Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, beranggapan pemerintahan Jokowi pada periode kedua mendatang membutuhkan orang-orang yang dapat melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh dari partai politik.
“Periode ini butuh orang-orang penegak hukum yang imparsial, independen. Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Jaksa Agung diusahakan jangan dari partai politik karena berpengaruh dengan kepentingan,” ujar dia.
Asep menilai program kerja Jokowi untuk penegakan hukum sudah semestinya dilanjutkan dengan sumber daya yang sudah teruji integritasnya, netral, dan tidak terpengaruh kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Contoh kasus terkini, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan kasus suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Tertangkapnya dua anggota dari institusi kejaksaan menjadi evaluasi penting dalam memilih SDM yang menjalankan penegakan hukum pada masa pemerintahan kedua Jokowi.
“Butuh pembantu Jokowi yang mengerti penegakan hukum. Jangan sampai terulang jaksa ditangkap karena kasus di PN Jakarta Barat, itu memalukan sekali. Sebab KPK dan kejaksaan berdiri bersebelahan,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
