Jakarta, Aktual.co —Mulai Januari, Satpol PP DKI serahkan kepengurusan izin gangguan‎ lokasi usaha ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Selanjutnya, Kepengurusan izin yang biasa disebut‎ dengan Hinder ordonnantie (HO) itu bisa langsung diurus di kantor-kantor PTSP di kelurahan maupun kecamatan.
“Ya mulai bulan Januari ini, izin gangguan atau HO dipegang BPTSP,” kata Kepala Satpol PP DKI, Kukuh Hadi Santosa, di Balai Kota DKI, Rabu (7/1).
Sebelum menyerahkan kepengurusan izin ini, pihak Satpol PP sudah menurunkan personelnya untuk membimbing petugas PTSP yang ditugaskan melayani izin gangguan.
‎”PTSP sudah diberikan diklat, yang ngajar dari Satpol PP. Di pelatihan itu dijelaskan apa saja syarat-syarat untuk mengajukan izin gangguan. Jadi mereka sudah‎ tahu, bukan hanya sekedar kita serahkan saja,” ungkapnya.
Mekanisme kepengurusan izin gangguan, ujar dia, sama seperti mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP), atau dokumen-dokumen pribadi.
“Bedanya izin gangguan harus ada surat pertujuan dari pengurus RT/RW dan tetangga di lingkungan sekitar lokasi,” ucap dia.
Dalam mengurus perizinan ini, pemohon akan dikenakan biaya retribusi yang besarannya dihitung berdasarkan luas dan lokasi tempat usaha yang didirikan. Nantinya bakal ada petugas yang meninjau lokasi.
“‎Ada yang retribusinya kecil dan besar, dihitung luasnya permeter dan lokasinya. Tempat Usaha yang di jalan protokol, beda dengan yang di Priuk,” ujarnya.
Kukuh mengungkapkan, waktu kerja kepengurusan izin gangguan tergantung dari kelengkapan syarat-syarat yang diajukan pemohon. Apabila syarat yang dibawa pemohon lengkap, izin gangguan dapat rampung tak sampai satu hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Target pendapatan Pemprov DKI di 2015 yang dipatok sebesar Rp57 triliun, menuai kritik dari DPRD DKI. Target pendapatan yang tercantum di Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Tahun Anggaran (TA) 2015 itu dianggap tidak realistis.
“Angka 57 itu dalam pandangan kami terlampau hebat. Kenapa? Pengalaman yang dulu, selalu berat untuk mencapai angka yang ditetapkan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, saat rapat pimpinan membahas KUA-PPAS 2015 DKI, di Kebon Sirih, Rabu (7/1).
Berdasarkan perhitungan dewan, kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD ini, sepatutnya Pemprov DKI mematok pendapatan sekitar Rp45 triliun saja. “Kalau 57, kami pesimis.”
Namun, jika nantinya Satuan Kerja Perangkat Daerah berhasil meraih pendapatan melebihi target Rp45 triliun, Taufik berjanji akan memberi bintang. 
“Daripada (mematok) 57, tapi diujung enggak dapat bintang,” kata dia mengingatkan.
Politisi Gerindra itu pun merekomendasikan Pemprov DKI untuk merevisi besarnya RAPBD DKI 2015. Dari sekitar Rp76 triliun menjadi Rp 73 triliun. Atau naik Rp1 triliun dari tahun sebelumnya.
Menurut dia angka Rp73 triliun lebih rasional dari APBD 2014. “Yang lalu kan 72. Kalau kita sekarang 73. Ya, performance-nya agak lumayan lah,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuti Kusumawati mengatakan pendapatan DKI di 2015 dicanangkan Rp57,5 triliun.
Nilai tersebut, di luar sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2014 Rp18 triliun. Tersusun atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp40,29 trilun, dana perimbangan sesuai keputusan presiden Rp11,4 triliun, dan lain-lain Rp 6 triliun.
Sedangkan rencana belanja menembus Rp65 triliun. Yang tersusun atas pembiayaan dari sektor penerimaan sekitar Rp19,2 triliun dan pinjaman Rp 1,2 triliun, penyertaaan modal pemerintah (PMP) untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp11,4 triliun, dan pembayaran utuh pokok Rp9 miliar.
Adapun asumsi makro dalam penyusunan (KUA-PPAS) adalah inflasi sekitar 5-6 persen, nilai tukar sebesar Rp 11.900/USD, dan pertumbuhan ekonomi 5,9-6,4 persen. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama merasa heran dengan belum dibayarkannya puluhan ribu gaji PNS DKI di bulan Januari 2015.
Dia bahkan curiga ada permainan yang menyebabkan keterlambatan itu. Yakni terkait bongkar pasang besar-besaran yang dilakukan Pemprov DKI terhadap pejabatnya di awal Januari.
“Saya nggak tahu apa sengaja mainin atau apa. Saya jadi suudzon (prasangka buruk). Suudzonnya gini, nah ini kan gara-gara lu (Ahok) ubah-ubah kan. Coba elu enggak stafin gua, kan enggak gitu kejadiannya,” ujar Ahok, di Balai Kota DKI, Rabu (7/1).
Namun menurutnya perombakan di jajaran Pemprov DKI tidak bisa jadi alasan gaji pegawai terlambat dibayarkan. Sebab gaji pokok pegawai sudah dibayar tiap awal bulan. Sedangkan tunjangan dibayar tiap tanggal 14 tiap bulannya.
“Seharusnya tidak ada lagi pencocokan nomenklatur. Kalau gaji kan standar, bisa kirim gaji dulu baru menyusul tunjangannya,” ujar dia.
Menurutnya, pembayaran gaji PNS DKI seharusnya bisa menggunakan anggaran mendahului. Karena sistem untuk pembayaran gaji pegawai sudah ada di bank. 
“Kami juga bisa pakai anggaran mendahului, harusnya sih bisa langsung dibayarkan,” ucap dia.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, sebelumnya mengatakan gaji 72 ribu PNS DKI akan dibayar satu hingga dua hari ke depan.
Ditambahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, agar gaji bisa segera cair, perlu surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B). 
Sedangkan surat itu, salah satunya harus ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Agus Suradika yang baru dilantik dua Januari lalu.
Sebab, pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Artikel ini ditulis oleh: