Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie memiliki skenario mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar dari rencana sebelumnya, awal Januari 2015 menjadi akhir November 2014.
“Dalam skenarionya mereka akan menggelar munas pada tanggal 27 November di Bandung,” kata Agun melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (10/11).
Dia menjelaskan DPP Partai Golkar telah melakukan rapat konsultasi nasional yang memutuskan bahwa penyelenggaraan rapimnas akan dilakukan di Yogyakarta tanggal 17-19 November 2014.
Dalam rapimnas tersebut sejatinya akan ditentukan waktu dan lokasi penyelenggaraan Munas IX Golkar. Namun, kata dia, sebelum rapimnas tersebut berlangsung, DPP Partai Golkar merencanakan rapat konsultasi nasional dengan para Ketua DPD I Golkar di Bali, untuk memastikan dalam rapimnas di Yogyakarta tercapai kesepakatan penyelenggaraan munas dipercepat menjadi akhir November 2014.
“Para Ketua DPP saat ini sudah dimintakan bahan laporan pertanggungjawaban di munas, yang dalam skenario mereka memang akan dipercepat,” kata dia.
Agun berpandangan bahwa langkah tersebut adalah upaya mau menang sendiri dengan cara-cara yang tidak demokratis.
Dalam rapat konsultasi dengan Ketua DPD I Golkar juga akan dipersiapkan bahan munas yang bakal diputuskan di rapimnas, dimana persyaratan untuk dapat maju menjadi ketua umum harus mendapatkan dukungan 10 DPD provinsi, dan 30 persen DPD kabupaten/kota.
“Jelas ini cara-cara penakut, yang tidak siap berlaga, dengan memotong kesempatan orang lain, agar dapat menyelonong sendirian, ujung-ujungnya aklamasi,” kata dia.
Agun menyatakan, Selasa (11/11) dirinya bersama Inisiator Gerakan Regenerasi Kemepimpinan lain, akan bertemu dengan Dewan Pertimbangan dan para calon ketua umum untuk mendesak diadakan rapat pleno DPP, guna membahas dan memutuskan waktu serta jadwal munas yang sesuai dengan AD/ART, dimana munas tidak hanya memilih ketua umum, tetapi juga memutuskan hal-hal strategi berkenaan dengan tantangan lima tahun kedepan masa depan partai Golkar, pemerintahan dan Negara menuju Cita cita Proklamasi 1945.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDIP yang juga negosiator dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung mengatakan, ada dua cara untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di parlemen antara KIH dan KMP.
“Pertama, dilakukan perubahan UU MD3, cara kedua mengubah peraturan tentang Tata Tertib DPR. Pokok permasalahannya adalah keterwakilan anggota dewan di AKD dan badan,” kata Pramono disela-sela kunjungannya ke DPR RI bersama Bendahara umum PDIP, Olly Dondokambey untuk bertemu dengan pimpinan DPR.
Dirinya mengatakan, dari proses panjang kedua pihak saling menghargai dan tidak direndahkan. Suara di parlemen secara perlahan bisa diturunkan. 
Menurut dia, yang menjadi pemicu terjadinya polemik di DPR antara kubu KIH dan KMP mengenai keterwakilan anggota dewan di tiap alat kelengkapan dewan dan badan.
Dia pun memastikan tidak ada pemekaran AKD dan badan termasuk perubahan pimpinan AKD dan badan yang sudah terpilih tidak akan diubah lagi. Tapi yang akan diubah penambahan jumlah pimpinan di AKD dan badan.
“Tidak ada penambahan komisi yang ada adalah penambahan wakil alat kelengkapan dewan. Ini enggak ada kocok ulang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang