Jakarta, Aktual.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan pada hari Senin (27/10) akan melantik para menterinya. Presiden menghendaki agar para menteri langsung bekerja.

‎Dalam kebijakan luar negeri yang akan dijalankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), dalam kurun waktu 100 hari, sebagai sample mewujudkan janji kampanye, setidaknya ada Presiden tiga hal utama yang harus dijalankan. 

‎”Pertama, janji untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia atas gangguan dan rongrongan negara lain. Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh Menlu adalah terbang ke Tanjung Datu untuk melihat dan memastikan bahwa bangunan mercusuar yang dibangun oleh Malaysia di landas kontinen Indonesia telah benar-benar dibongkar oleh Malaysia,” kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI‎ dalam keterangannya yang diterima Redaksi, Minggu (26/10). 

‎Dalam kunjungan tersebut, Menlu terpilih bisa menggunakan Kapal Perang Indonesia. Di kapal ini, Menlu dapat menegaskan pelaksanaan kebijakan luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada mewujudkan Indonesia sebagai negara Maritim. ‎

‎”Dalam kesempatan tersebut perlu ditegaskan kebijakan semua negara adalah sahabat Indonesia kecuali negara tersebut mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional,” jelasnya. ‎

‎Selain itu, Menlu juga perlu mengingatkan agar pemerintah Australia tidak lagi melakukan pelanggaran laut Indonesia dalam kebijakannya mengembalikan para pencari suaka yang tidak dikehendaki. Pemerintah Australia diminta untuk menghentikan kebijakan unilateral penanganan para pencaroi suaka yang memanfaatkan wilayah Indonesia. ‎

‎Kebijakan kedua yang harus dijalankan, tambahnya, adalah terkait janji Presiden Jokowi berupa kehadiran negara saat para WNI menghadapi masalah di luar negeri. Dalam mewujudkaan janji ini Menlu memerintahkan perwakilan Indonesia di negara yang menjadi tujuan TKI agar membangun sistem pendeteksian awal bagi para TKI bila mereka menghadapi masalah hukum. ‎

‎”Menlu perlu memulai negosiasi perjanjian bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan para TKI. Perjanjian ini merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” jelasnya.‎

‎Kebijakan ketiga yang perlu diambil Menlu adalah merealisasikan ide Presiden Jokowi menjadikan para diplomat Indonesia sebagai pemasar (marketing agent) bagi produk Indonesia. Untuk ini Menlu dapat meminta semua perwakilan Indonesia melakukan profil pasar negara penempatan. 

‎”Ada tiga hal utama yang harus masuk dalam profil tersebut. Pertama, mengidentifikasi potensi produk dan jasa apa yang terbuka bagi pelaku usaha Indonesia. Kedua, mengevaluasi apa yang menjadi halangan dan rintangan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Ketiga para kepala perwakilan diminta untuk memberikan evaluasi terhadap apa yang menjadi kelemahan bagi para diplomat untuk menjadi pemasar produk dan jasa asal Indonesia secara efektif,” kata dia lagi. 

‎Dalam 100 hari Pemerintahan Jokowi, urusan luar negeri perlu ditekankan pada masalah bilateral mengingat dalam hubungan bilateral masyarakat di Indonesia akan dapat langsung merasakan manfaatnya. Hubungan regional dan multilateral, meski tidak kalah penting, tidak menjadi prioritas 100 hari karena tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat.

Jakarta, Aktual.co — Polres Lubuklinggau Sumatera Selatan menangkap An (42), pelaku pencabulan bocah tuna rungu P (10) di rumahnya Jalan Puskesmas, RT 3, Kelurahan Muara Enim, Kota Lubuklinggau. Penangkapan AN setelah polisi mendapati laporan warga setempat yang melihat perbuatan keji tersebut.
Perbuatan cabul AN itu dilakukan tersangka pada Sabtu (18/10) dinihari sekitar pukul 00.00 Wib. Warga memergokinya dan langsung mengamankan pelaku. 
Kapolres Lubuklinggau AKBP Dover Christian Lumban Gaol melalui Kasat Reskrim AKP Karimun Jaya mengatakan, usai menangkap AN warga langsung melapor ke pejabat Kelurahan dan jajaran Polres Lubuklinggau. 
Penyidik kemudian langsung bergerak dan menangkap pelaku pada Senin (20/10) lalu sekitar pukul 12.00 WIB.
Menurut keterangan tersangka kepada penyidik, kata Karimun, aksi pelaku dilakukan hanya satu kali. Yakni pada saat korban datang kerumahnya pada malam hari untuk menginap.
“Saat tidur, kebetulan bersebelahan, malam itu mengaku khilaf dan terjadilah pencabulan,” jelasnya. 
Pelaku sehari-hari bekerja sebagai pemulung dan sudah dua tahun ditinggalkan istri dan dua anaknya ke wilayah Sumatera Barat. Sementara orang tua korban IH (50) mengatakan perbuatan tersangka sudah dilakukan lima kali dirumahnya.
“Kami mengharapkan tersangka dihukum berat sesuai perbuatannya yaitu melakukan pencabulan terhadap anak tuna di bawah umur,” kata IH.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co – Inisiatif Presiden Jokowi meminta PPATK dan KPK memberikan penilaian terhadap daftar calon menteri merupakan bagian dari ekspresi hak prerogatifnya dalam membuat keputusan.
Lebih dari itu, Jokowi memperlihatkan keseriusannya dalam mewujudkan kabinet bersih. 
‎”Tidak ada yang salah dengan semua itu. Kita sepatutnya bersyukur dan berterima kasih pada Jokowi, KPK, dan PPATK,” kata pengamat politik Boni Hargens dalam keterangannya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
‎Tidak bisa dihindari, sambungnya, bahwa ada nama-nama yang tidak bersih diusulkan oleh kepentingan tertentu untuk masuk dalam pemerintahan. 
‎”Jokowi tak kuat sendirian melawan mereka. Maka publik harus terlibat. KPK dan PPATK adalah representasi dari kehendak publik dalam konteks ini,” imbuhnya lagi. 
‎Soal kabinet diumumkan cepat atau lambat, bukan masalah. Yang terpenting, kabinet yang dibentuk benar-benar bersih dan siap bekerja.