Jakarta, Aktual.co — Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Pemerintahan Bersih akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tanda kuning dan merah pada proses seleksi calon menteri pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. 
Sesuai rencana, tokoh politik dan kelompok masyarakat itu datang pukul 10.00 Wib, Senin 3 November 2014. Mereka yang hadir adalah Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98) dan Sri Palupi (Ecosoc).
Selanjutnya Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti) dan beberapa tokoh lainnya. 
“Kita ingin pemerintahan Jokow-JK bersih dari korupsi. Bahkan tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi bersih dari jejaring neoliberalisme dan para mafioso,” tegas salah satu tokoh yang akan mendatangi KPK, Karyono Wibowo, saat dihubungi Senin (3/11).
Menurutnya, janji Jokowi untuk memberantas korupsi harus diperkuat oleh seluruh kekuatan masyarakat civil (civil society). Apalagi rakyat berharap kabinet pemerintahan Jokowi benar-benar bersih dari korupsi. (Baca: Catatan Merah Menteri Kabinet Jokowi)
“Yang mendasari Koalisi Masyarakat Sipil mendesak KPK, karena adanya sinyalemen dari pimpinan KPK sendiri bahwa ada sejumlah menteri yang masuk kabinet Jokowi terindikasi kuat mereka terlibat korupsi,” kata Karyono.
“Maka dari itu KPK hendaknya segera memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang memiliki catatan merah dan kuning,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah tokoh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintah Bersih berencana akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/11) pagi ini.
Tujuannya, meminta KPK untuk memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning, alias memiliki rekam jejak korupsi.
“Juga meminta kepada KPK untuk terlibat menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN,” seperti yang dikutip dari undangan resminya, di Jakarta, Senin (3/10).
Pertemuan yang diagendakan sekitar pukul 10.00 WIB itu akan diterima oleh salah satu komisioner pimpinan KPK, yakni Adnan Pandu Praja.
“Nanti ditemui Adnan Pandu Praja,” kata salah satu elemen masyarakat dari Lingkar Studi Trisakti (LST), Karyono Wibowo dari kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (3/11). (Baca: Tokoh dan Aktivis Tanyakan Menteri Bercatatan Merah)
Untuk diketahui, para tokoh yang akan hadir diantaranya, yakni Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Ferdinand (Energy Watch).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Tiga dari 5 calon Jaksa Agung yang dipertimbangkan Presiden Jokowi memang dikenal integritasnya dalam isu korupsi.
“Tapi kelimanya sama sekali tidak punya track record dalam promosi dan advokasi HAM. Padahal Jaksa Agung adalah harapan terakhir penegakan HAM,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Senin (3/11).
Dengan demikian, besar kemungkinan Jokowi gagal memenuhi janjinya untuk mengadili para jenderal yang diduga melanggar HAM pada masa lalu.
“Perlu diingat bahwa tantangan terbesar Jaksa Agung adalah keberaniannya menembus kebuntuan penegakan HAM,” katanya.
Sedangkan untuk pemberantasan korupsi, publik sudah lebih terpikat dan percaya dengan KPK.
“Jadi, semestinya Jokowi mencari figur lain, yang punya nyali pada penegakan HAM. Perlu diingat pula, kelima calon itu adalah pernah menjabat di masa sebelumnya dengan prestasi biasa saja,” kata Hendardi.
Laporan: Adri Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (3/11). Dia mengaku kedatanganya itu untuk minta lembaga tersebut memanggil dan memeriksa menteri-menteri yang diduga memiliki catatan merah dan kuning, alias memiliki rekam jejak korupsi.
Dia juga akan meminta kepada KPK untuk terlibat menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara baik di pemerintahan maupun di BUMN. Hal tersebut, kata Ray dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, maka gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil  untuk Pemerintahan Bersih akan bertemu dengan pimpinan KPK.
“Kita kesini meminta kepada KPK untuk melakukan panggilan terhadap menteri-menteri yang diberi tanda merah dan kuning. Hal tersebut jangan hanya sekedar wacara politik saja. Kan itu sama dengan mencabut hak politik seseorang,” kata Ray ketika dimintai keterangan di Gedung KPK.
Dia mengatakan, KPK dalam hal ini harus juga mengungkapkan kasus menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang diduga diberi catatan merah dan kuning itu. “Jadi harus diungkapkan kasusnya, bukan nama-namanya. Jadi pengertiannya bukan nama, hal tersebut juga untuk menghindari fitnah. Ini kan hak politik mereka.”
Ray berpendapat, KPK seharusnya jika memang menteri yang diberi tanda merah dan kuning, maka KPK harus berani mencabut nama yang telah diduga ditandai itu.
“Kalau intinya itu merah, kenapa gak cabut saja, segera di di cabut nama-nama merah. KPK dalam hal ini harus mengungkap kasusnya,” kata dia.
Dalam hal ini, Ray datang bersama dengan tokoh-tokoh antara lain Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Ray Rangkuti (Direktur LIMA), Haris Ashar (Kontras), Cilm (eksponen 98),Sri Palupi (Ecosoc), Dani Setiawan (KAU), Riza Damanik, Siti Maimunah, Jeirry Sumampow (TEPI), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti), dll. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby