Jakarta, Aktual.co — Tiga dari 5 calon Jaksa Agung yang dipertimbangkan Presiden Jokowi memang dikenal integritasnya dalam isu korupsi.
“Tapi kelimanya sama sekali tidak punya track record dalam promosi dan advokasi HAM. Padahal Jaksa Agung adalah harapan terakhir penegakan HAM,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Senin (3/11).
Dengan demikian, besar kemungkinan Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk mengadili para jenderal yang diduga melanggar HAM pada masa lalu.
“Perlu diingat bahwa tantangan terbesar Jaksa Agung adalah keberaniannya menembus kebuntuan penegakan HAM,” katanya.
Sedangkan untuk pemberantasan korupsi, publik sudah lebih terpikat dan percaya dengan KPK.
“Jadi, semestinya Jokowi mencari figur lain, yang punya nyali pada penegakan HAM. Perlu diingat pula, kelima calon itu adalah pernah menjabat di masa sebelumnya dengan prestasi biasa saja,” kata Hendardi.
Laporan: Adri Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (3/11). Dia mengaku kedatanganya itu untuk minta lembaga tersebut memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning, alias memiliki rekam jejak korupsi.
Dia juga akan meminta kepada KPK untuk terlibat menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN. Hal tersebut, kata Ray dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, maka gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Pemerintahan Bersih akan bertemu dengan pimpinan KPK.
“Kita kesini meminta kepada KPK untuk melakukan panggilan terhadap menteri-menteri yang diberi tanda merah dan kuning. Hal tersebut jangan hanya sekedar wacara politik saja. Kan itu sama dengan mencabut hak politik seseorang,” kata Ray ketika dimintai keterangan di Gedung KPK.
Dia mengatakan, KPK dalam hal ini harus juga mengungkapkan kasus menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang diduga diberi catatan merah dan kuning itu. “Jadi harus diungkapkan kasusnya, bukan nama-namanya. Jadi pengertiannya bukan nama, hal tersebut juga untuk menghindari fitnah. Ini kan hak politik mereka.”
Ray berpendapat, KPK seharusnya jika memang menteri yang diberi tanda merah dan kuning, maka KPK harus berani mencabut nama yang telah diduga ditandai itu.
“Kalau intinya itu merah, kenapa gak cabut saja, segera di di cabut nama-nama merah. KPK dalam hal ini harus mengungkap kasusnya,” kata dia.
Dalam hal ini, Ray datang bersama dengan tokoh-tokoh antara lain Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti), dll. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Meski sudah menjabat sebagai pembantu Presiden, namun hingga saat ini belum ada satu pun Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang melaporkan laporan harta harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun demikian, hal tersebut berbanding terbalik dengan para mantan menteri yang sebelumnya menjabat di kabinet jilid II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 34 dari mereka 10 orang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.
“Sampai hari ini belum ada satu pun Menteri (Kabinet Kerja) yang melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan menteri yang lama ada 10 orang yang sudah membuat laporan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Senin (3/11).
Meski demikian, Johan yang baru saja diangkat sebagai Deputi Bidang Pencegahan itu mengaku belum ada upaya khusus untuk meminta agar para menteri tersebut segera membuat LHKPN. Johan berpendapat, terhitung hari ini, para menteri tersebut baru menjabat selama seminggu.
“Kan baru seminggu menjabat. Waktunya masih banyak, sampai 90 hari sejak menjabat untuk membuat LHKPN. Kalau kita di sini ya menunggu saja para menteri tersebut datang dan membuat laporan.”
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengingatkan ataupun menyampaikan himbauan kepada para menteri tersebut untuk segera melaporkan harta kekayaannya.
Menurut dia, sebagai penyelenggara negara, harusnya para menteri tersebut sudah mengetahui kewajiban mereka. Para menteri ini semestinya menyadari bahwa laporan tersebut merupakan langkah awal sebagai komitmen para menteri untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby