Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Al-Habsy mengatakan penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu merupakan bagian dari janji-janji Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan presiden. 
Menjadi wajar apabila publik, terutama pegiat HAM dan keluarga korban HAM, menuntut realisasi janji tersebut setelah Jokowi menjadi Presiden. 
Dia menyatakan demikian sehubungan dengan kekecewaan keluarga Munir dan pegiat HAM terkait pemberian pembebasan bersyarat terpidana pembunuhan aktifis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 
“Penuntasan HAM dan termasuk didalamnya persoalan pembunuhan Munir itu kan janji Kampanye Jokowi, silahkan tanya ke beliau,” kata Aboe dalam keterangannya, Senin (1/12).
Menurut dia, kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi ini sangat wajar. Terlebih mereka sebelum menentukan pilihan ke Jokowi pada Pilpres Juli lalu, mereka mempunyai ekspektasi tinggi terhadap janji-janji yang disampaikan bekas Walikota Solo tersebut.
Ekspektasi besar sebagaimana harapan publik lainnya. Apalagi Jokowi menjanjikan banyak hal, dari kabinet ramping, kabinet profesional, politik tanpa transaksional dan janji-janji politik lainnya.
“Saya rasa mereka (keluarga Munir) gak sendirian, banyak rakyat yang juga telah merasakan hal yang serupa. Kekecewaan serupa pasti dirasakan tukang ojek yang dulu berharap harga premium tak naik,” kata dia.
Politisi PKS itu menambahkan, para petani juga mengharapkan pemerintahan baru tidak melakukan impor sapi dari luar negeri. Kekecewaan demi kekecewaan inilah yang tepat disampaikan sekaligus mengingatkan janji-janji kampanye Jokowi.
Meski begitu, Aboe Bakar tetap mendukung Jokowi melalui Kemenkumham apabila alasan pemberian PB bagi Pollycarpus telah sesuai prosedur dan aturan yang ada. Bagaimanapun, terpidana juga mempunyai hak yang harus diberikan.
Pollycarpus mendapatkan PB dari Kemenkumham. Pemberian PB disampaikan Menkumham Yasonna Laoly telah sesuai ketentuan karena telah menjalani dua per tiga masa hukumannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lembaga survei Sinergi Data Indonesia (SDI) menyatakan, Aburizal Bakrie berpeluang besar untuk memimpin Partai Golkar lagi untuk kurun waktu lima tahun ke depan.
Direktur Eksekutif SDI Barkah Pattimahu saat memaparkan hasil survei SDI menyebutkan, dukungan untuk Ical jauh melampaui dukungan untuk sejumlah nama kandidat ketua umum yang akan bertarung dalam Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November–3 Desember 2014.
Ical berada di posisi paling atas dengan meraih 31,90 persen, disusul Agung Laksono (6,90 persen), Priyo Budi Santoso (6,00 persen), dan Airlangga Hartarto (3,40 persen).
Survei SDI dilakukan pada tanggal 27-29 Agustus 2014 dengan menggunakan metode proportionate stratified random sampling, melibatkan 120 responden terdiri atas ketua dan sekretaris DPD Golkar se-Indonesia.
Sinergi Data Indonesia membagi sampel ke dalam empat zona, yakni Zona 1 (Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah), Zona 2 (Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara), Zona 3 (Kepulauan Maluku dan Papua), zona ormas, dan DPP Partai Golkar.
Dari sisi zona, kata Barkah, Aburizal Bakrie sebagai calon petahana unggul di semua wilayah.
“Di wilayah barat, ARB (Aburizal Bakrie) meraih 30,00 persen suara, hanya mendapat perlawanan dari Agung Laksono (10,00 persen). Di wilayah lainnya, ARB tak terbendung,” kata Barkah.
Aburizal juga unggul dari sisi level usia responden. Di level usia 30-39 tahun, Aburizal dipilih sebanyak 44,40 persen responden, sedangkan Agung Laksono 11,10 persen, Priyo Budi Santoso 0,00 persen, Airlangga Hartarto 11,10 persen.
Sementara itu, pada level usia 40–49 tahun, 50–59 tahun, dan 60–69 tahun, dukungan untuk Aburizal jauh melampaui kandidat yang lain.
Meski perolehan kursi parlemen Golkar menurun, yakni 106 kursi pada Pemilu 2009 menjadi 91 kursi pada Pemilu 2014, dan kadernya gagal menjadi calon presiden pada Pilpres 2014, kata Barkah, berdasarkan hasil survei SDI, mayoritas kader, terutama yang berusia lanjut, menilai Aburizal Bakrie berhasil sebagai ketua umum dan layak memimpin kembali Partai Golkar untuk lima tahun ke depan.
“Sebanyak 45,70 persen responden menilai ARB (Aburizal Bakrie) sangat berhasil memimpin Golkar. Hanya 8,60 persen yang menganggap ARB tidak berhasil,” kata Barkah.
Mayoritas kader Golkar, sebanyak 79,30 persen menilai Aburizal berhasil karena sukses menangani Koalisi Merah Putih (KMP). Hanya 14,60 persen yang merasa tidak puas terhadap Aburizal Bakrie.
Aburizal dinilai berhasil karena Golkar memimpin KMP, menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR RI, menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua MPR RI, dan Golkar menjadi oposisi.
“Sinergi Data Indonesia menyimpulkan, ARB potensial mendapat dukungan suara terbesar di Munas Bali. Kinerja ARB dinilai positif dan pemilik suara merasa dekat dengan ARB,” kata Barkah.
Yang paling penting, kata dia, mayoritas pemilik suara pada Munas Partai Golkar (83,60 persen) tidak setuju adanya Munas tandingan.
“Hanya 6,00 persen yang setuju (Munas tandingan),” kata Barkah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mengharapkan dukungan nyata dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut terkait dengan bebasnya terpidana kasus pembunuhan aktivis penggiat Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto pada Sabtu (29/11) kemarin.
“Kasus ini harus direkonstruksi, kalau bisa ya buka lagi laporan pencari fakta,” kata Deputi Strategi dan Mobilisasi KontraS Chrisbiantoro, Senin (30/11). 
Jokowi, sambung dia seharusnya bisa memberi dukungan dengan cara memanggil jaksa agung karena jaksa agung berada di bawah tangan Jokowi. Menurut dia, semua peluang untuk bisa menghidupkan kembali teka teki di balik pembunuhan Munir seharusnya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta para pembantunya. 
Itu pun, lebih lanjut dia jika Presiden Joko Widodo mau dianggap sebagai pemimpin yang berpihak kepada Hak Asasi Manusia. Dia pun merekomendasikan Kapolri untuk mengaktifkan kembali tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir.
Dia berpendapat, publik juga harus tahu apakah pemerintahan Jokowi bisa membuktikan janji penegakan HAM. Jika tidak, bahwa negara telah melakukan pembiaran karena para pembunuh dengan bebasnya berkeliaran di belantara Tanah Air. 
Dia pun mengaku bersama dengan seluruh aktivis pembela HAM tak mengharapkan atau bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan intervensi politik. “Kami lebih merekomendasikan agar pengungkapan kasus pembunuhan Munir bisa mendapatkan dukungan dari presiden,” katanya.
Saat ini, mantan pilot Garuda Indonesia yang terbukti di pengadilan sebagai salah satu aktor pembunuh aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto sudah menghirup udara bebas. Dia mendapatkan pembebasan bersyarat lantaran mendapatkan diskon masa hukuman sebanyak 41 bulan dari total hukumannya. 
Sebelumnya, mantan pilot PT Garuda Indonesia Tbk tersebut divonis 14 tahun penjara oleh majelis hakim Mahkamah Agung setelah Peninjauan Kembali (PK) yang kedua diajukan. PK bernomor 133 PK/PID/2011 tersebut diputus pada tanggal 2 Oktober 2013. 
Pollycarpus sudah menjalani masa penahanan selama 8 tahun 11 bulan sejak vonis dibacakan pada 20 Desember 2005. Selama lima tahun belakangan, pembunuh Munir tersebut telah mendapatkan remisi tiap tahunnya.
Pollycarpus terbukti membunuh pegiat HAM, Munir, pada tanggal 7 September 2004. Saat itu, dirinya tengah menjadi pilot penerbangan Munir dari Jakarta menuju Belanda. Dari hasil otopsi, tim penyidik menemukan senyawa arsenik di tubuh Munir. Senyawa mematikan tersebut diketahui berada di salah satu panganan atau minuman Munir saat dirinya berada di dalam pesawat. Polly diyakini sebagai eksekutor dalam kasus tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu