Sisi Fiskal

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 semester I didorong oleh kinerja investasi seperti kenaikan impor barang modal bahan baku pendukung infrastruktur, misalnya traktor, bulldozer, crane, besi baja mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia.

“Realisasi penerimaan negara mencapai 44 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018 atau tumbuh 16,04 persen (yoy). Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Juni 2018 terkumpul sebesar Rp653,49 triliun, PNBP sebesar Rp176,83 triliun, dan hibah sebesar Rp3,12 triliun atau masing-masing telah mencapai 40,39 persen, 64,20 persen, dan 260,70 persen dari target yang ditetapkan pada APBN tahun 2018. Pertumbuhan realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP, secara year-on-year (yoy), hingga akhir semester I tahun 2018 berturut-turut adalah 14,28 persen dan  21,02 persen,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2018 mencapai Rp581,54 triliun dan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp71,95 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut telah mencapai 40,84 persen dari target penerimaan pada APBN tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 masih ditopang oleh penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2018 mencapai Rp944,01 triliun, atau sekitar 42,51 persen dari pagu, meningkat 5,67 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp558,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp385,57 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp558,44 triliun (38,39 persen terhadap target dalam APBN tahun 2018) atau tumbuh 12,01 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (36,5 persen terhadap target APBN tahun 2017 atau 3,2 persen). Komposisi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari (1) Belanja K/L sebesar Rp295,99 triliun atau 34,93 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018; dan (2) Belanja NonK/L sebesar Rp262,45 triliun atau 43,23 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018.

Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juni 2018 telah mencapai Rp385,57 triliun atau 50,33 persen dari pagu dalam APBN 2018, turun sebesar 2,33 persen dari periode yang sama di tahun 2017.  Realisasi TKDD meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp349,71 triliun dan Dana Desa sebesar Rp35,86 triliun. Realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp338,65 triliun atau 50,05 persen dari pagu, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp4,25 triliun atau 50,00 persen dari pagu, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp6,82 triliun atau 32,37 persen dari pagu. Sampai dengan akhir Juni 2018 realisasi TKD lebih rendah Rp10,65 triliun atau turun 2,96 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017.

“Defisit anggaran semester I tahun 2018 mencapai  0,75 persen terhadap PDB atau Rp110,56 triliun,” tambahnya.

Pada periode yang sama defisit anggaran tahun 2017 sebesar 1,29 persen terhadap PDB atau Rp175,1 triliun. Meski anggaran masih mengalami defisit sebesar Rp110,56 triliun, keseimbangan primer hingga semester I tahun 2018 mencapai positif Rp10,05 triliun atau  lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dimana keseimbangan primer masih sebesar negatif Rp68,25 triliun.

Realisasi pembiayaan utang pada semester I tahun 2018 secara neto telah mencapai Rp176 triliun atau tumbuh negatif 15,28 persen dibandingkan semester I tahun 2017, dengan rasio utang terhadap PDB terjaga di bawah 30 persen.  Realisasi utang baru secara bruto mencapai Rp473,3 triliun atau sebesar 53,3 persen dari target APBN tahun 2018.  Sementara pada periode yang sama tahun 2017 realisasi utang baru mencapai  Rp417,3 triliun atau sebesar 56,6 persen dari target APBN tahun 2017. Secara neto bahkan tahun ini lebih rendah lagi yaitu hanya Rp176 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp236 triliun.

“Realisasi pembiayaan utang neto tersebut mencapai 44,09 persen dari target APBN tahun 2018.  Meskipun dengan adanya tambahan utang tersebut, rasio utang terhadap PDB masih sebesar 29,79 persen, jauh lebih rendah dari ketentuan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen,” jelasnya.

Hingga akhir Juni 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp65,68 triliun. SILPA ini  lebih besar dari SILPA tahun lalu yang sebesar Rp34,29 triliun.

Selanjutnya, BI Lemah Hadapi Keperkasaan Dolar

(Eka)