Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak melarang minimarket menjual minuman keras yang memiliki kadar alkohol di atas lima persen.
“Larangan itu berdasarkan peraturan menteri perdagangan (Permendag) no 06/M-DAG/PER/1/2015 dari revisi Permendagri no.20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak Wawan Ruswandi, Kamis (29/1).
Dia mengimbau seluruh pengelola minimarket di Kabupaten Lebak dapat mematuhi larangan Permendagri tersebut. Dia pun memastikan akan menindak tegas jika menemukan minuman beralkohol tinggi masih dijual di minimarket. 
“Kami minta minimarket tidak menjual lagi minuman beralkohol,” katanya.
Menurut dia, akan memberikan tenggang waktu tiga bulan ke depan kepada para pengecer dan minimarket untuk membersihkan stok minuman beralkohol yang masih tersisa.
Apabila, mereka masih membandel menjual minuman keras maka akan direkomendasikan untuk dicabut izin usaha minimarket yang bersangkutan. “Kami berharap seluruh minimarket tidak menjual minuman keras,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Warga Banjarmasin yang tergabung dalam Peduli Banua melakukan pengusiran terhadap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional VII Kementerian Pekerjaan Umum Bastian Sihombing.
Pengusiran terhadap Bastian karena dianggap melakukan pengebirian terhadap kontraktor lokal di Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan dilapangan, terlihat ratusan massa yang tergabung dalam aksi Peduli Banua berkumpul di depan pintu masuk Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional VII.
Dalam aksi tersebut juga terlihat massa dari Peduli Banua melakukan “sweping” (penyisiran) untuk mencari Ketua Balai tersebut di dalam kantornya.
Sempat terjadi adu mulut massa dari Peduli Banua dengan salah satu pegawai di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII saat melakukan pencarian terhadap ruangan kepala balai.
Tidak beberapa lama akhirnya massa menemukan kepala balai tersebut dan membawanya keluar dari ruangan untuk memberikan keterangan di hadapan massa terkait permasalahan yang dihadapi kontraktor lokal.
Para Kontroktor lokal menganggap Kepala Balai tersebut mengerdilkan para pengusaha lokal dengan tidak pernah memberikan kesempatan para kontraktor lokal untuk mendapatkan proyek karena adanya penggabungan proyek.
Bukan itu saja, perlakuan Kepala Balai dinilai massa terlalu sombong terhadap para kontraktor lokal selama berada di Bumi Lambung Mangkurat sehingga massa menginginkan kepala balai diusir dari Kalsel.
Untuk diketahui, pada saat aksi tersebut mulai berorasi hingga terjadi sweping terhadap Kepala Balai Pelaksaan Jalan Nasional VII di kantornya tidak terlihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian yang menggunakan baju seragam.
Berselang beberapa menit usai aksi sweping dilakukan massa dari peduli banua, Kapolsek Banjarmasin Utara dan beserta anggotanya mengenakan baju seragam baru tiba di lokasi tidak berapa lama diikuti anggota dari Satuan Sabhara Polresta Banjarmasin.
Apabila pengamanan itu dilakukan sebelum aksi demo datang ke kantor balai maka tidak akan terjadi aksi sweping di dalam Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII Kementerian Pekerjaan Umum di Banjarmasin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama Dasar, Jumali SH Bin Sutar. 
Tim intelejen Kejagung mencokok buronan kasus korupsi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 1,3 Miliar. 
“Intel Kejagung berhasil mengamankan DPO asal Kejari Nunukan, Kalimantan Timur, Jumali SH Bin Sutar,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, Kamis (29/1).
Jumali selaku Direktur Utama PT Tritunggal Selaras Consultant Utama Dasar ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Sprindik Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor: PRINT-03/0.4.17/Fd.1/07/2014 tanggal 10 Juli 2014.
Terhadap Jumali, imbuh Tony diamankan di Jalan Persatuan II No 19 Cimanggis, Depok pada Rabu (28/1) kemarin sekitar pukul 15.30 wib.
“Tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi pada pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar 1.378.795.000,” kata Tony.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggaran eksekusi bagi satu terpidana mati yang mencapai Rp 200 juta menimbulkan pertanyaan. Apalagi jumlah itu belum termasuk biaya transportasi satu terpidana yang ditafsir mencapai 100 juta, mulai dari tahap persiapan hingga eksekusi.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi meminta, Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan rincian dari jumlah anggaran tersebut. Mulai dari tahap persiapan hingga eksekusi harus diterangkan kepada publik.
“Tahap persiapan hingga eksekusi ini harus diterangkan kepada publik. Alokasi anggaran ini diperuntukan untuk apa dan siapa saja,” kata Uchok, Kamis  (29/1).
Dia menganggap, anggaran Rp 200 juta terbilang mahal, jika hanya untuk membunuh seseorang saja. Kerena itu Kejagung jangan hanya meminta anggaran saja, tetapi juga perlu menjelaskan barang dan jasa yang digunakan dari anggaran tersebut.
“Jadi perlu dijelaskan kegunaan anggaran itu buat pengeluaran apa saja. Kalau tidak jelas, transparansi anggaran ini akan banyak dugaan ke mark up,” ujarnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pelaksanaan eksekusi satu terpidana mati, Kejagung menganggarkan biaya hingga Rp 200 juta per orang. Jumlah tersebut digunakan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan eksekusi.
“Setiap orang ada jatah biayanya Rp 200 juta. Termasuk seluruh kebutuhan yang diperlukan dari awal sampai pelaksanaan,” kata bekas anak buah Surya Paloh di partai NasDem itu.
Anggaran tersebut, lanjut dia, belum termasuk biaya transportasi bagi terpidana mati yang mencapai Rp 100 juta. Pasalnya dari enam terpidana mati yang dieksekusi di gelombang pertama, dua orang di antaranya harus dibawa dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Banten, ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
“Dua orang saja biayanya Rp 100 juta. Uangnya dari kami, yang melaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tapi, kami kemarin hanya punya Rp 70 juta dan akhirnya BNN menerima dan membawa keduanya,” ujarnya.
Pelaksaan eksekusi gelombang dua, masih dalam tahap perencanaan. Sejauh ini Kejagung belum dapat memastikan berapa jumlah terpidana yang bakal dieksekusi pada tahap berikutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu