Jakarta, Aktual.co — Direktur Pertamina haruslah orang yang mempunyai jiwa kemandirian, sehingga penempatannya jangan banyak dipolitisir oleh penguasa. Sehingga, jangan sampai perusahaan yang terbilang besar ini, hanya menguntungkan pihak asing.
Demikian disampaikan Koordinator Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP), Binsar Effendi Hutabarat, ketika dihubungi, di Jakarta, Jumat (14/11).
“Yang harus ditekankan adalah bahwa pendapatan di sektor minyak dan gas ini merupakan andalan negara, sangat besar dari sektor ini. karena itu pertamina ini seharusnya dikerjakan oleh mereka yang punya jiwa kemandirian. Pertamina dan pihak-pihak lain hendaknya memahami ini, dimengerti baik-baik dengan jujur jangan dipolitisir. jangan sampai yang terpilih nantinya hanya menguntungkan pihak asing,” ucap dia.
Selain kemandirian, sambung dia, jiwa dan sikap nasionalisme dengan mengembalikan kedaulataan sumber daya alam (SDA) Indonesia kepada rakytny pun harus dimiliki oleh orang nomor satu di perusahaan yang mengatur perminyakan tersebut.
“Rakyat Indonesia itu yang punya minyak, gas, jangan sampai ke depan dirampok terus oleh negara lain. jangan sampai proyek-proyek migas dipegang orang lain,” ucap di.
Namun demikian, ketik ditanya soal proses seleksi Dirut Pertamina yang tertutup? Ia pun mengaku dalam posisi yang bingung. Pasalnya, karena dalam seleksi jabatan dirut perusahaan yang menentukan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS).
“Soal seleksi ini kita juga dalam posisi susah, memang itu seharusnya memalui fit and proper test. tapi karena ini seleksi dirut perusahaan maka yang menentukan adalah RUPS, jadi ada ditangan RUPS,” ujarnya
“(Disisi lain) masalahnya adalah ini satu-satunya BUMN yang terbesar meberikan pemasukan bagi negara, pemasukannya diambil dari kekayaan alam kita,” tambah dia.
Oleh karena itu, sambung Binsar, perlu aturan baru yang mengatur seleksi direktur pertamina, misalnya melalui DPR Komisi VII. Jadi nanti terbuka ke publik siapa calon dan panitia seleksinya, tidak seperti sekarang.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap  Karyawan PT DGI Mumu Mulyadi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011.
Mumu bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Rizal Abdullah. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (14/11).
Dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengungkapkan jika Grup Permai menggelontorkan dana miliaran rupiah ke DPR untuk mengawal penganggaran proyek wisma atlet SEA Games.
Uang ke DPR yang besarnya 5 persen dari uang muka wisma atlet senilai Rp 33 miliar itu diberikan kepada seseorang bernama Wafid, Paul, dan Wisler. Namun, saat itu Yulianis tidak mengenal siapa Wafid, Paul, dan Wisler tersebut.
Yulianis belakangan mendengar nama Wafid Muharam yang merupakan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurut Yulianis, pembagian uangnya yakni sebesar Rp 500 juta untuk Wafid, Rp 150 juta untuk Paulus, Rp 50 juta lagi untuk Wafid, dan Rp 100 juta untuk dinas pekerjaan umum, kemudian Rp 150 juta untuk Wisler.
“Itu menurut pengajuan Bu Rosa (Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang).”
Rizal Abdullah sendiri sebelumnya telah mengakui bahwa dirinya telah menerima fee sebesar Rp 400 juta dari PT Duta Graha Indah. Rizal mengakui jika pemberian uang secara tunai itu diberikan secara bertahap.
“Buat saya sendiri ada Rp 400 juta,” ungkap Rizal Abdullah saat bersaksi untuk Manager Marketing PT Duta Graha Indah Tbk Mohammad El Idris di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Menurut Rizal, pertama kali dirinya menerima Rp 250 juta secara tunai. Selanjutnya, dirinya menerima tiket perjalanan ke Singapura dan Australia, yang olehnya dinilai seharga Rp 50 juta saat mengembalikannya ke KPK, dan terakhir dirinya menerima Rp 100 juta tunai pada akhir 2010.
Uang tersebut sebagai succses fee pembangunan wisma atlet SEA Games atas keikutsertaan PT Duta Graha Indah (DGI) pada proyek tersebut. “Terdakwa dalam pihak DGI minta ikut dalam pembangunan wisma Atlet,” ucap Rizal.
Menurut Rizal, permintaan untuk keikutsertaan PT DGI juga sebelumnya sempat disampaikan oleh Sesmenpora, Wafid Muharam sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma tersebut. “Mohon nanti dibantu PT DGI dalam pembangunan wisma atlet,” imbuh Rizal mengisahkan permintaan Wafid.
Uang itu sendiri, kata Rizal, diterimanya langsung dari Idris di ruangan kerjanya. Namun, Rizal mengaku uang itu sudah dikembalikannya kepada KPK.
“Ini ada sesuatu,” kata Idris kala menyerahkan fee-fee itu seperti dituturkan Rizal.
KPK diketahui telah menetapkan Rizal Abdullah sebagai tersangka kasus tersebut. Rizal diduga melakukan mark up atau pengelembungan anggaran. Kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 25 miliar. Dia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

 Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Dirjen Planologi Kementrian Kehutanan, Bambang Soepijanto, terkait dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 Kepada Kementerian Kehutanan. Ia akan diperiksa untuk tersangka pengusaha Kelapa Sawit, Gulat Manurung.
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi GM (Gulat Manurung),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/11).
Bambang diketahui, juga pernah diperiksa KPK terkait kasus rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor sebagai saksi untuk tersangka Kwee Cahyadi Kumala (KCK).
Dalam kasus ini, Gulat Medali Emas Manurung dijadikan tersangka bersama dengan Gubernur Riau Nonaktif. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Satgas KPK pada Kamis 25 September 2014 di Cibubur.
Gulat mempunyai kebun kelapa sawit seluas 140 hektar yang masuk kedalam Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia menginginkan kebun kelapa sawitnya diberikan izin untuk berubah wilayah.
Pengusaha kelapa sawit tersebut diduga menyuap Annas Maamun senilai 156 ribu dolar Singapura dan Rp 500 juta atau setara dengan Rp 2 miliar. Uang itu diduga diberikan Gulat kepada Annas terkait perizinan lahan hutan dan ijon proyek lainnya.
Atas perbuatannya, Gulat Manurung disangkakan pasal melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Annas disangkakan pasal melanggar pasal 12 a atau 12 b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby