Jakarta, Aktual.co — Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa Douglas Broderick menyampaikan apresiasi atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia Joko Widodo dan Jusuf Kalla di gedung MPR, Jakarta.
“Hari ini merupakan hari berbahagia. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, telah menyampaikan ucapan selamat dan kami sangat bahagia bisa berada di sini menyaksikan pelantikan,” kata Broderick seusai acara pelantikan di Jakarta, Senin (20/10).
Broderick mengatakan organisasi internasional tersebut menantikan kepemimpinan Joko Widodo agar dapat membawa kemakmuran dan kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang menggapai semua lapisan masyarakat.
Koordinator PBB juga mengapresiasi pidato Presiden Jokowi yang mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun Indonesia.
“Dia (Jokowi) memastikan seluruh warga berada di kapal yang sama dan rela turun ke lapangan untuk menolong warga Indonesia lain dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan serta pertumbuhan ekonomi yang merata,” kata Broderick.
Menurut Broderick, tantangan terbesar di era pemerintahan Jokowi adalah ketidakmerataan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang tersebar di beberapa daerah.
“Namun hal itu dapat diatasi oleh Indonesia jika rakyat dan pemerintah bekerja bersama dalam pembangunan ekonomi,” kata Broderick.
Koordinator Residen PBB mengatakan Jokowi juga perlu menuntaskan masalah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia agar tersebar dengan merata.
“Presiden Jokowi telah menyebutkan pendidikan dalam pidatonya dan kami harap Indonesia dapat lebih berperan dalam pembangunan pendidikan,” kata Broderick.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta beraksi di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Senin (20/10). Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo serius merealisasikan seluruh janji politik saat mengemban tugas barunya.
“Kami catat ada 66 janji Presiden Jokowi, cukup banyak dan kami harap nanti bisa direalisasikan,” kata Ketua Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) komisariat Universitas Gadjah Mada (UGM) Dzikri Asykarulloh, di sela aksi tersebut.
Ia mengatakan, visi dan misi Jokowi-JK yang tertuang dalam “Nawa Cita” serta janji politik lainnya merupakan bentuk hutang kepada masyarakat yang ke depan harus direalisasikan.
“Jokowi harus lebih bersungguh-sungguh dari ketika menjalani tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta,” tutur dia.
Ia berharap dalam menjalankan tugas baru sebagai presiden, Jokowi tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang hanya mementingkan golongan atau kelompok tertentu saja.
“Kami berharap Jokowi dapat mewujud sebagai pemimpin yang benar-benar adil dan amanah bagi rakyatnya,” tukas dia.
KAMMI DIY, kata dia, sebagai gerakan ekstra parlementer akan siap mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, serta menolak kebijakan yang merugikan rakyat.
“Kami juga tidak ingin sampai ada politik pencitraan dalam pemerintahan Jokowi nanti,” ucapnya.
Aksi tersebut juga disertai dengan pembentangan kain putih di tengah jalan, dan mempersilakan masyarakat membubuhkan tanda tangan di kain tersebut sebagai saksi mengawal janji Jokowi terhitung sejak dilantik, hingga 5 tahun ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Empat dari 10 pemohon bersikeras untuk dilakukan pengujian formal dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) terhadap UUD 1945.
Para pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan proses pembentukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
“Kami tetap akan mengajukan uji materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tersebut,” ujar Hasan Lumban Raja, kuasa hukum salah satu pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (20/10).
Para pemohon berpendapat tindakan Presiden yang mengesahkan UU yang belum mendapat persetujuan sah dari DPR tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tentang proses pembentukan Undang Undang.
Akibatnya,pengesahan tersebut tidak mengikat secara hukum dan UU Nomor 22 Tahun 2014 harus dinyatakan batal sejak awal.
Kendati demikian, Hakim Konstitusi sudah menekankan bahwa UU Pilkada tersebut sudah tidak berlaku dan telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.
Menanggapi tuntutan pemohon, Hakim Konstitusi Arif Hidayat mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan membawa permohonan tersebut ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
“Kami akan membawa permohonan terkat uji materi UU Nomor 22 Tahun 2013 ini ke dalam RPH, nanti pemohon juga akan diundang,” kata Arif Hidayat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby