Jakarta, Aktual.co — Meski sudah menjabat sebagai pembantu Presiden, namun hingga saat ini belum ada satu pun Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla yang melaporkan laporan harta harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun demikian, hal tersebut berbanding terbalik dengan para mantan menteri yang sebelumnya menjabat di kabinet jilid II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 34 dari mereka 10 orang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.
“Sampai hari ini belum ada satu pun Menteri (Kabinet Kerja) yang melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan menteri yang lama ada 10 orang yang sudah membuat laporan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Senin (3/11).
Meski demikian, Johan yang baru saja diangkat sebagai Deputi Bidang Pencegahan itu mengaku belum ada upaya khusus untuk meminta agar para menteri tersebut segera membuat LHKPN. Johan berpendapat, terhitung hari ini, para menteri tersebut baru menjabat selama seminggu.
“Kan baru seminggu menjabat. Waktunya masih banyak, sampai 90 hari sejak menjabat untuk membuat LHKPN. Kalau kita di sini ya menunggu saja para menteri tersebut datang dan membuat laporan.”
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengingatkan ataupun menyampaikan himbauan kepada para menteri tersebut untuk segera melaporkan harta kekayaannya.
Menurut dia, sebagai penyelenggara negara, harusnya para menteri tersebut sudah mengetahui kewajiban mereka. Para menteri ini semestinya menyadari bahwa laporan tersebut merupakan langkah awal sebagai komitmen para menteri untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Beberapa waktu lalu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah berdiskusi dengan Wali Kota Rotterdam tentang Giant Sea Wall. Kota terbesar kedua di Belanda itu memang telah berpengalaman membangun pulau reklamasi serupa.
Namun, proyek tanggul laut raksasa yang memiliki nilai proyek Rp 500 triliun itu pun diduga saat ini terkatung-katung. Pasalnya, belum ada realisasi jelas mengenai tindak lanjut pengerjaan setelah pemancangan dilakukan itu.
Menanggapi hal tersebut, Indonesia Corruption Watch menganggap untuk mengawasi proyek tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilibatkan dari awal. Pasalnya, nilai proyek untuk membangun tanggul raksasa itu tak sedikit.
“Sehingga itu jelas, harus ada pengawasan. Saya rasa dalam hal ini KPK perlu ikut campur ya. KPK harus terlibat sejak awal,” kata Koordinator ICW Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Emerson Yuntho ketika dihubungi Aktual.co, Senin (3/11).
Dia menilai, alasan KPK untuk dilibatkan karena nilai untuk mengerjakan proyek tersebut cukup pantastis. Sehingga perlu diawasi untuk menghidari terjadinya praktik korupsi. “Perlu ada pengawasan, dan pemerintah harus memikirkan itu.”
Jika perlu, sambung Emerson, KPK meminta keterangan soal pembangunan proyek tersebut. “Bahkan kalau perlu dimintai keterangan perlu tidak proyek ini,” kata dia.
Pemerintah resmi melakukan groundbreaking atau pencanangan dimulainya pembangunan tanggul pada Fase A mega proyek tersebut. Pembangunan tanggul ini akan berlangsung selama tiga tahun. Pembangunan akan dimulai pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2018.
Pembangunan tanggul itu akan melibatkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI, dan juga pihak pengembang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI akan bersama mengerjakan sepanjang 8 kilometer tanggul. Biaya ditanggung masing-masing separuh. Sisa 24 kilometer tanggul lainnya akan dikerjakan oleh pihak pengembang. Biaya akan dibebankan kepada para pengembang yang mengembangkan usaha di pesisir utara. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Konfederasi Serikat Buruh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengajukan delapan tuntutan buruh kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015.
Menurut Presiden KSBSI Mudhofir di Jakarta, Minggu, pengajuan delapan poin tuntutan buruh tersebut sengaja dilakukan menjelang pengumuman dan pemberlakuan UMP 2015.
Poin yang diajukan, yakni pertama, kenaikan UMP DKI sebesar Rp3,2 juta; kedua, pencabutan Kepmen Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pembayaran Upah; dan ketiga, pencabutan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Keempat, pencabutan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Outsourching; kelima, penghapusan outsourcing di tubuh BUMN; dan keenam, ratifikasi konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga.
Poin ketujuh, menolak KHL Dewan Pengupahan DKI Jakarta, dan poin kedelapan pencabutan Pergub DKI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Penangguhan UMP DKI Jakarta.
Poin-poin yang diajukan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi yang ada di tengah masyarakat, termasuk memperhitungkan rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah dan berdampak meningkatkan laju inflasi, terutama kebutuhan hidup pokok akan melambung tinggi.
“Otomatis sangat berpengaruh terhadap daya beli buruh yang berimbas pada jauhnya cita-cita hidup layak bagi buruh,” ujar Mudhofir.
Mudhofir mengatakan bahwa politik upah murah hanya akan membuat perekonomian bangsa menjadi hancur, kurangnya produktivitas, kurangnya daya beli, melemahnya sektor perdagangan, dan lain-lain.
Jelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, pemerintah diminta menyediakan sarana prasarana, salah satunya adalah upah layak bagi buruh.
“Persaingan pasar bebas ASEAN akan memaksa buruh membeli berbagai macam kebutuhan yang bukan tidak mungkin harga barang disamakan dengan harga pada negara-negara lain di wilayah ASEAN. Untuk itu, kenaikan upah harus disejajarkan dengan upah layak negara regional ASEAN lainnya,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh: