Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus TPPU terkait kepemilikan saham Garuda dan pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah (DGI) yang menjerat Muhammad Nazaruddin. Terkait hal itu, KPK memanggil seorang notaris bernama Elva Arminiaty SH.
Elva akan diperiksa sebagai saksi sekaligus melengkapi berkas penyidikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Eva diperiksa lantaran diduga mengetahui soal kepemilikan sejumlah aset Nazaruddin yang ditenggarai hasil pencucian uang dan tindak pidana korupsi.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (20/1).
Nazaruddin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. Nazaruddin dijerat KPK menggunakan pasal 3 atau pasal 4 juncto pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sepanjang proses penyidikan kasus ini, KPK telah banyak memeriksa saksi-saksi. Namun, belum diketahui kapan proses penyidikan kasus ini berakhir dan kasusnya dilimpahkan ke persidangan.
Nazaruddin sendiri disinyalir melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. ‎Saat menjabat sebagai Anggota DPR, Nazaruddin mengusahakan agar PT DGI menjadi pemenang tender pembangunan wisma atlet Palembang.
Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet yang menjerat Nazaruddin mengungkapkan bahwa Permai Grup (perusahaan Nazaruddin) memborong saham PT Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar pada 2010. Saham yang dibeli sebanyak 400 juta lembar. Rincian saham itu terdiri Rp 300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas.
Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup. Yakni, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technology Utama, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, dan PT Pacific Putra Metropolitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah dokumen milik Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dokumen tersebut diduga terkait dengan perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri, yang menjerat Kalemdikpol Polri itu.
“Setahu saya memang ada penyitaan atas berbagai dokumen,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (20/1).
Meski demikian, Bambang mengaku belum mengetahui dokumen apa saja yang telah disita oleh penyidik. Termasuk mengenai apakah dokumen itu, merupakan dokumen perbankan yang berkaitan dengan transaksi keuangan Budi Gunawan.
“Mesti dicek, apakah itu menyangkut dokumen seperti yang ditanyakan,” kata Bambang.
Senada dengan Bambang, Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga membenarkan bahwa penyidik telah melakukan upaya penyitaan terkait perkara ini. Namun, dia enggan menjelaskan lebih rinci mengenai dokumen tersebut.
Menurut Zulkarnain, bahwa penyitaan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian untuk mempercepat proses penyidikan. “Memang ada penyitaan. Tapi itu pekerjaan penyidik. Biar saja penyidik bekerja dulu, biar bisa fokus terhadap penyidikan kasus ini,” kata Zul, saat dihubungi terpisah.
KPK diketahui telah mulai proses penyidikan terkait perkara yang menjerat calon Kapolri itu. Tiga orang saksi telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik, Senin 19 Januari 2015. Namun, dari ketiga saksi itu, hanya satu orang yang memenuhi panggilan yakni mantan pengajar pada Sekolah Pimpinan Polri, Inspektur Jenderal Purn Syahtria Sitepu.
Sebelumnya, Komjen Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar, Selasa 13 Januari 2015.
Calon Kapolri itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003 2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI
Budi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI akan melakukan raker dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terkait masalah penerbangan Indonesia. Namun kabarnya,  Menteri Perhubungan Jonan akan mangkir untuk kedua kalinya dalam pemanggilan DPR ini.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widianan mengungkapkan hingga siang ini belum ada konfirm resmi kehadiran Menteri Perhubungan. “Untuk jelasnya kita tunggu saja pukul 13.00 Wib nanti datang atau tidak,” katanya kepada wartawan di parlemen, Selasa (20/1).
Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mangkir dari panggilan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Januari 2015 lalu dengan alasan sedang berada di Pangkalan Bun. Ketidakhadiran itu pun menuai kritik dari Anggota Komisi V yang hadir dalam rapat. Anggota Komisi V, Ridwan Bae menyebut absennya Jonan bisa menimbulkan polemik baru terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 di perairan Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 28 Desember lalu.

Artikel ini ditulis oleh: