Jakarta, Aktual.co — Omset kerajinan batu akik yang ditekuni warganya di Desa Datarnangka, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat setiap bulannya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Omset batu akik setiap kepala keluarga rata-rata minimal Rp5 juta setiap bulannya dan saat ini sudah ada sekitar 300 kepala keluarga yang menekuni kerajinan batu akik, bahkan sudah ada seorang warga yang omsetnya dalam sebulan mencapai Rp400 juta,” kata Kepala Desa Datarnangka, Aris Slamet di Sukabumi, Selasa (21/10).

Menurut Aris, sampai saat ini sudah ada dua kampung yang warganya menekuni kerajinan membuat batu akik yakni di Kampung Datarnangka dan Garduh. Bahkan, usaha kecil menengah ini sudah mulai menjalar ke kampung-kampung lainnya dan warga pun banyak yang beralih mata pencahariannya menjadi pengrajin batu hiasan ini.

Lebih lanjut, batu akik yang dihasilkan ini mayoritas untuk ekspor seperti ke negara-negara di Asia, Eropa, Afrika dan lain-lain. Bahkan, sekitar 80 persen hasil kerajinan batu akik ini untuk ekspor dan sisanya baru di pasarkan di dalam negeri atau pasar lokal. Walaupun omsetnya sudah puluhan miliar setiap bulannya, tetapi masih ada kekurangan seperti belum terbentuknya lembaga yang menaungi para pengrajin bahkan alatnya pun masih tradisional.

“Kami berharap, ada bantuan tambahan untuk warga khususnya yang baru saja merintis. Usaha batu akik ini sudah ditekuni warga puluhan tahun dan ternyata hasilnya bisa menyekolahkan anak mereka hingga lulus kuliah,” tambahnya.

Sementara, salah seorang pengrajin batu akik di Kampung Datar Nangka, Oman (57) mengatakan dirinya sudah bergelut di usaha ini selama 32 tahun dan setiap bulannya omset atau pendapatan bersihnya sekitar Rp5 juta. Dengan usahanya ini, Oman yang memiliki lima orang anak sudah berhasil mengkuliahkan anak sulungnya menjadi dokter, perawat dan satu lagi sedang kuliah di STISIF Sukabumi.

“Alhamdulillah, dari batu akik saya bisa menyekolahkan anak saya hingga menjadi dokter dan saat ini tinggal dua anak saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP,” tambahnya.

Untuk pelanggan, warga tidak perlu sulit lagi, karena sudah ada ratusan pelanggan yang setiap waktu datang ke kampung ini hanya untuk berburu batu akik. Walaupun bahan utamanya tidak seluruh hasil tambang di Sukabumi, tetapi batu akik Sagaranten ini sudah terkenal karena kualitas dan hasil gosokannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Pascapelantikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, dalam beberapa hari ini bakal mengumumkan nama-nama kabinet yang membantunya dalam lima tahun ke depan. Nama Sri Mulyani, Chatib Basri, Rini Soewandi dan Darmin Nasution mencuat karena disebut sebagai kandidat kuat menteri Keuangan di kabinet Jokowi-JK.

Menanggapi hal itu, Direktur Institute for Developement of Economics and Finance (INDEF) , Enny Sri Hartati menegaskan bahwa Jokowi tidak boleh memilih calon-colon menteri yang lebih pro-pasar alias neolib.

“Jokowi-JK itu sudah punya tiga kriteria utama. Pertama, dia harus profesional. Dan profesional di bidang ekonomi juga harus mempunyai kapabilitas,” ujar Enny di Jakarta, Selasa (21/10).

Enny melanjutkan, kriteria kedua adalah kabinet yang akan menduduki posisi tersebut harus berintegritas, yakni terbebas dari berbagai kepentingan. Dan ketiga, kandidat yang memiliki pra syarat yang paling penting, yakni harus mempunyai ideologi ekonomian kerakyatan.

“Nah kalau menteri-menteri yang dipilih Jokowi terlalu pro-pasar, bagaimana bisa memenuhi prasyarat ideologi ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Terlebih, kata Enny, kedua kandidat tersebut merupakan bagian dari pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Di bidang ekonomi, kabinetnya Pak SBY termasuk yang gagal. Nah kalau gagal, berarti menteri ekonominya zaman Pak SBY, gagal. Kalau sudah gagal, kenapa harus dipilih lagi,” cetusnya.

Kata kunci Jokowi-JK untuk memilih kandidat menterinya, termasuk menteri keuangan, yakni harus sesuai janji Jokowi-JK itu sendiri, yakni harus mempunyai ideologi ekonomi kerakyatan dan tidak memilih lagi yang sudah gagal. Jika Jokowi-JK tetap memilih kandidat tersebut, maka hal itu kan bertentangan dengan trisakti dan nawacita.

“Ya, iyah. Jadi artinya bagaimana konsistensi kebijakan pemerintahannya Pak Jokowi-JK, kalau memilih menterinya tidak sesuai dengan ideologi yang diusung,” tegasnya.

Terkait kasus Bank Century yang sempat menyibukkan Sri Mulyani, Enny enggan berkomentar, karena hal itu merupakan ranah hukum.

“Itu biarkan hukum kalau persoalan Bank Century dan sebagainya. Tapi yang diinginkan masyarakat, Pak Jokowi harus konsisten dengan janjinya. Bahwa yang akan menjadi flat form ekonomi, arah kebijakan ekonomi 5 tahun kedepan, adalah kemandirian ekonomi dan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.

Selain itu, jika Jokowi-JK memilih menterinya yang tidak seiring dengan flat form program ekonomi yang akan diusung, maka Jokowi-JK tidak akan bisa mencapai program-program tersebut.

“Kalau Pak Jokowi dalam memilih menterinya saja sudah tidak konsten dengan flat form ekonominya. Jadi bagaimana kita berharap Pak Jokowi-JK bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka