Jakarta, Aktual.co —  Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat anti korupsi, memberi apresiasi kepada PT PLN (Persero), yang dianggap turut berkontribusi dalam mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia tahun 2015. Berkat kerja keras PLN dalam mendorong kemudahan untuk mendapat listrik, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menurut survey International Finance Corporation (IFC) naik dari posisi 117 di 2014 menjadi ke level 114 untuk tahun 2015.  “Upaya PLN untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan listrik tentu tidak bisa dilepaskan dari langkah manajemen menghilangkan praktik suap di perusahaan tersebut. Ini merupakan suatu prestasi yang harus ditingkatkan karena PLN memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia,” ujar Aktivis Anti Korupsi dari Transparancy International Indonesia (TII), Wahyudi, pada pekan ini.  Ia mengatakan, ketersediaan listrik ini merupakan faktor yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan terutama peningkatan investasi. 
Melalui IFC, Bank Dunia baru saja merilis peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia yang didorong oleh kemudahan mendapatkan listrik. Untuk tahun 2015, peringkat Indonesia naik tiga peringkat dibanding tahun 2014, dari semula 117 menjadi 114. Kenaikan peringkat ini terus konsisten sejak 2012 yang masih di kisaran 158, dan naik menjadi 147 di 2013. IFC memberikan peringkat kemudahan berbisnis di 189 negara. Kenaikan peringkat Indonesia di tahun 2015, diantaranya disumbang oleh indikator kemudahan mendapatkan listrik (getting electricity), yang naik 23 peringkat dari semula 101 di tahun 2014 menjadi 78 di tahun 2015. Peringkat kemudahan mendapatkan listrik naik cukup signifikan diantaranya karena pemangkasan prosedur dalam mendapatkan listrik, yaitu tidak ada lagi prosedur mendapatkan jaminan instalasi serta biaya yang terkait prosedur tersebut. Dengan pemangkasan prosedur tersebut maka jangka waktu untuk mendapatkan listrik bagi pelaku industri dan bisnis daya 147 kilo Volt Ampere (kVA) ke atas juga berkurang, dari semula 101 hari menjadi 91 hari. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, istilah pimpinan sementara yang dimunculkan pihak Koalisi Indonesia Hebat di DPR RI salah kaprah dan menyalahi tata tertib.
“Pimpinan sementara hanya dikenal pada masa awal persidangan untuk memilih pimpinan DPR. Pimpinan sementara berasal dari anggota tertua dan termuda. Itu diatur secara jelas dalam tatib,” kata Saleh Partaonan Daulay, Minggu (2/11).
Karena itu, Saleh menilai istilah pimpinan sementara yang digunakan oleh fraksi-fraksi anggota KIH tidak memiliki dasar hukum. Tidak ada satu pun aturan yang bisa melegalisasi hal tersebut.
Di sisi lain, Saleh menilai istilah DPR tandingan juga tidak dikenal dan cenderung mengada-ada. Karena itu, dia mempersilakan rakyat untuk menilai sendiri perkembangan politik yang ada di DPR.
“Istilah dualisme juga tidak benar. Dengan mengatakan dualisme, berarti ada dua pimpinan DPR yang sah. Padahal, dari semua aturan dan tata tertib yang ada, hanya melegitimasi pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto,” kata dia.
Saleh mengatakan pimpinan DPR yang diketua Setya telah dilantik oleh Mahkamah Agung. Bahkan Presiden Joko Widodo juga sudah mengirimkan surat resmi berupa konsultasi tentang nomenklatur kabinet.
Saleh mengatakan Koalisi Merah Putih selalu siap membuka diri untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Namun, musyawarah yang dilakukan harus merujuk pada tata tertib dan peraturan yang berlaku.
Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak supaya tugas-tugas kedewanan tetap dapat terlaksana.
“Itu jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Pemungutan suara itu juga demokratis. Buktinya, pemilu dilakukan dengan pemungutan suara. Kalau pemungutan suara dianggap tidak sah, maka hasil pemilu pun bisa saja dipertanyakan keabsahannya,” kata dia.
Saleh mengatakan rakyat sudah cerdas dalam menilai persoalan yang terjadi di DPR. Karena itu, dia berharap semua dapat kembali merekatkan kebersamaan.
“Jangan melakukan manuver-manuver yang jelas-jelas merugikan kepentingan rakyat dan mengganggu pemerintahan Jokowi-JK,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus fokus memperkuat lumbung pangan perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memulihkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiaastuti membuka data perizinan kapal ikan adalah terobosan besar yang patut mendapat apresiasi dan dukungan.
Menurut Riza, sesuai UUD 1945, UU Perikanan dan Nawacita bahwa usaha perikanan (indikatornya) bukan semata-mata bisnis, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekspor.
Paling utama adalah terpenuhi pangan rakyat, terciptanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya kesejahteraan nelayan, semakin pulihnya lingkungan dan adab kebaharian bangsa serta kuatnya kedaulatan Indonesia di laut.
Untuk itulah, kata dia, gebrakan diawal kepemimpinan, ia mengatakan perlu terus dijaga semangat dan konsistensinya.
Operasionalisasinya tiga hingga enam bulan ke depan, menurut Riza, pertama adalah pemberantas pencurian ikan. Rencana MKP melakukan moratorium harus diikuti dengan tiga strategi operasional, yakni mulailah dengan memeriksa kapal ikan bekas asing karena meski dapat izin dari KKP masih ada kapal tersebut masih menggunakan ABK asing dan mendaratkan ikannya di luar negeri.
KKP dapat mengecek kesesuaian bobot (gross ton/GT) kapal dengan izin yang dipegang oleh pengusaha. Dari sini akan diketahui praktik “unreported” baik bobot kapal, jumlah ikan yang dilaporkan, termasuk kebocoran BBM bersubsidi.
Lalu KKP, dia mengatakan, juga dapat memantau jumlah izin dengan realisasi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Maka akan diketahui sederet perusahaan yang tidak menjalankan hilirisasi produk perikanan sesuai prasyarat perizinan.
“Jika ketiganya dilakukan berpotensi menyelamatkan sekurang-kurangnya Rp1,3 triliun PNBP,” kata Riza di Jakarta, Minggu (2/11).
Hal kedua yang harus dikerjakan KKP, lanjutnya, yakni mensubsidi BBM bagi nelayan kecil diteruskan. KNTI mendukung pencabutan subsidi bagi kapal dengan bobot lebih dari 30 GT. Tapi tidak bagi nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT.
Selain nilai subsidinya terbilang kecil dibanding subsidi BBM keseluruhan, sekitar 60–70 persen konsumsi ikan domestik adalah tangkapan nelayan kecil. Apalagi kehadiran negara juga belum optimal di kampung nelayan di mana informasi cuaca, harga dan lokasi penangkapan ikan belum sampai ke kampung nelayan.
“Akibatnya nelayan melaut penuh ketidakpastian, berburu, spekulatif, hingga tidak efisien dalam penggunaan BBM karena sekitar 60–70 persen ongkos produksi untuk beli BBM. Sentuhan teknologi atau layanan informasi bagi nelayan dibutuhkan untuk menekan ongkos BBM hingga 30–40 persen,” kata Riza.
Hal ketiga yang perlu dilakukan KKP, yaitu membenahi infrastruktur distribusi BBM di kampung nelayan. Saat ini sebagian besar kampung nelayan tidak memiliki penyalur resmi BBM sehingga harga di kampung nelayan selalu lebih tinggi dari yang ditetapkan.
Maka pemerintah harus membangun infrastruktur penyalur BBM terlebih dahulu sehingga harga beli BBM oleh nelayan sama dengan yang dinikmati seluruh rakyat.

Artikel ini ditulis oleh: