Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP (Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan)
Jakarta, aktual.com – Dalam teori ketatanegaraan modern, pemerintah seharusnya hanyalah pelaksana mandat. Ia dibentuk untuk menjalankan urusan negara atas nama rakyat, bukan untuk menjadi pemilik negara itu sendiri. Dalam logika sederhana, rakyat adalah pemberi kuasa, sedangkan pemerintah adalah penerima kuasa. Rakyat membayar pajak, menyerahkan legitimasi politik, dan memberikan kepercayaan agar negara dikelola demi kepentingan bersama. Namun dalam praktik yang terasa hari ini, gambaran itu tampak terbalik. Yang muncul justru kesan bahwa pemerintah berada di posisi paling berdaulat, sementara rakyat perlahan hanya menjadi penonton yang sesekali diberi hak berbicara, tetapi tidak sungguh menentukan arah.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan perilaku elite, bukan pula semata-mata akibat pemimpin yang kurang baik. Persoalannya lebih mendasar. Ada kemungkinan bahwa struktur negara memang dirancang sedemikian rupa sehingga pelaksana mandat perlahan berubah posisi menjadi pusat kekuasaan. Ketika gejala ini muncul secara konsisten lintas rezim, maka kritik tidak cukup diarahkan kepada orang per orang. Kritik harus diarahkan kepada desain sistemnya.
Bayangkan sebuah rumah besar. Rumah itu dibangun dengan tujuan melindungi pemiliknya dari panas, hujan, pencuri, dan ancaman lain. Semua instalasi di dalam rumah, mulai listrik, air, keamanan, ventilasi dirancang untuk kenyamanan sang pemilik. Lalu pemilik rumah mempekerjakan pengelola untuk merawat rumah tersebut. Tetapi apa yang terjadi jika suatu hari pengelola rumah mulai bertindak seolah-olah dialah pemiliknya? Ia menentukan siapa yang boleh masuk, menetapkan aturan sepihak, bahkan memperlakukan pemilik rumah seolah tamu yang harus meminta izin.
Dalam kondisi seperti itu, pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar siapa pengelola rumah itu? Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana desain rumah ini memungkinkan pembalikan peran seperti itu terjadi?
Negara seharusnya bekerja dengan prinsip serupa. Pemerintah adalah pengelola, bukan pemilik. Tetapi ketika masyarakat mulai merasakan bahwa pemerintah lebih sering hadir sebagai pengatur yang dominan daripada pelayan yang bertanggung jawab, ada sesuatu yang patut ditinjau ulang.
Masalahnya menjadi semakin menarik jika dilihat dari sudut pandang konstitusional. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Kalimat ini sangat penting. Secara normatif, pemilik kedaulatan tetap rakyat. Namun dalam praktik, yang menentukan jalannya sistem sering kali bukan rakyat secara langsung, melainkan struktur perantara yang kompleks yaitu partai politik, elite kekuasaan, birokrasi, hingga kelompok kepentingan yang mampu memengaruhi arah kebijakan.
Di titik inilah persoalan desain menjadi relevan.
Dalam analogi sistem teknologi, negara dapat dipahami sebagai sebuah perangkat besar. Konstitusi adalah firmware yang menentukan bagaimana sistem bekerja. Pancasila adalah inti nilai yang seharusnya menjadi pedoman moral dan arah operasional. Pemerintah hanyalah aplikasi yang berjalan sementara. Rakyat adalah pemilik perangkat.
Dalam sistem yang sehat, pemilik memegang kendali tertinggi. Aplikasi hanya bekerja sesuai mandat. Namun jika firmware diubah, hak akses dapat bergeser. Pemilik tetap tercatat sebagai pemilik secara formal, tetapi kendali nyata berpindah ke pihak lain.
Itulah yang tampaknya terjadi dalam kehidupan bernegara hari ini. Secara formal, kedaulatan tetap disebut milik rakyat. Namun secara substantif, rakyat sering tidak memiliki akses nyata untuk menentukan desain besar kekuasaan. Yang tersedia hanyalah ruang partisipasi terbatas, sementara struktur inti tetap dikendalikan oleh mekanisme yang tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan rakyat.
Akibatnya, pemerintah yang semestinya hanya pelaksana mandat mulai tampak seperti pusat kedaulatan. Kebijakan lahir dari atas, kontrol bergerak satu arah, dan masyarakat sering ditempatkan sebagai objek yang harus patuh, bukan subjek yang berdaulat.
Gejala ini terlihat dalam banyak aspek. Ketika hukum terasa lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Ketika kritik publik lebih sering dianggap ancaman daripada masukan. Ketika birokrasi terasa lebih sibuk mengatur daripada melayani. Ketika rakyat diposisikan sebagai pihak yang harus terus menyesuaikan diri terhadap sistem, bukan sistem yang menyesuaikan diri terhadap kepentingan rakyat.
Jika itu terjadi sesekali, mungkin masalahnya ada pada pelaksana. Tetapi jika pola ini terasa terus berulang, maka wajar bila muncul dugaan bahwa masalah utamanya ada pada struktur.
Negara yang salah desain tidak selalu tampak runtuh dari luar. Bangunannya bisa terlihat megah. Pemilu tetap berjalan. Lembaga tetap lengkap. Statistik tetap dipublikasikan. Tetapi pengalaman rakyat sehari-hari bisa menceritakan hal yang berbeda. Sebuah bangunan bisa tampak utuh, sementara instalasi dasarnya sudah bermasalah.
Di sinilah kritik terhadap desain negara menjadi penting. Karena solusi tidak selalu terletak pada pergantian orang. Mengganti pengelola rumah tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika tata letak, sistem kontrol, dan distribusi aksesnya memang memungkinkan penyalahgunaan.
Pemerintah yang tampak terlalu berdaulat mungkin bukan semata-mata karena ambisi penguasanya. Bisa jadi sistemlah yang memberi ruang terlalu besar bagi pergeseran itu.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan lagi siapa yang sedang memerintah.
Pertanyaannya adalah apakah struktur negara ini masih benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau hanya menyebutnya demikian di atas kertas?
Jika kedaulatan rakyat hanya hidup sebagai kalimat konstitusional tanpa daya nyata dalam praktik, maka yang sedang berjalan bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan pemerintah dalam negara yang salah desain.
Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis. Tidak mencerminkan sikat dan pandangan redaksi aktual.com
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
