Jakarta, Aktual.co — Anak Sulung Bupati Karawang Ade Swara, Gina F Swara, merampungkan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), terkait kasus yang telah menjerat kedua orang tuanya sebagai tersangka.
Gina mengaku, pada pemeriksaan kali ini, penyidik KPK mencecar dirinya seputar aset milik keluarganya.
“Saya tadi dikonfirmasi seputar aset. Sawah. Gitu aja. Nggak. Nggak sampai berhektar-hektar (luas tanah). Selain itu, kegiatan saya sehari-hari, usaha-usaha saya,” ujar Gina, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10).
Anak Bupati Karawang itu enggan berkomentar saat ditanya pewarta apakah dirinya terindikasi menerima uang hasil korupsi yang diduga dilakukan orang tuanya. Ia hanya menjelaskan bahwa hanya diperiksa soal aset yang berupa tanah di daerah Karawang.
“Saya diperiksa karena saya putri bapak (Ade Swara) terus ada aset memang atas nama saya. Hanya ditanyakan darimana aset itu didapatkan. Kalau saya kan ya namanya orantua kan ya mungkin mengatasnamakan anak namanya ya wajar aja. 600 apa 700 meter gitu (luas tanah). Seputar itulah,” jelas Gina.
Ade dan Nurlatifah adalah dua tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin SPPL atas nama PT Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang.
Keduanya diduga meminta uang Rp 5 miliar kepada PT Tatar Kertabumi untuk penerbitan surat izin untuk pembangungan mall d Karawang.
Bupati Karawang dan istrinya itu disangkakan telah melanggar Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 jo Pasal 55 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia Ubedilah Badrun mengatakan, Presiden Joko Widodo harus tegas dalam menyusun kabinet karena ada sejumlah nama yang diduga berpotensi korupsi dan memiliki kepentingan partai politik.
“Jokowi perlu menunjukkan ketegasan dan kepemimpinannya dalam menyusun kabinet karena 40 persen nama calon menteri bermasalah,” kata Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, Selasa (21/10).
Dirinya mengatakan, Presiden Jokowi harus keluar dari pusaran kepemilikan modal dan kepentingan partai pada nama-nama yang akan dicalonkan menjadi menteri.
Sebanyak 40 persen nama yang diusulkan menjadi calon menteri mendapat lampu kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga bermasalah, baik dari integritas dan komitmen anti korupsinya.
“Menteri yang diangkat tidak perlu dari kalangan terkenal, menengah saja namun profesional, berintegritas, dan mau bekerja keras,” kata dia.
Selain itu, Ubed memaparkan ada lima faktor yang memengaruhi Presiden dalam menyusun kabinet, yakni kalangan dari pendukung finansial Jokowi-JK pada masa kampanye, partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP, golongan elit intelektual, pihak yang terlibat intervensi dengan Megawati dan Jusuf Kalla, serta relawan yang mempunyai kontribusi besar.
Pria kelahiran Indramayu 15 Maret 1972 itu menyebutkan sejumlah nama yang dinilai menjadi calon menteri terkuat, antara lain Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Jenderal TNI Budiman sebagai Menteri Pertahanan.
Mengenai keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ketua umum partai menjadi menteri, Ubed mengapresiasi keputusan tersebut.
“Saya apresiasi keputusan Jokowi yang melarang ketua umum partai menjadi menteri. Meski demikian, Jokowi harus bertindak tegas kepada menteri yang masih terikat dengan partainya. Keputusan ini tentunya menguji konsistensi Jokowi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengakui adanya usulan dua komisi yang dikabarkan untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun dia meluruskan bahwa usulan yang dibahas dalam rapat internal Koalisi Merah Putih (KMP) tersebut.
“Jangan dibolak-balik, diluruskan itu. Jadi mereka (KIH) yang minta (dua komisi),” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
Keputusan soal komisi dan Alat Kelengkapan DPR (AKD) dibahas melalui Sidang Paripurna hari ini. Informasinya, KIH akan mendapatkan dua kursi untuk menempati dua komisi. Ini sejalan dengan membelotnya Fraksi-PPP dari KMP ke KIH.
Diungkapkan Fahri, dalam proses pemilihan pimpinan komisi dan AKD hal yang perlu diketahui adalah dua hal. Pertama proses pemilihan yang dikedepankan adalah melalui musyawarah mufakat. Namun apabila musyawarah mufakat tidak menemui kesepakatan, maka diambil melalui suara terbanyak atau voting. 
“Ada dua cara, pertama musyawarah mufakat, tapi kalau musyawarah gagal tetap voting,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: