Jokowi Akui Ada Masalah Fundamental Ekonomi
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra mengungkapkan Presiden Joko Widodo dihadapan para kepala daerah di Istana Bogor (26/7), mengatakan terdapat masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia. Masalah tersebut adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang menyebabkan Indonesia rentan terpengaruh gejolak ekonomi dunia.
Sebaliknya, ekonom senior Rizal Ramli (RR) sejak akhir tahun lalu, diulang di berbagai kesempatan, terus mengingatkan pemerintah tentang kondisi lampu kuning (setengah merah) perekonomian Indonesia. Lemahnya kondisi ini disebabkan oleh berbagai defisit seperti dalam neraca perdagangan dan transaksi berjalan. RR memberi analogi yang sangat sederhana untuk mengibaratkan perekonomian dan kondisi eksternal.
“Bila badan kita sedang lemah, virus-virus akan mudah menyerang sehingga menyebabkan kita sakit. Namun bila badan kita kuat, virus apapun tidak akan mampu menyakiti,” jelasnya.
Menurut Gde, peringatan RR ini malah terus dibantah oleh para buzzer pemerintah termasuk juga oleh juru bicara Sri mulyani di Kemenkeu dan oleh Deputi Darmin di Kemenko Perekonomian. Tim Ekonomi pemerintah yang sebelumnya menolak peringatan RR, akhirnya ramai-ramai mengakui bahayanya pelemahan nilai tukar dan tergopoh-gopoh mencari solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
Barulah pada (26/7), malamnya setelah acara bersama para Kepala Daerah, Jokowi mengumpulkan 40 taipan terkaya di Indonesia dan meminta para eksportir kelas kakap ini untuk membawa kembali seluruh devisa hasil ekspor mereka.
Ekonom dari AEPI, Salamuddin Daeng menilai permintaan Presiden cukup beralasan mengingat banyaknya uang para Taipan yang ditabung di luar negeri hasil berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia. Presiden tampaknya mengacu kepada data tax amnesty bahwa setidaknya ada Rp. 10 ribu triliun dana orang kaya Indonesia tersimpan di luar negeri.
Mengapa pemerintah Jokowi merasa perlu secara langsung dihadapan para Taipan menyampaikan hal ini? Tidak lain karena Indonesia saat ini mengalami kondisi double deficit. Ini yang kemudian disimpulkan oleh Presiden menjadi penyebab badan Indonesia ini menjadi lemah dan sakit.
“Oleh karena itu pemerintah merasa perlu gerakan solidaritas dari para Taipan. Atau bahasa kasarnya Taipan jangan mikir diri sendiri,” jelas Daeng.
Pada hari yang sama juga Sri Mulyani menyatakan akan menghentikan impor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Setelah itu pada (27/7) juga terjadi rapat mendadak di Istana, Jokowi meminta para menteri terkait untuk membahas pencabutan harga khusus batubara yang selama ini dinikmati pengusaha wajib pasok DMO (Domestic Market Obligation).
“Tim ekonomi pemerintah telah gagal memperkirakan atau gagal melakukan forecasting situasi ekonomi nasional- yang seharusnya menjadi kompetensi utama mereka. Dulu menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%, nyatanya Cuma dapat 5%. Kini bilang ekonomi kita akan baik-baik saja, ternyata toh ada masalah yang cukup fundamental seperti duo defisit yang disampaikan Presiden Jokowi dua hari yang lalu. Sementara, manipulasi garis kemiskinan sudah semakin terang benderang, angka kemiskinan BPS terlalu rendah. Rp 11 ribu yang dijadikan acuan garis kemiskinan tidak relevan lagi,” terangnya.
Namun, bila pun memandang penurunan kemiskinan versi BPS berbagai zaman kepresiden, dari selama apa menjabat dan seberapa persen penurunan kemiskinan, bukan terjadi pada masa Jokowi. Data menyebutkan setelah Reformasi, laju penurunan kemiskinan era Habibie adalah 1,1% /tahun. Gus Dur adalah 5,01% dalam 2 tahun, atau lajunya 2,5%/tahun.
SBY periode pertama 2,5% dalam 5 tahun, atau lajunya 0,5%/tahun. SBY periode kedua 3,46% selama 5 tahun, atau lajunya 0,69%. Sedangkan Jokowi adalah 1,1% dalam 4 tahun, atau lajunya 0,28%/tahun.
“Jelas, angka laju penurunan kemiskinan era Jokowi adalah yang terkecil dan Gus Dur (tim ekonomi adalah RR dan Kwik Kian Gie) memiliki angka laju penurunan kemiskinan yang tertinggi versi BPS,” pungkasnya.
Selanjutnya, George Soros dan Biang Keladi runtuhnya Ekonomi Asia
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
