14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 727

Indonesia Siap Borong Alutsista dan Pesawat dari AS, Demi Hindari Tarif Tinggi

F-15EX. Aktual/BOEING

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pesawat dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari paket kesepakatan dagang komprehensif yang tengah dirundingkan kedua negara.

Mengutip laporan Bloomberg, Jumat (4/7), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, sekaligus merespons ancaman tarif sebesar 32% yang berpotensi diberlakukan Washington terhadap sejumlah produk Indonesia.

“Tahun lalu, defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia tercatat mencapai US$17,9 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini,” kata Airlangga.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Indonesia berencana mengimpor sejumlah produk strategis dari AS. Di sektor pertahanan, pemerintah membuka peluang untuk memperluas pengadaan alutsista dari Negeri Paman Sam. “Ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Airlangga.

Selain itu, PT Garuda Indonesia disebut sedang menjajaki potensi kerja sama baru, termasuk pembelian pesawat dan layanan perawatan dari perusahaan-perusahaan penerbangan AS.

Langkah pembelian ini dinilai sebagai upaya menghindari tarif tinggi, dengan target agar Indonesia memperoleh perlakuan dagang lebih baik daripada Vietnam yang sebelumnya dikenai tarif sebesar 20%.

Indonesia juga berencana meningkatkan impor gas dan produk pertanian dari AS guna memperkuat ketahanan energi dan pangan dalam negeri. Di sisi regulasi, pemerintah menjanjikan perlakuan yang lebih adil bagi perusahaan-perusahaan asal AS.

Beberapa komitmen tersebut antara lain: Pelonggaran aturan kandungan lokal (TKDN), Penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual, Pembukaan akses ke sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) bagi penyedia asal AS.

Di sektor mineral kritis, pemerintah akan memberikan akses prioritas kepada pembeli dari AS, sekaligus memperketat pengawasan kepemilikan asing di rantai pasok. Tujuannya adalah menjamin transparansi dan keamanan pasokan mineral strategis seperti nikel—di mana Indonesia merupakan pemilik cadangan terbesar di dunia.

Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari strategi AS untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan logam dari perusahaan yang berafiliasi dengan China.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia juga siap menerapkan tarif mendekati nol untuk lebih dari 1.700 komoditas asal AS—sekitar 70% dari total impor dari negara tersebut. Produk-produk yang dimaksud mencakup sektor elektronik, mesin, kimia, kesehatan, baja, pertanian, dan otomotif.

“Pesannya jelas, Indonesia ingin membangun hubungan ekonomi yang seimbang dan berorientasi ke depan, dengan manfaat nyata bagi dunia usaha dan pekerja di kedua negara,” tegas Airlangga.

Meski begitu, pemerintah masih menunggu keputusan final dari Washington sebelum kesepakatan dagang ini benar-benar diimplementasikan.

Sementara itu, dari sisi pasar, nilai tukar rupiah tercatat stabil di level Rp16.180 per dolar AS. Namun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 0,2% pada penutupan perdagangan Jumat (4/7).

Analis Credit Agricole Hong Kong, Jeffrey Zhang, mengatakan pelaku pasar masih mencermati dampak akhir dari kesepakatan tersebut. “Pasar akan melihat hasil akhirnya, terutama untuk membandingkan tarif final antarnegara,” ujarnya.

Kesepakatan dagang ini berpotensi menjadi titik balik penting dalam hubungan ekonomi Indonesia-AS, terutama di tengah ketegangan global dan perlombaan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Setelah Telepon Panjang dengan Putin, Trump Sebut Upaya Damai Rusia-Ukraina Macet

Telpon antara Trump dan Putin berlangsung hampir dua jam. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (3/7) tidak menghasilkan kemajuan berarti terkait upaya perdamaian di Ukraina.

“Saya tidak mendapat kemajuan apa pun darinya,” ujar Trump singkat kepada awak media di sebuah pangkalan udara dekat Washington sebelum bertolak ke Iowa untuk agenda kampanye.

Pernyataan itu datang setelah perbincangan hampir satu jam antara kedua pemimpin dunia yang digadang-gadang menjadi momentum diplomasi baru di tengah kebuntuan negosiasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Namun, hasilnya justru mengecewakan pihak Washington.

Sementara itu, Kremlin melalui penasihat Putin, Yuri Ushakov, menyatakan bahwa Presiden Rusia menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan “akar permasalahan” konflik, termasuk penolakan terhadap rencana keanggotaan Ukraina di NATO dan penghentian dukungan militer Barat terhadap Kyiv.

Ushakov menambahkan, tidak ada pembahasan mengenai jeda sementara pengiriman senjata AS ke Ukraina dalam percakapan tersebut. Moskow tetap membuka ruang dialog dengan Washington, namun bersikeras bahwa negosiasi damai harus dilakukan langsung antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa jam setelah percakapan telepon berlangsung, serangan drone Rusia menghantam sebuah kompleks apartemen di wilayah utara Kyiv, menyebabkan kebakaran hebat. Saksi mata melaporkan ledakan besar dan tembakan dari sistem pertahanan udara Ukraina. Selain itu, lima warga sipil tewas akibat serangan artileri di wilayah timur Ukraina.

Situasi ini memicu tekanan politik di dalam negeri AS terhadap Trump. Sejumlah anggota Partai Republik sendiri mulai mendesak Trump agar bersikap lebih tegas terhadap Putin dan mendesaknya ke meja perundingan secara serius.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan dari Denmark bahwa ia berharap bisa berbicara langsung dengan Trump pada Jumat (4/7). Harapan itu muncul di tengah kekhawatiran atas penghentian sementara pengiriman senjata AS ke Kyiv.

Trump membantah bahwa aliran senjata telah dihentikan total, namun mengkritik mantan Presiden Joe Biden karena, menurutnya, telah menguras persediaan militer AS terlalu banyak. “Kami masih memberi senjata, tapi Biden sudah menguras semua cadangan kita. Kita harus memastikan persenjataan kita cukup,” ujarnya.

Menurut laporan Reuters, jeda pengiriman senjata ini disebabkan oleh menipisnya stok senjata penting AS, termasuk sistem pertahanan udara. Pentagon menyatakan bahwa pengurangan tersebut telah memengaruhi pengiriman rudal sistem Patriot — senjata vital yang digunakan Ukraina untuk menangkal misil balistik Rusia.

Pemerintah Ukraina telah memanggil pejabat tinggi AS di Kyiv untuk meminta penjelasan dan menegaskan pentingnya kelanjutan bantuan militer dari Washington. Mereka memperingatkan bahwa jeda pengiriman akan sangat merugikan pertahanan Ukraina di tengah serangan udara dan ofensif darat Rusia yang terus meningkat.

Putin sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan mengurangi agresinya. Alih-alih, ia justru disebut tengah memperluas pengaruh terhadap proses politik di Kyiv dan negara-negara Eropa Timur lainnya.

Dengan kebijakan Trump yang dinilai ambigu dan ancaman serangan Rusia yang terus meningkat, nasib Ukraina kini kian bergantung pada arah politik luar negeri Washington dalam beberapa bulan mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Walhi Laporkan 29 Korporasi Penjahat Lingkungan ke Kejagung, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp200 Triliun

Kerusakan akibat tambang. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama jaringan Walhi daerah, yakni Walhi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, resmi melaporkan 29 korporasi yang diduga terlibat dalam korupsi sumber daya alam (SDA) sekaligus kejahatan lingkungan berskala masif ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dalam laporan yang diserahkan Kamis (3/7), Walhi menyebutkan bahwa dugaan korupsi dan perusakan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp200 triliun.

“Kami melaporkan kembali 29 korporasi penjahat lingkungan yang diduga merugikan negara dan masyarakat, mulai dari perusahaan tambang nikel, perkebunan sawit, hingga PLTU,” ujar Fanny Trijambore, Kepala Kampanye Eksekutif Nasional Walhi.

Adapun rinciannya, laporan tersebut mencakup, 6 perusahaan tambang nikel, 8 perusahaan tambang mineral batuan, 2 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara, 6 perusahaan perkebunan sawit, 1 perusahaan smelter nikel, 1 perusahaan kehutanan, 1 perusahaan real estate, dan 1 perusahaan perkebunan komoditas lain.

Menurut Fanny, modus yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut umumnya serupa: memanfaatkan celah kebijakan untuk mempermudah perizinan, melemahkan penegakan hukum, serta menyingkirkan hak-hak masyarakat lokal. “Kerugiannya sangat besar, bahkan kerusakan ekologis akibat eksploitasi ini nyaris tidak bisa dipulihkan,” tegasnya.

Direktur Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, menyoroti kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena dan Pulau Wawonii sebagai contoh nyata lemahnya perlindungan negara terhadap ruang hidup rakyat. “Selain kerugian negara, kita bicara tentang hilangnya hak dan ruang hidup masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan impunitas korporasi terus berlangsung,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, menambahkan laporan khusus terkait enam anak perusahaan perkebunan sawit milik Astra Agro Lestari (AAL) yang beroperasi di Morowali Utara, Poso, dan Donggala. Ia menyebut adanya indikasi maladministrasi izin, gratifikasi, dan konflik agraria dengan warga setempat. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Agro Nusa Abadi, PT Sawit Jaya Abadi 1 dan 2, PT Rimbun Alam Sentosa, PT Lestari Tani Teladan, dan PT Mamuang.

Uli Arta Siagaan, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Eksekutif Nasional, menegaskan bahwa korporasi yang dilaporkan bergerak lintas sektor — dari tambang emas, tambang nikel, perkebunan sawit, hingga sektor properti dan energi. “Kami mencatat total kerugian mencapai Rp200 triliun akibat praktik ilegal, perusakan hutan, hingga pembongkaran kawasan lindung,” ungkap Uli.

Walhi mengapresiasi Kejaksaan Agung yang menerima laporan mereka dengan baik dan menyatakan komitmennya untuk memilah serta menindaklanjuti laporan tersebut melalui jalur Pidana Umum, Pidana Khusus, maupun Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

“Kami berharap proses hukum berjalan secara transparan, terbuka, dan partisipatif. Tidak boleh ada lagi impunitas bagi para pelaku kejahatan lingkungan,” pungkas Uli.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Walhi melaporkan kejahatan lingkungan ke penegak hukum. Pada Maret 2025 lalu, mereka juga melaporkan 47 perusahaan lain ke Kejaksaan Agung, dan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus-kasus korupsi SDA di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Lestari Moerdijat Serukan Kolaborasi Luas untuk Hentikan Tindak Kekerasan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dorong perluasan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan keterlibatan aktif semua pihak.

“Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai sejumlah pihak belum mampu ditekan secara signifikan, keterlibatan aktif semua pihak harus ditingkatkan untuk mencegah tindak kekerasan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/7).

Berdasarkan catatan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024, terungkap sebanyak 51% anak usia 13–17 tahun mengalami kekerasan.

Sementara itu, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, sekitar 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.

Menurut Lestari, catatan dari survei tersebut harus menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih serius dalam upaya mencegah tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di tanah air.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, berbagai upaya untuk mewujudkan langkah pencegahan yang lebih efektif harus mampu direalisasikan, demi menghadirkan lingkungan tumbuh kembang yang mendukung peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong, upaya peningkatan sosialisasi masif terkait langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan masing-masing.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat, dapat berperan aktif untuk merealisasikan lingkungan yang ramah anak dan perempuan, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Jaksa Tuntut Tom Lembong 7 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Tersangka kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, berbicara dengan awak media di Gedung Kejari Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Aktual/HO-Kejaksaan Agung RI

Jakarta, aktual.com – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dituntut hukuman penjara oleh jaksa dalam perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Jaksa menyatakan yakin bahwa Tom bersalah dalam perkara tersebut.

“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutuskan menyatakan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

Dalam tuntutannya, jaksa meminta agar Tom dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa.

Selain hukuman badan, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 750 juta. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

“Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 750 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan,” kata jaksa.

Tuntutan tersebut merujuk pada pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan sebelumnya, jaksa menyatakan bahwa Tom Lembong memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga merugikan negara lebih dari Rp 515 miliar.

“Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.409.622,47,” ujar jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3).

Jaksa menambahkan bahwa Tom menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian maupun rapat koordinasi antarkementerian.

“Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antarkementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan 21 pengakuan/persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula,” ungkap jaksa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Istri Menteri UMKM Ketahuan Minta Didampingi Kedubes Saat di Eropa, Menuai Tanda Tanya Publik

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman. Aktua/dok dpr.go.id

Jakarta, aktual.com – Istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menteri UMKM) menjadi sorotan publik setelah beredar informasi bahwa dirinya meminta pendampingan dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) saat melakukan kunjungan pribadi ke sejumlah negara di Eropa.

Menurut sumber internal di Kementerian Luar Negeri, permintaan pendampingan tersebut disampaikan secara informal, dengan dalih sebagai “keluarga pejabat negara” yang sedang berada di luar negeri. Namun, tidak ditemukan catatan resmi bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas negara maupun kegiatan kenegaraan yang melibatkan kementerian.

Sejumlah diplomat di Eropa menyebut permintaan itu cukup janggal. “Biasanya KBRI mendampingi kunjungan pejabat negara atau perwakilan resmi yang membawa mandat. Kalau istri menteri sedang dalam urusan pribadi, kami tidak berkewajiban memberikan fasilitas khusus, apalagi pengawalan,” ujar seorang diplomat Indonesia yang enggan disebut namanya.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Menteri UMKM terkait permintaan tersebut. Namun, kejadian ini memunculkan kritik dari kalangan masyarakat sipil yang menilai adanya kecenderungan penyalahgunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat.

Pengamat etika pemerintahan, Dr. Henny Kartika, mengatakan bahwa tindakan seperti ini berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Pejabat publik dan keluarganya seharusnya memahami batas antara tugas negara dan kepentingan pribadi,” ujarnya.

Publik kini menanti klarifikasi resmi dari Kementerian UMKM maupun Kementerian Luar Negeri. Jika terbukti ada pelanggaran atau permintaan fasilitas negara di luar prosedur, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI didorong untuk turut menindaklanjuti.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain