Mahfud dan Rocky Kompak: Pemakzulan Gibran Akan Terjadi 

Sebelumnya, mantan Menkopolhukam Mahfud MD berpendapat bahwa jika konfigurasi politik di DPR berubah, sangat mungkin pemakzulan terhadap Wapres Gibran akan terlaksana. Tinggal, bagaimana sikap Prabowo atas hal ini.

Mahfud mengatakan, saat ini konfigurasi politik hanya PDIP yang oposisi, lalu ada Nasdem dan PKS yang setengah oposisi karena tidak ada perwakilan menteri di kabinet. Kekuatan ini bisa mendorong pemakzulan, jika tekanan rakyat sudah makin kuat.

“Tapi ada jalan lainnya yakni kalau Pak Prabowo berubah sikap dan ingin koalisi ini dirombak. Setuju dengan usulan pemakzulan dan menata ulang koalisi dengan PDIP. Itu bisa juga,” tandasnya dalam podcast YouTube Mahfud MD Official, yang diunggah 10 Juni 2205.

Dikatakan Mahfud, jika proses pemakzulan terhadap Gibran berjalan, maka wakil presiden berikutnya akan ditentukan oleh MPR, setelah menerima dua usulan nama yang disodorkan oleh presiden.

“Dua nama yang diusulkan sudah tentu adalah hasil kompromi politik presiden dengan anggota koalisi. Misalnya dengan mempertimbangkan anggota koalisi saat ini,” ujar Mahfud.

Dia mengungkapkan, dari anggota koalisi saat ini yang berpeluang adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun jika ingin membangun keseimbangan baru bisa juga memilih Puan Maharani atau Ganjar, atau figur yang mewakili PDIP.

Pengamat politik Rocky Gerung juga menyatakan hal sama. Menurutnya, pemakzulan Gibran bisa terlaksana jika perubahan koalisi terjadi di DPR.

Rocky Gerung mengatakan, antusiasme masyarakat atas pemakzulan Gibran juga sangat besar. Ini tinggal menunggu waktu saja, jika proses di DPR mulai berjalan, maka mahasiswa akan melakukan konsolidasi gerakan.

“Sekarang karena terkendala sedang UAS aja. Tapi di WA grup jalan terus rencana-rencana aksi itu,” ungkap Rocky dalam podcast YouTube Deddysitorusofficial, Rabu 18 Juni 2025.

Ditanya Deddy Sitorus apakah pemakzulan itu akan terlaksana, Rocky yakin proses pemakzulan terhadap Gibran akan terlaksana.

“Pasti terlaksana karena itu unstoppable. Meski ini akan berperkara di DPR itu cukup panjang,” tandas Rocky.

Menurutnya, jika pemakzulan berjalan di DPR, maka para mahasiswa juga akan turun ke jalan kembali berdemontrasi. Sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka terhadap bangsa. ***

Artikel ini ditulis oleh:

Rizal Maulana Malik

Berita Lain