26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42259

IMES: Nyali Petarung Sudirman Said Lawan Mafia Migas Diragukan

Jakarta, Aktual.co — Sejak masa kampanye presiden dan wakil presiden, Jokowi sudah menyebutkan bahwa fokus pemerintahannya adalah pemberantasan mafia,  terutama di sektor ESDM dan pertanian. Jokowi bahkan berjanji akan memilih menteri ESDM yang punya mental petarung dan berani memberantas mafia sektor ESDM.

Menurut direktur eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman mengatakan bahwa ada empat permasalahan penting yang dihadapi Menteri ESDM Sudirman Said.

“Pertama, membersihkan birokrasi ESDM dari praktek korupsi. Kedua, menihilkan mafia hulu dan hilir di sektor migas dan minerba,” ujar Erwin juga merupakan mantan Pokja Energi Tim Transisi, kepada Aktual, Selasa (28/10).

Permasalahan Ketiga, lanjutnya, yaitu mengatasi krisis energi dan subsidi BBM. Sedangkan Keempat, menuntaskan renegosiasi Kontrak Karya dan PKP2B yang didominasi modal asing.

Menjawab masalah tersebut, Sudirman Said pasca pelantikan menjanjikan dua hal yaitu mengkaji segala macam bentuk perizinan dalam waktu dekat dan mengundang investor ke Indonesia.

“Dengan latar belakangnya sebagai orang yang pernah jadi bagian birokrasi Pertamina, Sudirman Said diragukan banyak pihak dapat menuntaskan agenda strategis tersebut,” tegas Erwin.

Agenda tersebut bakal kandas ketika berhubungan dengan mafia migas di sektor internasional seperti Freeport, Newmont dan Chevron.

“Keberaniannya diragukan ketika berhadapan dengan mafia migas serta perusahaan perusahaan migas dan tambang asing yang telah puluhan tahun menjarah kekayaan alam Indonesia, terutama Freeport, Newmont, Chevron, ExxonMobile dan Total,” terangnya.

Menurutnya, Sudirman belum pernah menyampaikan pikiran dan pandangan kritisnya soal kedaulatan energi dan dominasi kepentingan asing yang merampok kekayaan alam Indonesia.

“Sulit untuk berharap banyak pada profil Sudirman Said, apalagi jika membaca rekam jejaknya yang berada dalam binaan Kuntoro Mangkusubroto Mantan Menteri ESDM dan Ketua UKP4, serta rekomendasi Ari Soemarno yang merupakan eks Direktur Utama PETRAL dan Dirut Pertamina. Dua orang lama di sektor ESDM yang tak punya catatan revolusioner dalam urusan menghajar mafia dan tegakkan kedaulatan SDA atas modal asing,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

IHSG Dibuka Naik Tipis 4,03 Poin ke Posisi 5.028,32

Jakarta, Aktual.co —   Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat tipis sebesar 4,03 poin atau 0,08 persen menjadi 5.028,32. Sementara itu, indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 1,01 poin (0,12 persen) ke level 852,35.

“Mayoritas bursa Asia, termasuk indeks BEI hari ini bergerak terbatas di tengah antisipasi investor terhadap hasil kebijakan dari pertemuan bank sentral AS (The Fed) pada pekan ini,” kata analis Samuel Sekuritas Tiesha Narandha Putri di Jakarta, Selasa (28/10).

Sentimen dalam negeri, lanjut dia, pasar akan mencermati kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diekspektasikan sebesar Rp3.000 dan dilakukan pada tanggal 1 November 2014. Selain itu, pasar juga sedang mencermati sejumlah kinerja emiten periode kuartal ketiga 2014.

“Situasi pasar yang ‘wait and see’, IHSG kami perkirakan bergerak bervariasi dengan kecenderungan melemah,” katanya.

Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado menambahkan bahwa sebagian kinerja emiten yang telah dirilis mengalami perlambatan.

Untuk kinerja bank BUMN masih mengalami pertumbuhan “double digit”. Namun, kata dia, bank non-BUMN cenderung mengalami penurunan kinerja.

“Itu merupakan salah satu indikasi bahwa pada kuartal ketiga 2014 memang terjadi perlambatan,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, pasar juga sedang menanti kebijakan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengantisipasi sentimen eksternal, seperti perlambatan ekonomi global serta kenaikan suku bunga AS (Fed rate) pada tahun 2015.

“Secara teknikal, IHSG diperkirakan menguat terbatas bergerak di kisaran 5.000–5.050 poin,” katanya.

Sementara itu, terpantau pada pukul 10.30 WIB, IHSG BEI bergerak balik arah ke area negatif atau melemah sebesar 15,52 poin (0,31 persen) menjadi 5.008,78 poin.

Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 96,82 poin (0,42 persen) ke 23.140,05, indeks Nikkei turun 92,92 poin (0,60 persen) ke 15.295,80, dan Straits Times melemah 15,08 poin (0,48 persen) ke posisi 3.210,23.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dua Menteri Merokok di Istana Negara, DPR: Inikah Revolusi Mental Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI menyayangkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti serta menteri-menteri lainnya yang merokok secara vulgar di ruang publik seperti area Istana Kepresidenan. 
“Merokok bukanlah contoh revolusi mental yang bagus. Yang dimaksud revolusi mental tentu dari sikap yang tidak baik menjadi baik,” ujar Okky Asokawati anggota DPR RI dari Fraksi PPP, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa  (28/10). 
Kata dia, jangan diplintir revolusi mental seolah menjungkirbalikkan logika publik menjadi sesuai selera dengan dalih urusan privasi. 
“Aksi Menteri Puji dan sejumlah menteri lainnya menjadi catatan awal yang tidak bagus,” pungkasnya.
Seperti diketahui,  dua anggota Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) tampak ditegur petugas kompleks Istana Kepresidenan, lantaran kedapatan merokok.  
Anggota kabinet yang dimaksud adalah Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. Peristiwa tersebut terjadi usai sesi foto bersama kabinet di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/10). 
Sementara itu, tak tahan dengan prosesi perkenalan menteri, Susi Pudjiastuti langsung melepas sepatunya dan duduk sambil merokok di sekitar Istana Merdeka sambil diwawancarai media.
Dia juga meminta jurnalis untuk berhenti bertanya, lantaran ingin menghabiskan rokok dan masuk ke dalam Istana Merdeka.
“Stop dong biar aku bisa selesaikan rokok ini sampai habis,” jelas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rupiah Kembali Melemah Tipis, Sentuh Rp12.100

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak melemah sebesar lima poin menjadi Rp12.100 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.095 per dolar AS.

Analis Platon Niaga Berjangka Lukman Leong mengatakan antisipasi pelaku pasar uang terhadap hasil kebijakan moneter bank sentral AS terkait tingkat suku bunganya, mata uang di kawasan Asia termasuk rupiah cenderung melemah meski terbatas.

“Dalam kondisi yang tidak menentu itu pelaku pasar cenderung mengamankan posisi, namun mata uang rupiah saat ini masih dalam level yang relatif ideal,” katanya di Jakarta, Selasa (28/10).

Ia menambahkan bahwa pelaku pasar uang di dalam negeri juga masih mencermati arah program-program dari kementerian baru terutama tim ekonomi dalam mengantisipasi sentimen global serta perbaikan defisit pada neraca perdagangan Indonesia.

Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada menambahkan rupiah masih berpotensi masuk dalam tren penguatan seiring dengan ekspektasi sebagian kalangan analis bahwa bank sentral AS (the Fed) masih akan mempertahankan tingkat suku bunga rendahnya menyusul masih melambatnya beberapa data ekonomi AS.

Di sisi lain, lanjut dia, masih cukup kuatnya harapan dari sebagian investor terhadap Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat menopang mata uang rupiah bergerak dalam fluktuasi yang stabil.

“Beberapa sentimen positif yang mempengaruhi rupiah diharapkan dapat bertahan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPR: Presiden Jokowi Abaikan UU Kesehatan Jiwa

Jakarta, Aktual.co — Selain menuai kritik atas catatan merah dan kuning Komisi Pemberantasan Korupsi, kini Kabinet Kerja mendapatkan kritis karena tidak melakukan tes kesehatan  yang meliputi tes jiwa dan fisik.
Hal itu disampaikan oleh Okky Asokawati Anggota Fraksi PPP DPR RI, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Okky,  pasal 74 ayat (1) UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa secara tegas disebutkan kewajiban pemeriksaan jiwa bagi calon pejabat. 
“Untuk melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu, wajib dilakukan pemeriksaan Kesehatan Jiwa,” ujarnya.
Ini tentu sangat disayangkan,  lanjutnya, Presiden Jokowi mengabaikan amanat UU Kesehatan Jiwa. Karena, beban kerja yang tinggi di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi menuntut kesehatan fisik dan psikis dari para menteri yang prima. 
“Kami tentu tidak berharap, menteri Kabinet Kerja mengalami sakit saat menjalankan kerja. Begitu juga kami juga tidak berharap, kebijakan yang dikeluarkan para menteri berpijak dari psikis yang labil atau emosional. Mungkin Presiden Jokowi alpa dan lupa atas tes kesehatan para menterinya,” sambungnya.
Dia mengingatkan Presiden Jokowi agar tetap melakukan tes kesehatan kepada para menteri meski telah dilantik. “Ini semata-mata untuk memastikan jargon Presiden Jokowi “kerja, kerja, kerja” dapat berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dua Kementerian Dilebur, APKI: PP Gambut Makin Mudah Direvisi

Jakarta, Aktual.co —  Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut semakin mudah direvisi pemerintahan Joko Widodo karena terjadi peleburan dua kementerian.

“Saya pikir desakan dari pelaku usaha untuk merevisi PP gambut, tetap menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan semakin mudah dilakukan (revisi)” ujar Wakil Ketua Umum APKI, Rusli Tan di Pekanbaru, ditulis Selasa (28/10).

Semakin mudah dilakukan revisi PP gambut menurutnya karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah dilebur menjadi satu yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempati oleh Menteri Siti Nurbaya Bakar.

Penempatan politisi dari Partai Nasdem Siti Nurbaya tersebut pihaknya menilai merupakan sosok orang yang kaya pengalaman terutama di bidang birokrasi dan sempat menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sehingga punya pengalaman administrasi selama beberapa tahun.

“Jadi menterinya sangat cocok, kalau menurut saya. Luar biasa Pak Jokowi memilih orang yang tepat,” ujarnya.

Kalau soal hutan dan lingkungan, banyak dirjen yang lebih ngerti. Jadi beliu sebagai menteri harus bisa mensederhanakan administrasi yang begitu rumit karena ini penting sekali dilakukan,” katanya.

Ia mengatakan, jarang pelaku usaha menemukan sosok Presiden seperti Joko Widodo karena dianggap paling mengerti keinginan pengusaha agar izin tersebut jangan terlalu banyak jenis. Apalagi kalau sampai kementerian yang sudah dilebur kemudian akan dipisah dan membuat semakin kacau.

“Dirjen lebih ngerti kalau masalah gambut karena sudah terbukti berhasil ditanami akasia yang sudah sampai empat generasi. Saya pikir, sayang kalau tidak diberdayakan. Kalau ada usaha di atasnya, sayang dibumihanguskan. Kan itu membuka lapangan kerja, dimana ekonomi dunia saat ini semakin susah,” ucapnya.

Kalangan pengusaha dan akademisi sebelumnya menunjuk sejumlah klausul yang perusahaan berbasis hutan tanaman di lahan gambut karena tidak mungkin beroperasi dengan penetapan kawasan lindung 30 persen dari seluruh kesatuan hidrologis gambut, ketentuan penetapan fungsi lindung jika gambut memiliki ketebalan lebih dari tiga meter dan ketentuan permukaan air minimal 40 cm.

Untuk ketentuan permukaan air gambut ditetapkan minimal 40 cm menjadikan tanaman akasia atau bahan baku kertas tidak bisa tumbuh. Selama ini industri bubur kertas dan kertas merupakan salah satu penggerak sektor riil dan meningkatkan devisa negara.

“Aturan itu kontraproduktif dengan tujuan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Bidang Hutan Tanaman Industri, Nana Suparna.

Pada Ahad (26/10), Presiden Joko Widodo menunjuk Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kabinet Kerja 2014-2019 setelah 34 nama menteri diumumkan di Istana Merdeka Jakarta.

Siti Nurbaya memimpin dua kementerian yang digabungkan menjadi satu yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, yang pada Kabinet Indonesia Bersatu II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014 dipisahkan.

Siti Nurbaya tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sudah malang melintang 30 tahun lebih di jajaran pemerintahan yang memulai karir di Bappeda Provinsi Lampung 1981, kemudian menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri pada 2000-2004.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain