(Ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Melihat anggaran pemerintah saat ini, seringkali disampaikan pengamat dan para ekonom perekonomian Indonesia sudah masuk kategori Hati-Hati. Betapa tidak, fundamental ekonomi masih lemah karena masih banyak terpengaruh sentimen-sentimen dalam dan luar negeri. Apalagi melihat bahwa untuk bayar utang saja mencapai Rp409 triliun, lebih besar dari anggaran kesehatan dan dana desa. Bukankah kesehatan itu mahal harganya?

Ketua Majelis Permusyawarakat Rakyat (MPR), Zulkifili Hasan menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola utang. Pasalnya, dalam menjalankan roda pemerintahan, utang saat ini sudah mencapai Rp4.000 triliun. Pemerintah tidak bisa mengklaim rasio utang tiga persen masih dalam kategori aman, meskipun akhirnya harus membayar utang Rp409 triliun per tahun. Utang Rp409 triliun per tahun tersebut setara dengan enam kali anggaran kesehatan atau tujuh kali anggaran dana desa yang disalurkan ke pemerintah daerah.

“Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel. Di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita,” kata Zulkifli Hasan di sidang tahunan MPR 2018, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/8).

Menurutnya, pengelolaan dan penggunaan utang ke depan perlu diperhatikan lagi. Tujuannya, agar utang benar-benar bermanfaat bagi ekonomi Indonesia. Selain utang, Zulhas juga menyinggung soal kemiskinan dan angka gini ratio melalui indikator pendapatan yang terus menurun dari 0,406 menjadi 0,389. Penurunan gini ratio menjadi 0,389 saat ini dipicu oleh turunnya pendapatan masyarakat kelas atas, dibanding naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Seharusnya, pemerintah berupaya agar pendapatan masyarakat kelas bawah dapat meningkat, sehingga bisa mengangkat hidup golongan miskin dan hampir miskin.

“Golongan (miskin dan hampir miskin) sangat rentan terhadap perubahan harga. Karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” katanya.

Terkait nilai tukar rupiah, Zulkifli menilai bahwa pemerintah harus segera memulihkan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang melebar ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengatasinya, diperlukan peran swasta dalam menggarap proyek infrastruktur, tidak boleh hanya dimonopoli BUMN. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi dengan tepat, maka pelemahan nilai tukar rupiah akan terus terjadi karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih lemah.

“Jangan hanya melihat pelemahan nilai tukar rupiah karena masalah eksternal, tapi di dalamnya juga ada,” katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku bahwa pembayaran utang tahun 2019 cukup berat karena utang negara cukup besar. “Tahun depan berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” ujar dia dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun (1,84% PDB) atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12% terhadap PDB. Sementara keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp64,8 triliun.

Selanjutnya, Sri Mulyani: Pernyataan Zulkifli Hasan Politis dan Menyesatkan

(Ismed Eka Kusuma)