4 April 2026
Beranda blog Halaman 42259

Soal Sumber Dana Kartu Sakti, Menteri Jokowi-JK Tak Kompak

Jakarta, Aktual.co — Kabinet Kerja Jokowi tidak kompak soal sumber dana ‘kartu sakti’ yang beberapa waktu lalu di-launching. 
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pendanaan KIS tersebut berasal dari anggaran Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan KIP dari anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM). 
“Kan sudah jelas waktu itu saya katakan kalau KIS dari anggaran BPJS Kesehatan dan KIP dari BSM,” ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (10/11).
Lebih lanjut saat ditanya wartawan Aktual mengenai pos anggaran dana tersebut, Bambang mengatakan bahwa kartu sakti tersebut berasal dari pos kementerian yang menangani urusan pendidikan dan kesehatan. 
“Itu anggarannya sudah ada di pos kementerian pendidikan dan kesehatan sebelumnya,” pungkasnya sambil berlalu.
Untuk diketahui bahwa anggaran kartu sakti tersebut menuai kontroversi karena sebagian menteri mengatakan hal yang berbeda mengenai sumber pendanaannya.
Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla menyebutkan sumber dana tersebut berasal dari APBN-P 2015. Selain itu, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan sumber pendanaan dari bantuan sosial yang masuk ke dalam APBN, sedangkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan sumber pendanaan berasal dari dana CSR BUMN.

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri BUMN Benarkan Calon Dirut Pertamina di Seleksi DDI, Gugup Soal Onky Soemarno

Jakarta, Aktual.co — Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan bahwa pihaknya menunjuk PT. Daya Dimensi Indonesia (DDI), perusahaan manajemen konsultan berlokasi di Mega Kuningan yang ditugaskan untuk memberikan penilaian calon direksi Pertamina.
“Iya itu untuk assesment mengenai orang saja, sehingga kita ada banch mark. Tujuan kita kan ke depan ini kita ingin CEO-CEO BUMN ataupun direksi BUMN itu Global Standard, maksudnya sudah memenuhi standar perusahaan-perusahaan international. Tujuannya kan kita nanti bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional. Tentunya kita harus mampu melakukannya,” kata Rini saat ditemui basement gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/11).
Lebih lanjut, ketika ditanyai terkait adanya kedekatan atau afiliasi perusahaan DDI dengan kakak kandungnya bernama Ongky Soemarno, Rini membantah.
Menurutnya, tidak benar jika kakaknya memiliki afiliasi dengan perusahaan yang ditunjuknya untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon Dirut Pertamina itu.
“Tidak benar kalau berafiliasi dengan kakak saya. Cek saja sendiri,” ucapnya.
Akan tetapi, Rini tidak menafikan jika owner DDI merupakan kolega dari Ongky Soemarno.
“Gini yah, siapa juga boleh berkomunikasi dengan siapapun, silahkan saja. Maksud saya kan pak Ongky, kakak saya itu juga memiliki usaha di sana sini. Jadi orang ngomong apa yah terserah saja, tapi buktikan dong. Kan yang penting ini ke depan dilihat profesionalisme atau tidak, prosesnya profesional atau tidak, dijalankan dengan baik atau tidak. Keuntungannya apa, kalau ada afiliasi itu keuntungan apa yang didapat?,” kata Rini dengan mimik wajah yang seketika berubah.
Ketika awak media kembali menegaskan, apakah ada atau tidak afiliasi yang dimaksud tadi, Rini kembali menegaskan bahwa tidak ada afiliasi apapun antara DDI dengan Ongky Soemarno.
“Menurut saya tidak ada, tapi kan anda (wartawan) mengatakannya demikian. Jadi anda cek saja sendiri, saya yakin engga ada afiliasi. Seyakin-yakinnya saya, anda manusia saya manusia. Anda bisa mengetahuinya yah cari tahulah. Tapi saya yakin engga ada,” tukas dia dengan nada yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Menkop dan UKM Klaim Hartanya Rp4 Miliar

Jakarta, Aktual.co — Menteri Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengklaim, harta kekayaanya tak ada masalah. Hal tersebut diakui dia usai melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Tidak ada masalah, itu kan sudah diversifikasi tahun lalu. Tinggal dulu waktu saya Gubernur diganti jadi menteri koperasi saja,” kata dia di Gedung KPK, Senin (10/11).
Dia pun mengklaim, hartanya masih sekitar Rp 4 miliar. Namun demikian, dia pun mengaku, selain menyerahkan LHKPN kepada KPK, dirinya pun melakukan diskusi bersama dengan KPK. “Soal LHKPN itu sudah tidak masalah, tadi saya banyak diskusi dengan KPK, jadi kita akan segera membuat pengendalian unit gratifikasi sama LHKPN itu, kita akan segera membuat MoU dengan KPK.”
Dia mengaku, lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad cs itu nanti akan diundang untuk menindaklanjuti nota kesepakatan. “Nanti KPK akan dateng ke tempat kami dan memberikan pelatihan, nanti akan kita buat MoU nya.”
Diketahui sebelumnya lima menteri sudah melaporkan LHKPN-nya ke KPK. Lima menteri yang melapor yakni Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gede merupakan menteri Kabinet Kerja Joko Widodo yang telah melaporkan hartanya ke KPK

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Karena Sakit, Ketua Umum IKA PMII Wafat

Jakarta, Aktual.co — Politisi dan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Arif Mudatsir Mandan meninggal dunia di sebuah rumah sakit Internasional di Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (10/11), sekitar pukul 05.00 WIB.
Jenazah almarhum disemamayamkan di rumah duka di Fontainebleau Golf Residence di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan dan renacananya dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Tanah Kusir Jakarta.
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Saifullah Tamliha, Arief Mudatsir Mandan meninggal meninggal dunia setelah menderita sakit jantung.
“Pak Arif sudah pasang tiga ring, mestinya sudah pasang lima ring,” kata Syaifullah melalui telepon selulernya.
Menurut Siafullah, dirinya bertemu dengan Arif Mudatsir pada pekan lalu, dan Arif Mudatsir sempat menceritakan soal penyakit jantungnya.
Arief Mudatsir Mandan adalah politisi kelahiran Jepara, Jawa Tengah pada 11 November 1956 dan almarhum meninggalkan seorang istri bernama Tina Rosdiana dan dua anak.
Arif Mudatsir menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan di DPR RI menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Anggaran kemudian Wakil Ketua Komisi I.
Arif Mudatsir juga sempat menjadi salah satu calon ketua umum DPP PPP pada muktamar tahun 2007.
Staf pengajar di Universitas Nasional Jakarta ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta pada 1981, magister di Sosiologi Universitas Indonesia pada 1999, serta dokter di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Ia juga menduduki jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) periode 2013-2018.
Sebelumnya, mantan politisi PPP KH Nadir Muhammad dari Jember juga meninggal dunia akibat penyakit jantung yang diderita dan sempat dirawat di rumah sakit hingga meninggal dunia, Sabtu (8/11).

Artikel ini ditulis oleh:

Selain Lapor Harta, Menkop dan UKM Berencana MoU dengan KPK

Jakarta, Aktual.co — Kedatangan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga selain untuk melapor LHKPN, diakui dirinya juga berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/11).
“Soal LHKPN itu sudah tidak masalah, tadi saya banyak diskusi dengan KPK, jadi kita akan segera membuat pengendalian unit gratifikasi sama LHKPN,” ujar Puspayoga di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/11).
Menurut Puspayoga, pihaknya akan segera membuar MoU dengan KPK dan mengadakan pelatihan soal gratifikasi dan pelaporan LHKPN karena dirasanya masih kurang.
“Kita akan segera membuat MoU dengan KPK. Nanti KPK akan datang ke tempat kami dan memberikan pelatihan, nanti akan kita buat MoU nya,” jelas Puspayoga.
Sedangkan mengenai LHKPN, dinilai puspayoga sudah cukup dan tidak ada yang harus diperbaharui lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KMP dan KIH Damai, KIH dapat 21 Kursi AKD

Dari kiri ke kanan,Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Plt Ketua Fraksi PDIP Olly Dondo Kambey, Ketua DPP PDIP Pramono Anung, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Pelaksana Harian KMP Idrus Marham, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, usai penandatanganan kesepakatan alat kelengkapan DPR RI di ruang pimpinan gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2014). Perseteruan Kolaisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dipastikan selesai setelah beberapa kali lobi yang dilakukan elit keduanya. Bahkan hasil yang dicapai melebihi yang diinginkan KIH, yaitu mendapat 21 kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Berita Lain