Bandung, Aktual.co — Aksi kejahatan yang dilakukan oleh tujuh pentolan geng motor ini harus berakhir di balik jeruji besi tahanan Mapolsek Sukajadi. Mereka tertangkap tangan saat hendak melakukan aksi kejahatan.
Diar Johar alias Iyay (19), Habi Amir Mujib alias Cengbi (20), Yandi Gantina alias Bopeng (23), Deden (19), Yusep alis BF (21), Fajar alias Jarwo (19) dan sang pimpinan Firman Nugraha alias V-man (24) ditangkap dengan senjata tajam seperti samurai dan golok yang biasa digunakan untuk membacok korbannya.
“Awalnya kita tangkap 2 tersangka dengan membawa sajam. Kemudian kita tangkap 5 lainnya. Mereka akan melakukan tindak kriminalitas,” kata Kapolsek Sukajadi, AKP Dodi A, Rabu (29/10).
Dari hasil pemeriksaan diketahui komplotan geng motor XTC ini telah melakukan aksi kejahatan puluhan kali. Tidak jarang saat beraksi melakukan kekerasan kepada korbannya.
“Terakhir sepasang pemuda dibacok dan dirampas barang berharganya. Kadang komplotan ini membawa kabur sepeda motor,” ujarnya.
Disinggung modusnya sendiri, Dodi menuturkan modus yang digunakan komplotan ini adalah dengan mengikuti korbannya, ketika berada ditempat sepi para tersangka memepet dan mengancam korbannya.
“Kalau melawan langsung dihajar pakai sajam. Atau mereka langsung membacok. Sebelum aksi mereka menenggak minuman keras,” tandasnya.
Atas kejadian tersebut para tersangka dikenakan pasal 365 KUHPidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 5 tahun penjara. 
Laporan: Iqbal Kukuh

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kedatangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Rabu (29/10).
Kedatangan Prasetyo untuk  membahas agenda pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur definitif DKI Jakarta.
“Alhamdulillah dengan adanya surat dari Kemendagri tertanggal 28 Oktober 2014, rapat dengan pimpinan DPRD untuk mengagendakan pelantikan Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai Gubernur DKI akan secepatnya dilakukan,” kata Prasetyo Edi seusai pertemuan dengan Mendagri di Gedung Kemendagri Jakarta.
DPRD DKI Jakarta telah menerima surat dari Kemendagri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan terkait pembahasan mekanisme pemberhentian Basuki sebagai Wakil Gubernur guna mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Dalam Surat Nomor 121.31-38/Otda tersebut dijelaskan mekanisme penggantian Wagub menjadi Gubernur DKI Jakarta diumumkan oleh Pimpinan DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tjahjo Kumolo.
Pemerintah mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera menggelar rapat paripurna dengan agenda pengangakatan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI hingga sisa masa jabatannya berakhir pada 2017.
Sementara itu, Mendagri mengatakan surat tersebut dapat menjadi pedoman bagi DPRD untuk segera memulai proses pengisian jabatan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga kemudian dapat diisi pula posisi wakilnya.
“Secepatnya saja. Kami juga sudah menyampaikan kepada Ketua DPRD bahwa suara dan kebijakan dari Kemendagri adalah satu, jangan berpegang pada kata si A, si B,” kata Tjahjo. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada Kementerian Perdagangan, Syahrul Raja Sampurnajaya berharap, Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan hukuman ringan terhadap semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Hal tersebut disampaikan Syahrul ketika membacakan pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/10). “Saya merasa bahwa mungkin tuntutan jaksa yang begitu berat terhadap saya yaitu 10 tahun penjara dan lagi ditambah dengan opini publik. Walau berdasarkan situasi sepihak. Barangkali ini dirasa cukup ampuh utuk menringankan hukuman saya,” kata Syahrul.
Namun demikian, dia berharap dalam semua persidangan yang telah dilalui itu dapat terungkap keadilan. Terlebih, sambung dia, semua kebenaran yang ada dalam persidangan dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim. “Saya juga percaya sepenuhnya bahwa yang mulia majelis hakim akan menerima dengan seksama berdasarkan prinsip.”
Meski begitu dia mengaku telah menyadari, bahwa atas kasus yang telah menjeratnya itu membuat dirinya tersadar. Namun, disisi lain dia mengaku sangat kecewa dengan sepak terjang jaksa KPK yang solah-olah terus menyudutkan dirinya.
“Dengan pengalaman saya di persidangan ini dan telah mengalami sendiri, begitu mudahnya jaksa KPK merangkai-rangkai kata-kata yang memojokan saya, begitu mudah menarik interpretasi yang tidak berimbang.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta, Dharma dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesahatan di Provinsi Banten, Rabu (29/10).
Dharma bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Ratu Atut Choisyah yang merupakan Gubernur Banten nonaktif. “Yang bersangkutan bakal diperiksa sebagai saksi untuk RAC,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.
Terkait proyek alkes Banten, Atut diduga menerima pemberian hadiah dan melakukan pemerasan. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan bahwa pengadaan alkes di Banten tidak seusai prosedur dan diduga ada penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS). Untuk pengadaan alkes di tingkat provinsi, pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan. Namun, Atut justru mendelegasikannya ke jajaran di bawah kepala dinas.
Zulkarnain juga membenarkan ada dugaan aliran dana ke Atut. Menurut dia, aliran dana itu adalah timbal balik yang diterima Atut dari proses pengadaan yang tak sesuai prosedur itu.
Selain kasus alkes Banten, Atut terjerat kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak. Dia divonis empat tahun penjara dan dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada MK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang menjadi pimpinan rapat pemilihan pimpinan Komisi IV DPR RI menunjuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai ketua komisi IV DPR RI periode 2014-2019.
Sedangkan wakilnya yakni, Titik Suharto (Golkar), Herman Khaeron (Demokrat) dan Viva Yoga Mauladi (PAN).
“Alhamdulillah, saya dipercaya dan ditunjuk langsung untuk ketuai Komisi IV DPR RI,” kata Edhy, di ruang rapat komisi IV DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10).
Dia mengatakan, ditunjuk sebagai Ketua Komisi IV DPR RI merupakan bentuk  keinginan mewujudkan kemandirian pangan.
“Tentunya dengan menjadi Ketua Komisi IV, kemandiran pangan yang diharapkan bisa terwujud. Pangan kita harus utuh, bisa dioptimalkan sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmatinya. Jangan sampai dinikmati oleh asing. Komisi IV akan jadi  benteng untuk kedaulatan rakyat dalam pangan, kelautan dan kehutanan,” kata dia.
Untuk agenda Komisi IV DPR RI, Edhy menyebut hal yang pertama akan dilakukan adalah mendalami  pekerjaan rumah yang masih tersisi di Komisi IV agar bisa diselesaikan dengan cepat.
“Kita akan panggil pakar, mitra kerja, stakeholder guna membahas apa yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” kata dia.
Edhy juga mengaku jika dirinya ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Komisi IV DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang