Jakarta, Aktual.co —Menteri Telekomunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara sambangi terpidana kasus IM2, Indar Atmanto di LP Sukamiskin. Ia menganggap PT Indosat Mega Media (IM2), dinilai tidak melanggar regulasi dalam menjalankan bisnisnya. Tidak ada yang dilanggar dalam kerjasama penyelenggaraan 3G di frekuensi 2.1 GH7 antara PT Indosat dan anak usahanya, PT IM2.
“Sebagaimana keputusan Menkominfo sebelum saya, tidak ada yang dilanggar dalam kerjasama Indosat dan IM2 dalam penyelenggaraan 3G di Frekuensi 2.1 GHz. Semua telah sesuai aturan,” ujar dia, ketika dihubungi, Senin (17/11).
Selain itu, kunjungan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi industri telekomunikasi, mengingat kerjasama Indosat dan IM2 juga dilakukan oleh banyak perusahaan penyelenggara jasa Internet lainnya.
Sebagai regulator, tegasnya, pemerintah harus melindungi industri telekomunikasi karena saat ini ada  keresahan yang melanda para pelaku industri telekomunikasi. Walaupun Kejagung memiliki interpretasi yang berbeda.
Menurut Rudi, pemerintah tidak dalan kapasitas  untuk mencampuri urusan hukum, tapi kami sangat berharap bahwa proses hukum yang saat ini masih berjalan tidak menimbulkan keresahan di industri telekomunikasi.
“Kami harus melindungi kepentingan investor yang sudah berinvestasi diindustri telekomunikasi dan sudah menyumbangkan pendapatan negara yg cukup signifikan. Sehingga kita harus sama-sama menjaga agar tetap bisa berjalan dan tidak terganggu dengan masalah hukumnya,” jelasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kembali berbuat sewenang-wenang soal pengalihan subsidi dari Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebab, langkah Jokowi melakukan pengalihan subsidi tak meminta persetujuan dari DPR RI, dalam hal ini komisi yang terkait, yakni Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi.
“Harga BBM naik, tanpa persetujuan DPR. Jokowi dua kali , berakin DPR,” kata koordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi saat dihubungi, Senin (17/11) malam.
Menurut dia, perbuatan sewenang-wenang Jokowi yang pertama yakni saat peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga tanpa persetujuan DPR.
Dirinya pun mendesak agar DPR menolak penaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Sebab, hal itu dilakukan tanpa pembahasan dengan DPR.
“Penaikan harga BBM ini, DPR harus bersikap, dan menolak penaikan harga BBM ini karena tidak ada pembicara atau pembahasan antara DPR dengan Presiden,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000, Senin (17/11) malam, di Istana Negara, Jakarta. 
Dimana harga BBM jenis premiun sebelumnya Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Sedangkan untuk jenis solar, dari semula seharga Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Harga tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014, pukul 00.00 WIB
Untuk diketahui, dalam APBN 2014 Pasal 14 poin 14 disebutkan, penetapan perubahan realisasi dan proyeksi parameter subsidi energi sebagaiaman dimaksud ayat 13 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR RI.
Namun, dalam APBN P 2014 pasal 14 poin 14 dihilangkan, artinya pemerintah tak perlu persetujuan dari DPR soal penaikan BBM.
Akan tetapi, terkait pengalihan subsidi pemerintha wajib mendapat persetujuan dari DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tak ada hak yang dimiliki DPR yang dihapus setelah penandatanganan kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
“Tidak ada hak DPR yang dihapus dari nota kesepakatan yang ditandatangani. Hak DPR yang dihapus itu tidak ada, hak interpelasi, hak angket, dan hak mengajukan pendapat tetap diatur di dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD),” kata Saleh, Senin (17/11).
Menurut dia, hak-hak DPR itu diatur secara umum di dalam pasal 20A UUD 1945 dan secara khusus di atur di dalam pasal 79, 194-227 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.
Dia memastikan jika DPR tetap bisa menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting serta melakukan check and balances terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya melihat ada miss-information soal hak DPR tersebut di kalangan masyarakat,” kata dia.
Selain itu, kata dia, isu penting dalam kesepakatan damai itu ada dua, pertama, penambahan pimpinan di setiap AKD. Kedua, menurut dia ada penghapusan pasal 98 ayat 7 dan 8 UU MD3 yang dinilai pengulangan atau “redundant”.
KMP dan KIH sepakat menandatangani kesepakatan bersama diantara keduanya yang berlangsung pada Senin siang di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta. Ada lima poin kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.
Salah satu poin yang disepakati adalah kedua belah pihak bersepakat dan setuju mengubah ketentuan terhadap Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan ayat (6) serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus.
Hal itu disebabkan pasal-pasal tersebut secara substansi sudah diatur pada pasal 79 pasal 194 sampai dengan pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014.
Dalam penandatanganan kesepakatan itu, KMP diwakili Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Sementara itu KIH diwakili oleh politisi PDI Perjuangan Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Olly Dondokambey.
Selain itu penandatanganan damai itu juga disaksikan pimpinan DPR Ketua DPR Setya Novanto, empat Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Selain itu juga dihadiri oleh sepuluh ketua Fraksi di DPR dan para pimpinan komisi.

Artikel ini ditulis oleh: