Jakarta, Aktual.co —Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendesak pemerintahan Joko Widodo nanti harus memberi perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan teknologi pertanian tembakau.
Ketua DPP APTI Nurtantio Wisnu Brata mengatakan teknologi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian tembakau sehingga bisa meningkatkan produksi secara total. 
Sedangkan saat ini, ujarnya, teknologi pertanian Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara di kawasan. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya produktivitas tembakau.
Untuk meningkatkan produktivitas tanaman tembakau, kata dia, salah satu caranya adalah dengan pemerintahan Jokowi  menghidupkan kembali fungsi dan peran Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas). Yang ironisnya telah dihapus keberadaannya oleh Kementerian Pertanian RI.
Selain itu, APTI juga berharap pemerintahan Jokowi mampu mewujudkan mandat UU Perkebunan yang belum lama disahkan DPR. 
Di dalam UU itu, kata dia, diatur mengenai perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan SDM, dan pembinaan dan pengawasan.
“Pertanian tembakau sebagai salah satu sektor pertanian unggulan harus menjadi prioritas dan perhatian utama,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Joko Widodo diminta tidak menelurkan kebijakan yang pro asing sehingga bisa merugikan industri tembakau lokal.
Disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Mukhyir Hasan Hasibuan, posisi buruh saat ini sangat rentan karena telah menjadi korban dari adanya penurunan kesejahteraan akibat regulasi yang memberatkan industri tembakau.
Problem yang bakal muncul di tenaga kerja akibat regulasi yang tidak berpihak pada industri tembakau, ujarnya, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga penutupan pabrik. 
Jika sampai terjadi penutupan pabrik, maka PHK besar-besaran tidak bisa dielakkan. 
Dia pun meminta agar pemerintah nantinya tidak membatasi rokok kretek lokal. Karena jika dilakukan, maka tanaman cengkeh khas Indonesia akan tergusur. Sedangkan rokok kretek merupakan produk budaya asli bangsa Indonesia yang menggunakan bahan tambahan cengkeh akan musnah.
“Petani cengkeh dan pekerja rokok kretek akan menjadi korban. Indonesia tidak sama dengan negara lainnya dalam hal skala, kontribusi dan permasalahan tembakau lainnya,” ujarnya, Minggu (19/10).
Untuk mengatur industri tembakau Indonesia, ujarnya, pemerintah tidak perlu mengacu kepada peraturan internasional seperti Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). 
Karena Indonesia, kata dia, telah memiliki berbagai aturan yang mengatur industri hasil tembakau. “Yakni UU No 11 tahun 1995, UU No 26 tahun 2009, PP No 109 Tahun 2012,” kata Mukhyir.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Ada dua penyakit baru di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya dipimpin Joko Widodo lalu sekarang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta. 
Yakni keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) dan pengesahannya, serta minimnya penyerapan anggaran tahunan.
Dikatakan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, keterlambatan pembahasan RAPBD DKI tahun 2015 bakal terjadi karena hingga saat ini belum ada pembahasan antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI yang dipimpin Ahok.
“Ini artinya pengesahan RAPBD 2015 menjadi APBD 2015 akan tertunda lagi, dan pelayanan ke publik akan terganggu,” ujarnya, saat dihubungi Minggu (19/10).
Sedangkan minimnya realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2014 bisa terlihat di Triwulan IV (Oktober -Desember) sekarang. “Realisasi penyerapan APBD DKI Jakarta 2014 baru di atas 30 persen. Ini sungguh memalukan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: