Jakarta, Aktual.co — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan, Senin (1/12) malam, melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Fuad Amin Imron.
Fuad diduga korupsi soal pembayarran suplay gas oleh Badan Usaha Milik Daerah, saat dirinya menjabat sebagai  Bupati Kabupaten Bangkalan.
OTT yang dipimpin oleh penyidik KPK AKBP Novel Baswedan itu dilakukan sekitar pukul 00.30 dini hari, selang setengah jam kemudian, Fuad lantas dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Yang bersangkutan sudah di KPK, sejak tadi malam dan sudah menginap di KPK, sedang diperiksa,” kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di Balai Kartini, Selasa (2/12).
Saat penggerebekan dilakukan, menurut Adnan, Fuad tidak mengelak atau melakukan perlawanan apapun.”Yang bersangktuan sudah menerima sekian kali jadi tidak bisa mengelak,” kata Adnan.
Menurut Adnan, selain Fuad, juga turut diciduk dua orang lain yang berasal dari swasta.
Berdasarkan informasi, Fuad diduga menerima jatah pembayaran suplay gas sejak tahun 2007 pembayaran tersebut merujuk pada surat perjanjian yang ditandatangani oleh dirinya saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan.
Dalam OTT itu, juga turut diamankan sejumlah tas dan koper besar yang berisi Rp 700 juta, serta barang berharga lainnya. “Barang bukti lain belum tahu kami baru paparan dan belum detail,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menuding bila pelaksanaan Munas Golkar ke IX yang sedang digelar di Nusa Dua, Bali, tidak berjalan fair dan demokratis.

Hal itu menyusul penilaiannya terhadap upaya penjegalan kepada salah satu bakal calon ketua umum partai bentukan Soeharto itu, Airlangga Hartarto.

“Munas Golkar kali ini keterlaluan, penuh dengan manipulasi untuk memenangkan Aburizal Bakrie. Munas ini juga tidak fair dan demokratis,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/12).

Dikatakan Mekeng, para pendukung Aburizal Bakrie melakukan berbagai cara untuk memenangkan Ical menjadi ketua umum Golkar periode 2014-2019.

Pertama, kelompok yang tidak mendukung ARB sebagai calon ketum Golkar periode mendatang diakali oleh panitia penyelenggara Munas. Mereka tidak memperoleh materi Munas seperti jadwal acara, tata tertib, draft sidang komisi hingga pembukaan dimulai, Minggu (30/11) malam.

Akibatnya, kata dia, mereka kebingungan dan sulit merumuskan langkah-langkah dalam dinamika Munas. Sementara pihak yang mendukung Ical sudah mendapatkannya.

Kedua, pendukung Ical berupaya menjegal pencalonan Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar dengan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan konstitusi partai.

“Ini kan demokrasi ala Nurdin Halid dan ARB. Tatib pasal 24, yang punya hak suara hanya ketua DPD I dalam pemandangan umum. DPD II kalau diancam takut,” kata dia

Dia mengindikasikan, jika penjegalan itu dilakukan dengan cara membuat pemilihan ketum tidak melalui mekanisme pemungutan suara, melainkan klaim sepihak bahwa Ical dipilih secara aklamasi melalui surat dukungan dari pemilik suara.

“Saya khawatir berbagai manipulasi ini akan memperbesar pertikaian yang kini terjadi pada Golkar, yang akhirnya membuat Golkar terpuruk makin dalam.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan DPRD yang diduga FA tingkat kabupaten di Jatim dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (2/12) malam. Penangkapan terkait urusan suap menyuap. Dari hasil Operasi Tangkap Tangan itu, KPK mengamankan barang bukti uang ratusan juta rupiah.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, barang bukti yang ikut diamankan pada Senin (1/12) malam itu, penyidik menyita uang yang dikemas dalam kardus dari tangan Ketua DPRD itu. 
“Dia ditangkap di Jatim,” kata penegak hukum yang tak mau disebutkan namanya.
FA tak sendiri. Ada beberapa lainnya yang ikut dicokok KPK. Seorang yang diduga penyuap juga ikut diamankan. Belum diketahui penangkapan terkait kasus apa. Namun mereka yang ditangkap kini sudah diperiksa di KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, sidang rapat Paripurna terkait penyelesain revisi Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) akan digelar siang ini, Selasa (2/12).

“Jadi paripurna nanti siang yang akan digelar jam satu (siang) direncanakan kita ingin melaksanakan paripurna RUU MD3 masuk jadi prolegnas dan kedua rencana UU menjadi usulan DPR RI,” kata dia, di Komplek Parlemen, Jakarta.

Wakil Ketua DPP Demokrat itu juga mengatakan sidang rapat paripurna nanti akan mendengarkan penyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Satu lagi ada juga acara dari laporan BPK di semester yang lalu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang