26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42258

Kisruh Pengganti Jokowi, Mendagri Akan Intervensi

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku siap turun tangan mengatasi permasalahan penafsiran hukum penggantian posisi Gubernur DKI Jakarta antara Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.
“Untuk masalah DKI, saya akan ketemu DPRD,” ungkap Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (28/10).
Ketika ditanya kapan akan temui DPRD DKI, Tjahjo mengaku secepatnya akan menyelesaikan kisruh pengganti Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya dijabat Jokowi. 
“Secepatnya,” pungkasnya singkat.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun menjelaskan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama bisa langsung naik menjadi gubernur dan memilih wakilnya sendiri. Hal ini diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014.
“Untuk wakil, Ahok sudah mengikuti aturan yang baru (Perpu),” ucap Refly, Jumat (24/10).
Ahok bisa memilih wakilnya dan mengajukan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. “Setelah SK keluar maka gubernur yang melantik wakilnya,” jelas Refly.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Janji Bayar Tunggakan Gaji Petugas Kebersihan Monas, Tapi Kapan?

Jakarta, Aktual.co —Petugas kebersihan di Monas belum mendapat gaji selama dua bulan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji petugas kebersihan Monas. 
Dia beralasan keterlambatan terjadi akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI  yang terlambat disahkan DPRD DKI Jakarta.
“Iya itu lagi dipindahin. Lagian kan APBD perubahan baru ditandatangani DPRD dan baru masuk suratnya. Jadi (anggaran untuk unit pengelola Monas) baru bisa dipakai sekarang,” dalih Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (27/10).
Tidak menyebut jumlah tunggakan gaji petugas kebersihan Monas, Ahok hanya meminta pihak UPT Monas agar tidak perlu khawatir lagi karena anggaran telah turun.
Sehingga gaji petugas kebersihan yang tertunda siap  dibayar.
“Ya harus dibayar. Tadi sih saya sudah disposisi ke Sekda untuk segera diturunin,” ujarnya.
Namun untuk kapan pembayaran dilakukan, Ahok mengaku belum bisa memastikan. 
Dia beralasan pembayaran gaji harus dilakukan melalui Bank DKI. Sedangkan Ahok mengaku tak tahu apakah petugas kebersihan Monas memiliki rekening Bank DKI atau tidak.
“Saya enggak tau mereka sudah punya rekening atau tidak. Itu saya enggak tahu. Karena kita enggak bisa kasih uang ‘cash’ lagi kan,” ujarnya.
Sebagai informasi, sekitar 350 petugas kebersihan Monas mengeluhkan soal pembayaran gaji selama dua bulan yang tidak kunjung diterima meski sudah berkali-kali dilakukan koordinasi dengan pihak UPT Monas.
Mereka pun mendesak ketegasan dari UPT Monas. Jika gaji tak dibayar hingga November, mereka mengancam akan mendemo pihak UPT Monas. 

Artikel ini ditulis oleh:

Pakar Australia Nilai Kabinet Kerja Lemah

Jakarta, Aktual.co —  Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi menuai kritik dari pelbagai kalangan, bahkan Pakar Indonesia asal Australia melakukan kritik tajam. 
Professor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) di Canberra, menilai kabinet yang membantu Presiden Jokowi memiliki kelemahan, terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi.
“Sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi,” ujarnya seperti dikutip dalam laman ABC.
Selain itu, lanjutnya, ada tokoh yang tampaknya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tetap dimasukkan dalam kabinet.
“Contoh nyata adalah Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Megawati,” papar Prof. Fealy.
Menurut dia, hal ini menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati dan PDI-P.
Hal senada dikemukakan Professor Hal Hill, juga ANU Canberra. Ia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit.
Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yangh dijanjikan sendiri oleh Presiden Jokowi.
Namun demikian, pendapat berbeda disampaikan Professor Greg Barton dari Monash University di Melbourne.
Menurut dia, tokoh seperti Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman merepresentasikan keahlian yang dibutuhkan di bidangnya masing-masing.
Professor Barton berharap Menteri Perdagangan Rahmat Gobel akan lebih pragmatis dalam isu-isu perdagangan bebas.
“Ayahnya dikenal sebagai entrepreneur pribumi dari generasi terdahulu,” jelas Prof. Barton.
“Dengan latar belakangnya, kita bisa menduga dia akan sangat pro bisnis dan membuat urusan bisnis lebih mudah,” katanya.
Prof. Barton menyatakan, komitmen Presiden Jokowi untuk tidak melakukan deal politik dengan oposisi, dengan tidak menunjuk menteri dari Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi Terus Buru Kelompok Bersenjata di Aceh

Banda Aceh, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Pascakontak tembak dengan kelompok Abu Rimba, jajaran Polres Aceh Timur semakin mengintensifkan pengejaran terhadap kelompok bersenjata di kawasan itu. Sejauh ini, polisi mendeteksi tiga kelompok yang memiliki senjata dan kerap meresahkan warga di kawasan itu yakni Abu Rimba, Gambit dan Abu Minimi.
Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir, kepada Aktual.co, Selasa (28/10) menyebutkan pihaknya terus mengejar kelompok Abu Rimba. “Setelah kontak tembak kemarin, kita terus buru Abu Rimba cs. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima ganjaran dari perbuatan itu,” sebut AKBP Muhajir.
Dikatakan, kelompok itu kerap memeras pengusaha yang bekerja di Aceh Timur. Modus yang digunakan yaitu meminta uang, jika tidak diberikan oleh pengusaha, maka alat berat, seperti mobil akan dibakar.
Selain itu, sambung Muhajir, dua kelompok lainnya yaitu Gambit dan Abu Minimi juga terus dilacak keberadaannya. “Semoga dalam waktu dekat,mereka ini bisa ditangkap. Kita imbau, warga yang mengetahui jejak mereka agar melapor ke polisi sehingga semakin mudah kita menangkap mereka,” pungkasnya.  

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi-Kelompok Bersenjata Kontak Tembak di Aceh

Banda Aceh, Aktual.co —  Polres Aceh Timur, Senin (27/10) sekitar pukul 09.00 WIB, menangkap empat pria yang diduga kawanan kelompok bersenjata api di empat lokasi terpisah. Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyamar dan mendekati target operasi. Kontak tembak antara polisi dan kelompok bersenjata diwarnai dalam aksi penangkapan ini.
Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir kepada Aktual.co, Senin (27/10) malam menyebutkan pihaknya menggunakan dua truk pengangkut tandan sawit menangkap pelaku pembakaran mobil escavator milik PT Agra Wisesa dua bulan lalu. 
“Tersangka yang kita tangkap awalnya Anwar, 37 tahun. Dia warga Desa Semenah Jaya, Kecamatan Rantau, Peureulak Aceh Timur,” jelas Kapolres. 
Ditambahkan, Anwar merupakan residivis dengan kasus kepemilikan senjata api dan menjadi DPO Polda Sumatera Utara. Senajata yang dimiliki Anwar digunakan untuk merampok Bank CIMB Niaga Medan tahun lalu. “Selain itu, dia juga masuk dalam DPO Polres Aceh Timur dalam kasus perampokan tauke getah baru-baru ini,” ujarnya.
Setelah berhasil menangkap Anwar, pasukan yang dipimpin Kapolres lalu menangkap tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus pembakaran alat berat milik PT Agra Wisesa. Mereka yang berhasil ditangkap yaitu Idris Hasbi (23), David Chandar Jasman (18) dan Marzuki Ramli (29) warga Desa Semenah Jaya, Aceh Timur.
“Setelah menangkap empat tersangka itu, kita lalu mengembangkan pencarian. Kita memburu bos dari empat tersangka ini yaitu Abu Rimba alias Bahrum,” sebut Kapolres.
Dikatakan, pihaknya berhasil mendeteksi lokasi persembunyian Abu Rimba di salah satu gubuk di kawasan perkebunan pinang. Ketika penggerebekan dilakukan, Abu Rimba bersama tiga rekannya melakukan perlawanan dan kontak tembak pun tak bisa dihindari.
“Abu Rimba berhasil kabur, kita berhasil menyita satu senjata jenis AK 47 tanpa popor warna hitam, lengkap dengan magazen yang berisi 20 butir peluru milik kelompok ini,” pungkas Kapolres.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Aceh Timur mendeteksi tiga kelompok bersenjata di Aceh Timur. Mereka adalah kelompok Gambit, Abu Rimba dan Abu Minimi.

Artikel ini ditulis oleh:

Golkar: Sesuai UU, KPK Wajib Umumkan Nama Menteri Bermasalah

Jakarta, Aktual.co —  Politisi Golkar Hajriyanto Thohari mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi dipersilakan oleh undang-undang untuk melakukan segala sesuatu dalam rangka menyukseskan pemberantasan korupsi termasuk mengumumkan nama menteri bermasalah.
“Kami percayakan kepada KPK yang diberikan kewenangan undang-undang untuk melakukan segala sesuatu dalam rangka menyukseskan pemberantasan korupsi, termasuk mau mengumumkan (nama menteri bermasalah), serta menangkap,” kata Hajriyanto, seusai jamuan makan malam Partai Golkar dengan perwakilan partai negara sahabat di Jakarta, Senin (27/10) malam.
Mantan pimpinan MPR itu mengatakan dengan kewenangan KPK yang dijamin undang-undang, lembaga antirasuah itu dapat melakukan hal-hal yang dipandang merupakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Jadi semua hal yang akan dilakukan KPK itu biar dipikirkan KPK saja. KPK kan sudah menjadi ikon pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bantuan KPK dalam mengecek rekam jejak kandidat calon menterinya. KPK menandai sejumlah nama menteri yang dianggap berpotensi memiliki masalah hukum dengan warna kuning dan merah, lalu menyerahkan kembali daftar namanya ke Jokowi.
Jokowi sempat mengganti sejumlah nama kandidat menteri yang ditandai oleh KPK. Dan akhirnya mengumumkan nama-nama menteri yang sudah final di Istana Negara.
Kini, pascapengumuman nama-nama menteri dilakukan, Ketua KPK Abraham Samad mengaku siap membuka nama-nama kandidat menteri yang sebelumnya ditandai merah tersebut. Belum diketahui apakah jajaran menteri Jokowi saat ini ada yang sebelumnya ditandai KPK atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain