(dari kiri) Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menkeu Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2). Rapat tersebut membahas penjelasan pemerintah atas RUU AFAS sekaligus tanggapan fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan terhadap besaran premi restrukturisasi perbankan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.comKementerian Keuangan atau Kemenkeu gelontorkan Rp95 triliun untuk bidang ketahanan pangan 2023, baik mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan.

“Di bidang ketahanan pangan ini kita akan menganggarkan Rp95 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas ketahanan pangan 2023,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (20/9).

Anggaran ketahanan pangan 2023 tersebut naik 0,9 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp94,1 triliun dan sempat mengalami penurunan pada 2020 yang hanya Rp73,6 triliun dibandingkan pada 2019 Rp100,2 triliun.

Secara rinci, anggaran ketahanan pangan Rp95 triliun itu mencakup anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp72,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp22,1 triliun.

Isa menjelaskan arah kebijakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp95 triliun ini mencakup untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis serta mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) pertanian dan perikanan yang berdaya saing.

Kemudian mendorong pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim inovasi serta memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan berkelanjutan.

Selanjutnya juga mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan atau waduk.

Sementara itu, anggaran ketahanan pangan ini akan dialokasikan kepada beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR hingga Bappenas.

Adapun target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) meliputi kawasan fasilitas penerapan budidaya padi 279,55 ribu hektar dan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40 ribu hektar.

Berikutnya, kawasan kedelai 350 ribu hektar, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor serta bantuan sarana chest freezer atau peti belu 300 unit.

Pembangunan bendungan lanjutan 23 unit dan bendungan baru tujuh unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 ha melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektar melalui Kementan.

(Wisnu)