Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
19 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42367

Seluruh PNS di Badung Ikuti Pencerahan Melalui Dharma Wecana

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menggelar dharma wacana guna meningkatkan srada bakti sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serangkaian HUT ke-5 Kota Mangupura, Jumat (7/11).
Dharma wecana (siraman rohani) tersebut menampilkan Ida Pedanda Gede Made Gunung yang diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Pencerahan melalui dharma wecana oleh Ida Pedanda Gede Made Gunung ini dimaksudkan, agar segenap pegawai di lingkungan Pemkab Badung dapat melaksanakan swadarma selaku pelayanan masyarakat sehingga benar-benar dapat melaksanakan tugas dengan tulus dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.
Ida Pedanda Gede Made Gunung mengupas tema Hari Ulang Tahun ke-5 Kota Mangupura, yakni “Badung Kabupatenku, Mangupura Ibukotaku, wujudkan Badung Bersih, Indah dan Berbudaya”.
“Kata Ku pada Kabupatenku memiliki filosofi yang amat besar. Kata Ku itu adalah Tuhan, bahwa kita mengakui kebesaran Tuhan. “Tema Badung kabupatenku ini memiliki arti bahwa wilayah Badung merupakan milik tuhan dan diri kita sendiri juga milik tuhan. Kita dalam tuhan, tuhan pun dalam diri kita,” ujarnya.
Menurut dia, bila filosofi itu dapat ditanamkan pada diri sendiri akan terjadi gambaran kebahagian dan kedamaian. “Yang menjadi pertanyaan apakah kita sudah merasakan Ku ada dalam diri kita. Untuk itu mari kita semua menjadi pelayan-Ku,” ucapnya.
Sementara mengenai tema yang berbunyi Bersih, Indah dan Berbudaya, menurut Ida Pedanda Gede Made Gunung, setiap pegawai harus memiliki pikiran yang bersihkan.
Selain itu, sebagai pelayan masyarakat, setiap pegawai dalam mengambil pekerjaan yang mengutamakan senyum. “Anggap kita melayani tuhan dan jangan sampai menghitung untung dan rugi. Perlu bapak Sekda ingatkan kepada pegawai setiap Jumat pegawai untuk belajar senyum,” sambungnya.
Selanjutnya kata Indah merupakan kepintaran orang menempatkan perbedaan menjadi keindahan. Dan kata Budaya, bagaimana diri kita menyebuatkan diri tuhan, budayakan ucapkan Om Swastyastu sehingga akan terlahir kedamaian.
Diharapkan melalui HUT ke-5 Mangupura ini akan ada suatu perubahan yang sangat berarti untuk perbaikan di tahun kedepan. “Mari kita memanusiakan alam dan lingkungan dengan bakti, cinta dan kasih,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

BNP2TKI Catat 105.694 TKI Hanya Tamatan Sekolah Dasar

Jakarta, Aktual.co —Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selama Januari-September 2014 mencatat sebanyak 105.694 orang dari 325.821 TKI yang ditempatkan ke luar negeri hanya tamat sekolah dasar.
“Sebesar 32,44 persen TKI yang bekerja di luar negeri tamat SD, sedangkan yang tamat sekolah menengah pertama (SMP) tercatat 37,79 persen atau 123.134 orang,” kata Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Wisantoro di Jakarta, Jumat (7/11).
Dia menambahkan jumlah TKI yang tamat SMA bekerja di luar negeri sebanyak 79.517 orang atau 24,41 persen, sedangkan tamat diploma 14.233 orang atau 4,37 persen.
“TKI yang memiliki gelar strata satu sebanyak 3.076 orang atau 0,94 persen, sedangkan pascasarjana hanya 167 orang atau 0,05 persen,” ujarnya.
Menurut dia, jumlah TKI yang bekerja di sektor formal pada saat itu sebanyak 178.726 orang, sedangkan sektor informal 147.095 orang.
Penurunan TKI yang bekerja di sektor informal disebabkan pembenahan penempatan TKI di beberapa negara di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, lanjutnya, BNP2TKI melakukan pengetatan penempatan TKI dengan memberlakukan durasi pelatihan dan ketersediaan tenaga yang tidak memiliki keterampilan di daerah berkurang.
Wisantoro mengemukakan TKI yang ditempatkan ke luar negeri terdiri dari perempuan 183.828 orang dan pria 141.993 orang.
TKI tersebut berasal dari 33 provinsi, yang paling banyak dari Jawa Barat 79.862 orang. Sementara TKI asal Gorontalo hanya 34 orang, paling sedikit dibanding TKI asal 32 provinsi lainnya.
Sedangkan jumlah TKI asal Jawa Tengah sebanyak 69.459 orang, Jawa Timur 60.163 orang, Nusa Tenggara Barat 45.163 orang, Lampung 12.891 orang, Sumatra Utara 10.740 orang, Banten 7.445 orang, Bali 6.544 orang, Sulawesi Selatan 6.347 orang, DKI Jakarta 6.097 orang, Nusa Tenggara Timur 4.338 orang, Kalimantan Barat 4.263 orang, DI Yogyakarta 2.961 orang, Sumatera Selatan 1.521 orang, Sumatera Barat 954 orang dan Kepulauan Riau 873 orang.
Selain itu, lanjutnya TKI asal Sulawesi Utara sebanyak 864 orang, Kalimantan Selatan 722 orang, Aceh 710 orang, Riau 678 orang, Jambi 654 orang, Sulawesi Tengah 651 orang, Kalimantan Timur 429 orang, Sulawesi Tenggara 370 orang, Sulawesi Barat 349 orang, Maluku 248 orang, Bengkulu 221 orang, Maluku Utara 86 orang, Kalimantan Tengah 72 orang, Papua Barat 38 orang, Bangka Belitung 37 orang dan Papua 37 orang.
“Pada Januari-September 2014 sebanyak 22.179 orang TKI berasal dari Lombok. Ini jumlah yang paling banyak dibanding kabupaten dan kota lainnya di Tanah Air,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ini Pernyataan Bersama Lima Calon Ketum Golkar

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak lima bakal calon Ketua Umum DPP Partai Golkar membuat pernyataan bersama mendesak Ketua Umum dan DPP Partai untuk segera menetapkan jadwal penyelenggaran Rapimnas dan Munas Partai Golkar.
Pernyataan bersama tersebut dibuat oleh lima calon ketua umum Partai Golkar dalam sebuah pertemuan tertutup di Jakarta, Jumat (7/11).
Kelima calon itu adalah HR Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, dan Hajriyanto Y Thohari.
“Kami mendesak Ketua Umum dan DPP Partai Golkar untuk segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas ketujuh serta Munas kesembilan, sekaligus menyelenggarakan munas secara adil, transparan, dan demokratis” kata HR Agung Laksono usai pertemuan tertutup tersebut.
Berikut isi pernyataan bersama kelima balon ketua umum Partai Golkar:
Menyikapi persiapan Rapimnas ke-7 dan Munas ke-9 Partai Golkar, maka kami para kandidat Ketua Umum Partai Golkar, menyampaikan pernyataan bersama sebagai berikut: Pertama, meminta pada Ketua Umum dan DPP Partai Golkar, sebelum menyelenggarakan Rampinas ke-7, segera mengadakan rapat pleno DPP Partai Golkar, guna menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan Rapimnas, juga mengesahkan panitia Rapimnas ke-7 dan materi-materi yang akan dibawa ke Rapimnas.
Kedua, dalam mempersiapkan penyelenggaraan Munas ke-9, DPP Golkar harus mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perihal waktu dan tempat pelaksanaan juga mengesahkan kepanitiaan Munas ke-9 dan menyiapkan segala materi yang akan dibawa ke dalam forum Munas tersebut.
Ketiga, penetapan syarat-syarat calon ketum umum dan tahapan pencalonannya harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan diputuskan dalam forum Munas Partai Golkar, sehingga tidak perlu ada tambahan atau pengurangan persyaratan yang sifatnya mengada-ada.
Keempat, dalam rangka pencalonan ketua umum di dalam forum Munas ke-9 Partai Golkar yang akan datang, kami kembali mendesak untuk dilaksanakan secara adil, terbuka, sportif dan sehat sesuai prinsip demokrasi.
Kelima, apabila hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh Ketum dan DPP Partai Golkar, maka kami tak ikut bertanggung jawab atas segala dampak dan konsekuensinya.
Pernyataan tersebut ditandatanganbi oleh lima balon ketua umum Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Dishub DKI Fokuskan Derek Parkir Liar di Lima Wilayah

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih fokus dengan penerapan sistem derek parkir liar yang diuji coba secara tersebar di lima wilayah setempat.
“Sampai dengan saat ini, kami masih fokus dengan uji coba pemberlakuan sistem derek parkir liat di lima wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dishub Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat (7/11).
Oleh karena itu, menurut dia, hingga kini pihaknya belum dapat melakukan perluasan lokasi penerapan sistem derek parkir liar untuk wilayah-wilayah lain di Ibu Kota.
“Kami menilai perluasan wilayah penerapan derek parkir liar baru bisa dilakukan apabila lima wilayah yang diuji coba saat ini sudah betul-betul kondusif. Artinya, tanpa dijaga petugas, warga senantiasa tertib dengan tidak memarkir kendaraannya di sembarang tempat,” ujar Syafrin.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, sebagian besar warga masih belum mematuhi peraturan dengan penuh kesadaran. Maksudnya, masih banyak pengemudi yang mematuhi peraturan hanya jika sedang ada petugas yang mengawasi.
“Masih banyak warga yang hanya patuh pada peraturan kalau ada petugas. Jadi, belum ada kesadaran yang dibangun dalam dirinya masing-masing,” tutur Syafrin.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan pihaknya berencana melakukan penambahan jumlah petugas penertiban derek parkir liar untuk bersiaga di lapangan.
“Rencananya, kami akan menambah sebanyak 830 petugas untuk membantu 566 petugas yang sudah ada saat ini. Para petugas itu merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dialihtugaskan ke Dishub DKI,” ungkap Syafrin.
Sistem retribusi derek parkir liar telah diterapkan sejak 8 September 2014. Untuk tahap awal, penertiban dilakukan di lima lokasi, yaitu Tanah Abang (Jakarta Pusat), Jatinegara (Jakarta Timur), Marunda (Jakarta Utara), Kalibata (Jakarta Selatan) dan Stasiun Jakarta Kota (Jakarta Barat).
Kendaraan yang diderek akan dibawa ke tiga lokasi penyimpanan kendaraan milik Dishub DKI, yakni di Rawa Buaya (Jakarta Barat), Terminal Barang Pulogebang (Jakarta Timur) dan Terminal Barang Tanah Merdeka (Jakarta Utara).
Para pemilik yang ingin mendapatkan kendaraannya kembali setelah diderek, maka diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp500.000 per hari dan akan diakumulasikan terus sesuai lamanya kendaraan itu menginap di tempat penampungan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kala Pengikut Pangeran Madrais di Lereng Ciremai Terusik



Kuningan, Aktual.co – Akhir pekan lalu, Forum Silaturahmi Tata Ruang Peradaban digelar di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Seminar ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan negara dalam perspektif budaya Pancasila dan sesuai amanat pembukaan UUD 45. 
Penunjukan Paseban Tri Panca Tunggal sebagai tuan rumah seminar bukan tanpa alasan. Kiai Madrais, pendiri Kapangeranan Gebang Kinatar, pemilik Paseban, merupakan sosok yang gigih melawan pemerintahan kolonial Belanda. 
Kiai Madrais adalah keturunan dari Kesultanan Gebang, sebuah kesultanan di wilayah Cirebon Timur. Ketika pemerintah Hindia Belanda menyerang kesultanan ini, Madrais diungsikan ke daerah Cigugur. 
Sang pangeran yang juga dikenal sebagai Pangeran Sadewa Alibasa, dibesarkan dalam tradisi Islam dan tumbuh sebagai seorang spiritualis. 
Ia mendirikan pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam, kemudian mengembangkan pemahaman yang digalinya dari tradisi pra-Islam masyarakat Sunda yang agraris. Ia mengajarkan pentingnya menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri, yaitu Sunda.
Oleh pemerintah Belanda, Madrais belakangan ditangkap dan dibuang ke Ternate, dan baru kembali sekitar tahun 1920 untuk melanjutkan ajarannya.
Namun, kehidupan pengikut Kiai Madrais kini terusik. Sebabnya, mereka khawatir dengan rencana eksplorasi dan ekpsloitasi geothermal yang dilakukan Chevron. Ika Kartika, salah satu warga mengatakan, saat ini warga terus berjuang supaya proyek ini dihentikan. 
Soalnya Gunung Ciremai merupakan sumber air warga. Kalau Chevron jadi beroperasi, dikhawatirkan mengurangi produksi air. Selain itu, di kawasan tersebut terdapat situs atau petilasan Pangeran Madrais. Jadi proyek ini membuat situs tersebut tergusur, dan akan menghilangkan nilai sejarah.

Artikel ini ditulis oleh:

Warnoto

Penaikan Harga BBM Tak Akan Berujung Pemakzulan Presiden Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian mengatakan, wacana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo.
“Itu kan kebijakan, bukan hal-hal yang bisa menggiring Jokowi ke impeachment (pemakzulan),” kata Alfan Alfian saat dihubungi, Jumat (7/11) malam.
Dia mengatakan, bagi partai oposisi wacana penaikan harga BBM bersubsidi dapat menjadi amunisi untuk mengkritisi. Namun, kebijakan itu jika benar diambil, tidak akan sampai menjatuhkan pemerintahan saat ini.
“Sekalipun potensi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi besar, namun tidak otomatis menjatuhkan pemerintah. Yang jelas menaikkan harga BBM bersubsidi membuat pemerintahan Jokowi jadi kurang populer,” kata dia.
Menurut dia, kharisma Jokowi bakal diuji dalam wacana penaikan harga BBM bersubsidi, serta tidak tertutup kemungkinan publik yang mendukung Jokowi dalam Pilpres juga ikut melakukan demonstrasi.
Belakangan ini bergulir wacana bahwa pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Sinyal-sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi disebut-sebut jelas terlihat dari penerbitan tiga kartu berbasis jaminan oleh Presiden Jokowi belum lama ini.
Ketiga kartu Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) disebut-sebut merupakan bantalan atau kompensasi pemerintah atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Artikel ini ditulis oleh:

1...42,36642,36742,368...43,556Halaman 42,367 dari 43,556

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya