Jakarta, Aktual.co — Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto mengatakan jumlah kabinet pemerintahan baru dipastikan berjumlah 34 dengan komposisi 18 dari kalangan profesional murni dan 16 dari kalangan profesional partai.
“Komposisinya masih sama 16-18,” kata Andi di Jakarta, Kamis (23/10).
Andi mengumumkan, seleksi penentuan susunan kabinet telah 99 persen dan masing-masing pos dinilai sudah diisi sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo.
Ia juga menyatakan, Presiden mengirimkan surat meminta pertimbangan ke DPR karena perubahan kementerian yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai akan mengakibatkan pergeseran alokasi pada APBN.
“Relatif tidak mengubah pos-pos anggaran secara signifikan kecuali Kemenko Maritim,” katanya.
Hal itu, ujar dia, karena Kementerian Koordinator Maritim adalah kementerian baru yang bukan merupakan hasil penggabungan atau pemisahan berdasarkan daftar kementerian dari zaman Presiden SBY.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menyusun kabinet yang berprofilkan figur yang bersih atau bebas korupsi memang tidak mudah.
“Joko Widodo kan sudah berjanji kepada rakyat untuk membentuk kabinet yang bersih. Itu yang membuat kenapa kabinet Jokowi-Jusuf Kalla belum diumumkan,” kata analis politik Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo di Semarang, Kamis (23/10).
Ia menjelaskan Jokowi-JK pasti sudah memiliki profil final siapa saja figur yang akan duduk di kabinetnya sebelum dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014.
Namun, kata dia, ternyata ada beberapa yang mendapatkan catatan merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mau tidak mau Jokowi harus “mengocok ulang” susunan kabinetnya.
“Daftar calon menteri itu kan dikirimkan ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kalau ternyata ada yang mendapat tanda ‘merah’ ya harus diganti,” katanya.
Persoalannya, kata dia, penggantian figur calon menteri tidak mudah, apalagi jika yang diganti merupakan “jatah” partai politik koalisi sehingga harus menunggu keputusan dari parpol.
“Kalau hasil telaah KPK dan PPATK ada figur-figur yang memperoleh tanda ‘merah’ atau ‘kuning’ kan bagaimana? Jika yang bersangkutan dari parpol kan ya dikembalikan ke pimpinan parpol,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan penasihat Tim Transisi KH Hasyim Muzadi menyarankan Presiden Joko Widodo untuk “menegakkan kepala”. Jokowi harus percaya diri dengan hak prerogatif yang dimilikinya untuk menyusun kabinet.
“Pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-sarannya sekaligus ‘tegakkan kepala’ sebagai Kepala Negara, agar ada keseimbangan antara ‘warning’ atau peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah atau ‘presumption of innocence’,” kata Hasyim di Jakarta, Kamis.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan perlu ada keseimbangan antara upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan prerogratif Presiden dalam menyusun kabinet sesuai undang-undang.
“Kita harus ingat bahwa Presiden ex officio adalah Kepala Negara yang dapat mengatur trias politika sekaligus sesuai dengan alur demokrasi, tidak hanya kepala eksekutif,” katanya.
Hasyim menilai penyusunan kabinet menjadi rumit antara lain karena rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuka ke publik, sekalipun tidak menyebut nama.
“Menurut pengertian saya yang awam, rekomendasi tersebut sangat perlu, namun berstatus rahasia negara, sangat tertutup dan hanya bisa dibaca oleh Presiden dan Kepala Negara,” kata Hasyim.
Andaikan saja, kata Hasyim, rekomendasi KPK disampaikan kepada Presiden secara tertutup, tentu Presiden akan secara bijak dapat menyelenggarakan kabinet bersih tanpa goncangan.
“Saya percaya Pak Jokowi berkepribadian antikorupsi. Tapi semua telah terlanjur, kotak pandora telah dibuka tanpa bisa ditutup lagi. Tinggal kembali ke Presiden dan Kepala Negara. Presiden tidak perlu merasa ter-fait accompli dengan rekomendasi yang dipublisir itu,” katanya.
Hasyim mengatakan bahwa baik calon yang berpotensi melakukan korupsi bukan hanya yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK. Yang diberi tanda hijau pun tidak ada jaminan untuk tidak menyeleweng.
“Siapa yang menjamin ke depan tidak korupsi? Yang hijau pun nanti kalau korupsi harus dicopot, dan tidak menjadi aib untuk Presiden,” kata Hasyim.
Sementara kepada masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu mengimbau agar proporsional dalam menilai keadaan.
“Hari ini ujian pertama untuk Jokowi dan akan terus banyak ujian, dan pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah Presiden sendiri, bukan orang lain,” kata Hasyim.

Artikel ini ditulis oleh: