12 Januari 2026
Beranda blog Halaman 741

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas RUU KUHAP Pekan Depan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – c”DIM yang sudah disepakati pemerintah kemungkinan besar minggu ini sudah dikirim dan insyallah minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR dan akan memulai pembahasan-pembahasan UU,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan Selasa (24/6/2025).

Dasco enggan membeberkan isi DIM dari pemerintah yang disampaikan ke DPR. Ia juga tak mau berbicara lebih jauh terkait kemungkinan sejumlah pasal yang direvisi dalam RUU KUHAP.

Dasco hanya mengatakan bahwa Komisi III telah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, mulai dari mahasiswa hingga akademisi.

“Nanti bisa dilihat karena pembahasannya transparan terbuka dan kita sudah minta setiap perkembangan ditampilkan di web yang disediakan untuk itu,” ucapnya.

Saat disinggung terkait kemungkinan RUU KUHAP bakal rampung akhir 2025, Dasco mengaku masih melihat perkembangan di Komisi III.

“Kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Itu kalau lancar ya bisa cepet, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih tejadi hal-hal yang belum bisa disepakati,” ungkap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Majelis Rakyat Kepulauan Riau Kritik Keras Sikap BP Batam Soal Perobohan Hotel Purajaya 

Aktual.com – Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRK), mengecam sikap Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dinilai masa bodoh terhadap penyelesaian kasus pencabutan lahan dan perobohan Hotel Purajaya.

”Saya menyayangkan sikap masa bodoh BP Batam atas persoalan pencabutan lahan dan perobohan ilegal terhadap aset ratusan miliar milik putra Melayu Kepri, padahal beliau (Kepala BP Batam) baru saja menerima gelar kehormatan dari Lembaga Adat Melayu (LAM),” tandas Panglima Utama MRKR, Megat Rury Afriansyah kepada media Senin, 2 Juni 2025.

Rury mengatakan, sebagai Panglima Utama di MRKR dirinya mengemban tugas untuk mengatur serta menjalankan tugas-tugas strategis dan kewajiban yang melekat pada lembaga adat seperti MRKR. Mengangkat harkat dan martabat bangga Melayu di tengah masyarakat.

“Salah satunya memberi perhatian kami adalah kasus yang menimpa Hotel Purajaya,” kata Rury.

Rury mengatakan, MRKR menyayangkan sikap BP Batam yang tidak responsif terhadap kasus perobohan Hotel Purajaya. Kritikan itu bukan tanpa dasar, tetapi hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Lembaga MRKR. Jika BP Batam masih bersikap masa bodoh, maka akan disusul dengan tindakan nyata bernuana adat dan budaya Melayu.

Lebih lanjut Rury mengatakan, gelar kehormatan yng diterima Kepala BP Batam seharusnya tercermin pada sikap dan perilaku dalam memimpin Kota Batam dan juga BP Batam.

“Apalagi kebanggaan bangsa Melayu jika tokohnya sendiri tidak peduli dengan kezoliman yang terjadi di depan matanya,” ucapnya.

Sebelumnya, pada Minggu, 15 Juni 2025, LAM Kota Batam resmi menobatkan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad sebagai Dato’ Setia Amanah dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra sebagai Dato’ Setia Bijaksana.

Penobatan itu dilaksanakan di gedung LAM Kota Batam dengan dihadiri ratusan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kota Batam. Penabalan itu mengukuhkan kedua pemimpin itu sebagai panutan dan tempat mengadu warga masyarakat di tengah pergaulan sosial, baik masyarakat suku bangsa Melayu maupun suku bangsa lain di Batam yang telah menjunjung tinggi adat istiadat Melayu.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad hingga kini belum merespon surat himbauan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad agar para aparat penegak hukum dan pengelola Batam untuk menyelesaikan kasus Hotel Purajaya sesuai aturan.

Permohonan melalui surat untuk wawancara dari sejumlah media mengenai tindak lanjut himbauan Sufmi Dasco, hingga berita ini diturunkan belum mendapat respon.

”Belum ada jawaban dari Bagian Hukum BP Batam. Tidak ada pesan atau pendelegasian kepada pejabat lain di BP Batam. Tidak ada,” kata seorang staf di kantor BP Batam. ***

Artikel ini ditulis oleh:

Rizal Maulana Malik

Bapanas Catat Harga Bawang Merah Capai Rp42.429/Kg

Arsip foto - Seorang pedagang bawang merah dan bawang putih melayani pembeli di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/5/2024). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/Spt.

Jakarta, aktual.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga bawang merah tingkat konsumen mencapai Rp42.429 per kilogram (kg) dibandingkan sebelumnya Rp45.419 per kg, sedangkan cabai rawit merah Rp62.857 per kg naik dari sebelumnya Rp60.705 per kg.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Selasa (24/6) pukul 06.30 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp15.767 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp15.796 per kg.

Lalu, beras medium di harga Rp14.500 per kg naik tipis dari hari sebelumnya Rp14.085 per kg.

Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.800 per kg naik dari sebelumnya Rp6.117 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp13.125 per kg naik dari sebelumnya Rp10.845 per kg.

Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp40.286 per kg naik tipis dari hari sebelumnya Rp39.714 per kg.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp51.429 per kg naik dari sebelumnya Rp44.003 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp47.857 per kg naik dari sebelumnya Rp43.730 per kg.

Lalu daging sapi murni Rp131.429 per kg turun dari sebelumnya Rp135.041 per kg, daging ayam ras Rp35.671 per kg naik dari sebelumnya Rp34.856 per kg, lalu telur ayam ras Rp30.767 per kg naik tipis dari sebelumnya 29.331 per kg.

Gula konsumsi di harga Rp19.000 per kg naik tipis dari sebelumnya tercatat Rp18.454 per kg.

Kemudian, minyak goreng kemasan Rp22.417 per liter naik dari sebelumnya Rp20.885 per liter; minyak goreng curah Rp16.000 per liter turun dari sebelumnya Rp17.598 per liter; Minyakita Rp16.500 per liter turun tipis dari sebelumnya Rp17.577 per liter.

Selanjutnya, tepung terigu curah Rp10.542 per kg naik tipis dari sebelumnya Rp9.841 per kg; lalu tepung terigu kemasan Rp12.792 per kg turun dari sebelumnya Rp13.040 per kg.

Komoditas ikan kembung di harga Rp50.090 per kg naik dari sebelumnya Rp40.997 per kg; ikan tongkol 40.000 per kg naik dari sebelumnya Rp34.004 per kg; ikan bandeng Rp37.500 per kg naik dari sebelumnya Rp34.698 per kg.

Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp12.182 per kg naik tipis dibandingkan harga sebelumnya Rp11.669 per kg.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Parlemen Iran Secara Bulat Putuskan Tutup Selat Hormuz. Ini yang Akan Terjadi !

Peta Selat Hormuz dan keterangan tabel - foto CSIS via X

Parlemen Iran telah memberikan suara bulat untuk menutup Selat Hormuz, namun keputusan akhir akan dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional dan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran ”maha penting” untuk pengangkutan sekitar 30 persen minyak bumi dari Timur Tengah ke seluruh dunia.

Dilansir dari Azer News, pada Minggu (22/6) parlemen Iran secara bulat memutuskan penutupan Selat Hormuz. Namun keputusan akhir akan dikeluarkan Dewan Keamanan Nasional Iran dan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Iran mengindikasikan bahwa penutupan selat itu merupakan suatu kemungkinan. Perlu dicatat bahwa Selat Hormuz adalah jalur air sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Pada titik tersempitnya, selat ini lebarnya sekitar 21 mil, dengan dua jalur pelayaran selebar dua mil di setiap arah.

Selama Perang Iran-Irak, 1980-1988, Iran menargetkan kapal tanker minyak dan fasilitas pemuatan minyak dengan ranjau dan rudal, termasuk rudal jelajah Silkworm buatan China, dan menggunakan speedboat untuk mengganggu kapal tanker. Tindakan Iran itu tidak sepenuhnya memblokir selat tersebut, tetapi menyebabkan kenaikan tajam dalam premi asuransi pengiriman dan keterlambatan lalu lintas maritim.

Sementara itu, perkembangan terakhir pada Senin (23/6), Parlemen Iran bertekad untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menangguhkan kerja sama Iran dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA/International Atomic Energy Agency). Hal itu disampaikan Ketua Parlemen Iran Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf.

”Kami di parlemen Iran bermaksud meloloskan rancangan undang-undang yang akan menangguhkan kerja sama dengan IAEA sampai kami menerima jaminan transparan mengenai perilaku professional,” tegas Ghalibaf.

Bukan hanya itu, Parlemen Iran saat ini sedang meninjau penarikan diri Iran dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT/The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Hal ini disampaikan anggota parlemen Iran, Ali Keshvari yang mengatakan kepada IRNA Iran: ”Parlemen saat ini sedang meninjau kerangka hukum untuk penarikan Iran dari NPT dan untuk memberlakukan pembatasan di Selat Hormuz.”

Rencana keluarnya Iran dari IAEA maupun perjanjian NPT sangat beralasan. Ada perlakukan yang tidak adil bagi Iran, yakni Israel yang diperkirakan memiliki lebih dari 200 hulu ledak nuklir, namun tidak pernah menandatangani NPT dan tidak pernah tunduk pada IAEA. Bahkan Israel tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir.

Sedangkan Iran, yang telah menandatangani NPT dan tunduk pada inspeksi IAEA. Namun, Iran dihadapkan pada kecurigaan internasional terkait program nuklirnya, yang menyebabkan tekanan untuk membatasi pengembangan nuklirnya. Bahkan yang terjadi justru serangan Israel dan AS terhadap berbagai reaktor nuklir Iran, dan lokasi-lokasi lainnya.

Analisis Selat Hormuz dan Dampak Penutupannya

Berikut ini analisis tentang seberapa vitalnya Selat Hormuz, seperti dikutip dari akun X Geo Insider @InsiderGeo, yang merupakan akun khusus untuk berita geopolitik & militer dari seluruh dunia.

Selat Hormuz merupakan titik persimpangan maritim paling kritis di dunia, karena menghubungkan Teluk Persia dengan perairan terbuka, yang lebarnya hanya 21 mil pada titik tersempitnya. Selain itu sepertiga minyak dunia yang diangkut melalui laut mengalir melalui wilayah ini, serta digunakan oleh lebih dari 30 persen ekspor LNG secara global.

Setiap hari sekitar 17 juta barel minyak melewati Selat Hormuz. Volume sebanyak itu melebihi kapasitas produksi harian Amerika Serikat dan Rusia; dan setengah dari total ekspor minyak negara-negara yang tergabung dalam OPEC, dan 20 persen dari total konsumsi minyak global.

Kontrol terhadap Selat Hormuz dibagi antara Iran di utara, Uni Emirat Arab (UEA)dan Oman di selatan, sedangkan jalur pelayaran utamanya adalah perairan internasional yang lebarnya hanya 2 sampai 3 mil di setiap arah.

Iran juga mengendalikan 3 pulau utama di selat tersebut, yakni Pulau Tunb Besar, Pulau Tunb Kecil, dan Pulau Abu Musa. Semua pulau itu oleh Iran dipersenjatai dengan peluncur rudal dan kehadiran Angkatan Laut Garda Revolusi (IRGC) Iran. Pulau-pulau ini juga merupakan titik peluncuran untuk kapal serang cepat, ranjau, atau rudal. Untuk diketahui, UEA juga memiliki klaim atas pulau-pulau ini sehingga masih bersengketa dengan Iran.

Untuk mengurangi risiko tabrakan, kapal-kapal mengikuti Skema Pemisahan Lalu Lintas (TSS) melalui Selat Hormuz. Untuk kapal yang masuk berada di jalur 2 mil, dan untuk kapal yang berangkat berada di jalur 2 mil lainnya. Antara kedua jalur itu dipisahkan oleh batas penyangga selebar 2 mil (median), dan semua berada di perairan internasional namun batasnya sangat sempit.

Namun ancaman Iran menutup selat tersebut bukanlah hal baru tetapi selalu serius. Karena mereka telah lama mengatakan bahwa jika minyak Iran tidak dapat diekspor, minyak siapa pun tidak akan bisa diekspor. Maka setiap saat, pasar memperhatikan.

Iran tidak bisa begitu saja menutup selat, namun, hal itu dapat sangat mengganggu hingga membekukan lalu lintas komersial atau menaikkan biaya asuransi. Bagaimana cara gangguan itu ? Militer Iran menyebar ranjau laut, kapal tanker bergerombol dengan kapal cepat, Iran meluncurkan rudal anti kapal, atau meluncurkan drone dari pulau-pulau.

Taktik tersebut akan ini akan menyakitkan, bahkan tanpa ada penyelesaian penuh. Contoh, militer Houthi Yaman menggunakan rudal dan drone, mereka terus mengganggu pengiriman minyak dan barang lain di Laut Merah selama berbulan-bulan. Apalagi Selat Hormuz berada tepat di halaman belakang Iran, tidak berjarak 1.500 km seperti Israel. Sehingga jauh lebih mudah.

Untuk antisipasi penutupan Selat Hormuz, Angkatan Laut AS dan sekutu berpatroli di selat, seperti armada AS ke-5 yang bermarkas di Bahrain, dan sering kali bergabung dengan pasukan Inggris, Prancis, dan regional untuk tujuan melindungi kebebasan navigasi. Namun di perairan yang sempit, insiden dapat terjadi dengan cepat.

Iran pernah melakukan penutupan Selat Hormuz saat perang kapal tanker ketika perang Iran-Irak pada era 1980-an, lalu pada 2019 sebuah serangan misterius terhadap kapal tanker di dekat Fujairah, dan pada tahun 2023 terjadinya pelecehan angkatan laut dan penerbangan pesawat tak berawak oleh IRGC Iran. Kejadian-kejadian itu mendorong harga minyak naik bahkan tanpa penutupan penuh.

Untuk diketahui, beberapa negara membangun jaringan pipa untuk melewati Hormuz, yakni jaringan pipa Habshan–Fujairah milik UEA, jalur pipa Arab Saudi Timur-Barat ke Laut Merah, dan jalur pipa Irak ke Turki melalui Ceyhan (namun kapasitasnya terbatas). Jika digabungkan, mereka hanya menangani kurang dari 10 persen ekspor minyak dari Teluk. Artinya, jika Selat Hormuz berhenti meski sebentar, dunia akan merasakannya.

Untuk diketahui pula, doktrin angkatan laut Iran bertumpu pada kapal serang cepat, kapal selam mini, korvet rudal, rudal jelajah/balistik anti kapal berbasis darat, amunisi lepas pantai (drone), dan artileri pesisir dekat Bandar Abbas dan Pulau Qeshm.

Namun upaya menutup selat tersebut akan menjadi bumerang bagi Iran. Karena akan menghentikan ekspornya sendiri (minyak, kondensat, LPG), serta memicu respons militer AS dan sekutunya. Sehingga penutupan selat adalah pilihan terakhir yang hampir bunuh diri, namun mereka tetap akan mempertimbangkannya.

Walau Iran pada akhirnya benar-benar menutup selat, maka Angkatan Laut AS akan campur tangan dalam beberapa jam dengan mengerahkan kapal pembersih ranjau, patroli udara berbasis kapal induk, dan platform serangan jarak jauh. Namun, pembersihan selat membutuhkan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu.

Kalau terjadi penutupan Selat Hormuz oleh Iran, maka dampak dalam 24 jam harga minyak Brent dan WTI Oil Price pasti melonjak, pasar LNG (gas alam cair) menjadi tidak stabil, premi asuransi tanker meningkat, dan perusahaan penyulingan minyak di Asia mulai menawar kargo darurat

Harus diingat, bahwa 75 persen ekspor minyak melalui Selat Hormuz ditujukan ke Asia. Termasuk China yang mengimpor paling banyak berdasarkan volume. Selain itu, Jepang, Korea Selatan, dan India lebih bergantung pada Selat Hormuz karena menyumbang sebagian besar asupan minyak mentah mereka.

Meski China punya beberapa pilihan, tetapi yang lainnya tidak, khususnya Jepang dan Korea Selatan pasti akan sangat kekurangan minyak. Perekonomian mereka terkait erat dengan lancarnya transportasi Selat Hormuz yang stabil.

Selain pengangkutan minyak mentah yang melintasi Selat Hormuz, dilintasi juga oleh pengangkutan gas alam cair (LNG) dari Qatar, bahan bakar jet, solar, nafta, dan petrokimia, serta barang elektronik dan makanan dalam kontainer. Artinya selat tersebut mengangkut berbagai macam barang penting, bukan hanya energi.

Untuk diketahui pula, cadangan minyak strategis (SPR) di negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara maju dan beberapa negara berkembang)  hanya menawarkan bantalan (dukungan) jangka pendek.

Contohnya, Jepang yang hanya memiliki cadangan 145 hari impor, Korea Selatan hanya mempunyai cadangan minyak 90+ hari impor, India hanya 25 sampai – 30 hari di tangki-tangki minyak strategisnya.

Jika terjadi penutupan selat, maka perusahaan asuransi maritim bereaksi cepat meski tanpa blokade penuh. Contohnya pada tahun 2019, premi risiko perang untuk kapal tanker di Teluk meningkat 10x dalam sebulan, beberapa kapal dialihkan seluruhnya, operator yang lebih kecil hanya menghentikan pelayarannya. Hal ini  akan memiliki efek yang sama seperti blokade sesungguhnya.

Berbagai simulasi militer telah lama menguji skenario di mana Iran mencoba menutup Selat Hormuz. Beberapa menunjukkan kerugian besar di AS dan gangguan selama berminggu-minggu, yang lain mengatakan pembukaan kembali mungkin hanya berlangsung beberapa hari.

Bagaimanapun juga, itu adalah model lama. Namun kenyataannya akan terlihat sangat berbeda sekarang. Sebab Iran memiliki berbagai peralatan canggih untuk mengganggu selat tersebut, meski  menutupnya sepenuhnya akan menjadi tindakan bunuh diri. Karena hal itu akan memicu eskalasi besar-besaran, berisiko menyebabkan isolasi total, dan merugikan sekutunya sendiri, seperti China. Namun jika Iran merasa terpojok atau runtuh, Iran dapat melihat ini sebagai pilihan terakhir, jika ancamannya jika rezim di Iran menjelang runtuh.

(Indra Bonaparte)

Kepada Menlu Iran, Putin Katakan Rusia Berupaya Bantu Rakyat Iran

Presiden Rusia Vladimir Putin bersama tim menemui Menteri Luar Negeri Teheran Abbas Araghchi yang juga bersama tim - foto X

Moskow, Aktal.com – Menteri Luar Negeri Teheran Abbas Araghchi dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pembicaraan dan konsultasi di Istana Kremlin, sehari setelah serangan brutal Amerika Serikat (AS) dan Israel pada Minggu (22/6).

Dilansir dari Le Monde, dalam pertemuan dengan Menlu Abbas Araghchi, Putin mengecam serangan terhadap Iran sebagai tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Namun sayangnya, Putin tidak mengumumkan dukungan konkret apa pun kepada Iran terkait perseteruannya dengan Israel dan AS.

”Agresi yang sama sekali tidak beralasan terhadap Iran ini tidak dapat dibenarkan,” kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi kepada Araghchi di awal pertemuan mereka, Senin (23/6).

Putin tidak secara khusus menyoroti serangan AS, sebaliknya berbicara secara umum tentang serangan AS terhadap Iran, meskipun Kremlin sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya mengutuk dan menyesalkan serangan AS tersebut. Namun Putin hanya mengatakan kalau Rusia ”berupaya membantu rakyat Iran”, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud bantuannya itu.

”Telah terjadi peningkatan ketegangan baru di kawasan tersebut, dan, tentu saja, kami mengutuk hal ini dan menyampaikan penyesalan yang mendalam terkait hal ini,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, sesaat sebelum Putin bertemu Araghchi di Kremlin.

Sedangkan Menlu Araghchi mengatakan kepada Putin bahwa Rusia telah menjadi mitra dan sahabat bagi Teheran, dan memuji hubungan antara Teheran dan Moskow yang ”sangat dekat dan sudah berlangsung lama.”  ”Iran menjalankan pertahanan yang sah terhadap agresi ini,” kata Araghchi.

Untuk diketahui, sejak Israel melancarkan gelombang serangan pada 13 Juni lalu, yang memicu Iran untuk merespons dengan rudal dan drone tempur, Rusia belum secara terbuka menawarkan bantuan militer kepada Teheran. Putin dan pejabat lainnya juga telah ”meremehkan” kewajiban Moskow berdasarkan perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani dengan Teheran beberapa bulan lalu, dengan menekankan bahwa itu bukanlah pakta pertahanan bersama.

Sedangkan Dmitry Peskov saat ditanya wartawan dukungan spesifik apa yang mungkin ditawarkan Rusia kepada Iran, Peskov hanya mengatakan : ”Semuanya tergantung pada apa yang dibutuhkan Iran. Kami telah menawarkan layanan mediasi kami.”

Peskov juga mengatakan serangan AS terhadap Iran tidak akan memengaruhi hubungan bilateral antara Moskow dan Washington, dengan mengatakan bahwa itu adalah ”masalah yang berbeda.” Sedangkan Putin pada Minggu lalu mengatakan bahwa Iran tidak meminta dukungan apa pun dari Rusia.

Sementara itu, hari Minggu (22/6) Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku khawatiran atas serangan AS terhadap Iran, yang menurutnya sebuah eskalasi berbahaya di kawasan. ”Saya sangat khawatir dengan penggunaan kekuatan oleh AS terhadap Iran hari ini. Ini adalah eskalasi berbahaya di kawasan yang sudah berada di ujung tanduk – dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” tulis Guterres di akun X.

(Indra Bonaparte)

 

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di MPR, Satu Tersangka Sudah Ditetapkan

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan terhadap kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kasus ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang diduga terjadi dalam rentang waktu 2019 hingga 2021.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini. “Sudah ada tersangka. Penyidik masih terus mendalami perkara ini dengan memeriksa para saksi,” ujar Budi kepada wartawan pada Senin (23/6/2025).

Pada hari yang sama, KPK juga memanggil dua saksi untuk diperiksa, Cucu Riwayati, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengiriman dan Penggandaan Setjen MPR 2020–2021, Fahmi Idris, anggota Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Setjen MPR 2020

Keduanya diperiksa untuk mendalami aliran dana serta prosedur pengadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, memberikan klarifikasi bahwa kasus yang sedang ditangani KPK merupakan perkara lama. Ia menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR—baik yang lama maupun yang saat ini menjabat.

“Perlu kami tegaskan bahwa kasus tersebut merupakan perkara lama yang terjadi pada masa 2019 sampai dengan 2021. Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Bapak Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH,” terang Siti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/6/2025).

Ia juga menegaskan bahwa MPR menghormati proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada KPK. “MPR RI menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

KPK menyatakan bahwa penyidikan akan terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus lebih lanjut, termasuk penetapan tersangka tambahan bila ditemukan bukti yang cukup.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain