27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37694

Dukung Pemerintah, Kubu Agung Tegaskan Tanpa Syarat

Jakarta, Aktual.co — Keputusan kubu DPP Partai Golkar versi Munas Ancol untuk merapat kepada pemerintahan adalah tanpa syarat dan dilakukan sesuai khitoh didirikannya partai beringin, yang menjadi partai pendukung pemerintah.
Pengurus Golkar kubu Agung, Agus Gumiwang, tidak segan-segan mempersilahkan awak media untuk melakukan kroscek ikhwal kebenaran apakah merapatnya partai Golkar atas dasar syarat.
“Anda boleh double cek kepada presiden, kepada Wapres, dan partai-partai di KIH apakah ada syarat dari partai Golkar,” kata Agus, di rumah dinas Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
“Saya sampaikan tidak ada syarat dari partai Golkar sama sekali,” tegasnya.
Agus tetap bersikuhkuh bahwa sikap ini murni atas kesadaran tanpa syarat apapun untuk mendukung pemerintah.
“Saya kira perombakan kabinet dan pengisian kader di pemerintahan itu urusan presiden bukan urusan Golkar, tetapi sekali lagi yang saya sampaikan memang kader Golkar yang sekarang berada dalam kepengurusan Agung Laksono dan Zainudin Amali ini adalah kader sejak awal yang mempunyai pandangan bahwa Golkar harus berada di dalam pemerintah,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kuasa Hukum Mandra Serahkan Contoh Tanda Tangan ke Bareskrim

Jakarta, Aktual.co —Kuasa hukum komedian Mandra Naih, Sonie Sudarsono serahkan bukti baru ke penyidik Bareskrim Polri terkait kasus korupsi pengadaan program siap siar TVRI yang sedang disidik Kejaksaan Agung.
“Kedatangan kami ke sini membawa contoh tanda tangan Haji Mandra tiga tahun sebelum dan sesudah peristiwa kontrak antara PT Viandra dengan TVRI,” jelas Sonnie Sudarsono, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/3).
Tanda tangan Mandra nantinya akan diperiksa di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Tanda tangan itu, lanjut Sonie dibutuhkan untuk kasus laporan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan Mandra ke Bareskrim beberapa waktu lalu.
Selain membawa tanda tangan Mandra, dia juga membawa stempel yang akan dicocokkan di surat yang diduga palsu untuk diperiksa keasliannya.
“Bukti tanda tangan itu nantinya dibawa ke laboratorium. Stempel dan surat itu buat membuktikan kalau Bang Haji (Mandra) tidak terbukti. Apalagi bukti buat kontrak animasi robotik, dimana kontrak enggak pernah dibuat dan tentang stempel enggak ada, tapi surat ada,” jelas dia.
Mandra kini berstatus tersangka di Kejagung atas dugaan tindak pidana korupsi Program Acara Siap Siar Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tahun Anggaran 2012. Bersama dua orang lainnya, yaitu Iwan Chermawan selaku Direktur PT Media Art Image dan Yulkasmir selaku pejabat pembuat komitmen TVRI, Kejagung telah menahan mereka pekan lalu. 
Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001.

Artikel ini ditulis oleh:

Ekonom: Rupiah Terpuruk, Akselerasi Infrastruktur Harus Tetap Berlanjut

Jakarta, Aktual.co — Ekonom OCBC Bank, Wellian Wiranto berpendapat pemerintah sebaiknya terus melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur, meskipun terdapat risiko pelebaran defisit transkasi berjalan dan defisit anggaran karena pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Wellian di Jakarta, Kamis (12/3), mengatakan meskipun depresiasi rupiah yang terus berlanjut dapat menaikkan nilai impor barang modal yang digunakan membangun infrastruktur, namun pemerintah tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik. “Kalau pemerintah mengerem (pembangunan) dan tidak bangun infrastruktur sekarang, dampaknya lebih buruk. Impor mesin (barang modal) hanya satu kali, tapi dampak positifnya bisa berkepanjangan bagi iklim investasi,” ujar dia.

Adapun kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis siang ini menunjukan nilai tukar rupiah di Rp13.176 per dolar AS.

Menurut Wellian, pelaku pasar saat ini fokus menanti reformasi struktural ekonomi Indonesia, salah satunya dari realisasi komitmen pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. “Jika pemerintah tidak bangun infrastruktur dampaknya akan lebih luas,” ucap dia.

Wellian menuturkan sesuai strategi pemerintah yang mengandalkan investasi, realisasi pembangunan infrastruktur ini yang dapat menjadi kunci untuk terus menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. “Investor lebih melihat jika rupiah melemah memang karena faktor global, tapi jika kondisi ekonomi domestik tidak juga membaik, salah satunya dengan infrastruktur, investor juga bisa pergi,” ujar dia.

Oleh karena itu pula, Wellian memprediksi impor barang modal, yang digunakan untuk membangun infrastruktur, akan berkontribusi pada pelebaran defisit neraca transaksi berjalan di kisaran tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2015. Ia memprediksi defisit neraca transaksi berjalan di kisaran 3 hingga 3,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2015.

Senada dengan perkiraan Bank Indonesia sebelumnya, Wellian meyakini defisit pada tahun ini akan lebih banyak digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan sektor produktif, dibanding pada beberapa tahun sebelumnya yang banyak digunakan untuk impor minyak olahan karena didorong kebijakan subidi BBM. Sedangkan, untuk defisit APBN-P, pemerintah mengasumsikan defisit di kisaran 1,9 persen, dengan total belanja negara Rp1.984 triliun dan pendapatan negara Rp1.761,6 triliun.

Dari total belanja itu, pemerintah menganggarkan Rp290,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Investasi pemerintah tersebut paling banyak dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebesar Rp105 triliun. Namun, dengan banyaknya tekanan dari perekonomian global, termasuk pelemahan rupiah yang dapat berkepanjangan, Wellian memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen, atau lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 5,7 persen.

“Lumayan stabil untuk domestik, tapi faktor global masih jadi tanda tanya besar,” imbuh dia.

Di sisi lain, dia mengingatkan, untuk kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus menggiatkan diversifikasi ekpor dan pengembangan industri manufaktur, karena daya ekspor yang terus melemah karena faktor ekonoi global.

Artikel ini ditulis oleh:

Kristal Kecil pada Bunglon Mampu Ubah Warna dalam Kulitnya

Jakarta, Aktual.co —  Anda mungkin sudah mengetahui, bahwa bunglon merupakan Raja Kamuflase. Namun, proses yang tepat dimana kadal bisa berubah warna serta menyesuaikan lingkungan mereka, tidak ada yang mengetahui secara pasti hingga sekarang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa perubahan warna akibat pergeseran pigmen kulit. Perubahan tersebut diketahui timbul di banyak spesies ikan, amfibi, dan reptil.

Namun penelitian terbaru yang dilakukan oleh University of Jenewa di Swiss menunjukkan bahwa hal tersebut tidak benar.

Ketika ada peneliti yang mempelajari bunglon jenis panther (Furcifer pardalis), mereka menemukan bahwa perubahan warna adalah hasil dari pantulan cahaya kristal mikroskopis bergerak di dalam kulit satwa itu.

Sebagai kristal yang mengubah orientasi bunglon, dimana sangat panjang gelombang cahaya bunglon terpantul.

“Kami menemukan bahwa perubahan warna pada satwa melalui tuning aktif kisi nanocrystals,” kata asisten penulis studi tersebut sekaligus Fisikawan, Dr. Jérémie Teyssier dan Biologis, Dr Suzanne Saenko, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis-nya.

“Ketika bunglon tenang, yang terakhir akan tersusun dalam jaringan padat serta memantulkan panjang gelombang biru. Sebaliknya, saat bunglon sedang senang, itu mengendur kisi nanocrystals-nya, yang memungkinkan pantulan warna lain, seperti kuning atau merah.”

Selanjutnya, para peneliti berharap, dalam mempelajari mekanisme yang mendasari pergerakan nanocrystals. Penulis mengungkapkan, dalam setiap baris dari bunglon akan membantu insinyur mengembangkan dasar perubahan warna yang bisa digunakan dalam kamuflase, demikian Newsweek melaporkan.

Studi ini dipublikasikan secara online pada 10 Maret dalam jurnal Nature Communications.

Artikel ini ditulis oleh:

Widhyawan: Pemerintah Serahkan Mahakam 100 Persen ke Pertamina

Jakarta, Aktual.co —   Pemerintah menyerahkan 100 persen pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada PT Pertamina (Persero) setelah habis kontrak dengan Total E&P Indonesie pada 2017. Kementerian ESDM tidak ikut campur atas porsi saham Mahakam tersebut.

“Kami serahkan 100 persen Mahakam ke Pertamina dan selanjutnya terserah Pertamina apakah mau dikelola sendiri atau mengajak mitra,” ujar Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja di Jakarta, Kamis (12/3).

Termasuk pemerintah tidak ikut dalam penentuan porsi Mahakam ke Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Pertamina yang menentukan semua,” katanya.

Ia juga membantah pemerintah sudah memutuskan pembagian porsi Mahakam.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan pemerintah pusat memiliki skenario pembagian porsi Mahakam yakni Pertamina 51 persen, Total 30 persen dan Pemprov Kaltim 19 persen.

Widhyawan mengatakan pemerintah akan segera mengeluarkan surat ke Pertamina yang berisi penyerahan pengelolaan Blok Mahakam pasca-2017.

“Sementara, satu surat lagi ke Total yang menyatakan tidak memperpanjang kontrak Mahakam,” ujarnya.

Pemerintah akan memastikan proses transisi Total ke Pertamina berjalan mulus. Pasalnya, Blok Mahakam bernilai strategis karena saat ini produksi mencapai 280.000 barel setara minyak per hari.

“Proses transisi Mahakam harus mulus sehingga produksi tetap terjaga,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama Mahakam dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015 meski berlaku setelah 2017.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Polri Menyayangkan Denny Menolak Diperiksa

Jakarta, Aktual.co —Mabes Polri menyayangkan sikap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menolak diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek ‘payment gateway’ di Direktorat Imigrasi KemenkumHam.
Padahal sebagai seorang terlapor, dalam pemeriksaan Denny bisa memberi penjelasan kepada penyidik atas kasus yang menjeratnya. “(Pemeriksaan) Itu harusnya jadi ajang klarifikasi. Dia kan diperiksa sebagai saksi, dia kan terlapor, kecuali kalau dia tersangka,” ujar Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Rikwanto, di Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).
Dia menilai, Denny akan merugi jika tidak mau memberi keterangan secara jelas terkait program pembuatan paspor elektronik itu. Pasalnya, saksi untuk kasus payment gateway ini terus diperiksa, dan pernyataan dari saksi lain bisa saja memberatkan Denny.
“Kalau dia tidak menggunakan itu, apakah menguntungkan buat dia? Lihat saja nanti, saksi-saksi kan terus diperiksa,” ucap Rikwanto.
Kendati Denny menolak diperiksa, Rikwanto berpendapat itu adalah hak dia. Sedangkan mengenai penyidik yang melarang kuasa hukum menemani Denny, Rikwanto menjelaskan itu sudah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Bareskrim Mabes Polri. 
Diketahui, sedianya Denny akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek ‘payment gateway’. Yakni program pembuatan paspor singkat yang dibuat Direktorat Jenderal Imigrasi KemenkumHAM, pada Mei 2014. Namun Denny menolak diperiksa, lantaran tidak diperbolehkan didampingi penasehat hukum oleh penyidik. Selain menolak menjawab pertanyaan penyidik saat diperiksa, Denny pun enggan memberikan penjelasan terkait substansi perkaranya kepada awak media.
Denny dilaporkan seorang lelaki bernama Andi Syamsul Bahri pada 10 Februari 2015, dengan dugaan tindak pidana korupsi di pembuatan program tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain