Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, bahwa Kongres ke-4 partai tersebut berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak.
“Alhamdulillah Kongres ke-4 Partai Demokrat terselenggara dengan baik, aman, tertib, lancar dan demokratis,” kata Yudhoyono dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang dipantau, Kamis (14/5).
Dalam akunnya, SBY juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia yang telah ambil bagian secara aktif dan konstruktif.
“Terima kasih juga pada seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Surabaya yang telah mendukung terlaksananya Kongres ke-4 PD dengan baik.”
Kongres Partai Demokrat ke-4 yang diselenggarakan di Surabaya sejak Selasa (12/5) dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, menyepakati SBY menjadi ketua umum partai tersebut untuk periode berikutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur diharapkan segera memulangkan dua warga negara Indonesia, Maharani dan Surya Darma Putra yang dibebaskan dari hukuman mati di Malaysia.
“Kedua orang itu sudah ditunggu pihak keluarganya di kampung halaman, karena merasa senang dan bangga lolos dari hukuman mati,” kata Dosen Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Suhaidi SH, di Medan, Kamis (14/5).
Menurut dia, pihak keluarga dua warga negara Indonesia (WNI) tersebut diyakini sangat mengharapkan para diplomat yang berada di Malaysia dapat memfasilitasi pemulangan Maharani dan Surya Darma Putra ke tanah air.
“Para diplomat yang ada di negara asing, harus lebih aktif lagi mendata WNI yang menghadapi masalah hukum dan berbagai persoalan lainnya,” ujar Suhaidi.
Dia mengatakan, diplomat tersebut jangan hanya menunggu pengaduan dari warga Indonesia, tetapi harus rajin turun ke lapangan untuk memantau permasalahan yang terjadi.
Sebab, tidak diinginkan lagi terjadi kesan pembiaran terhadap kondisi TKI/TKW seperti di Arab Saudi yang tidak diketahui menghadapi ancaman hukuman mati.
Bahkan, staf KBRI di Arab Saudi baru mengetahui adanya hukuman mati tersebut setelah eksekusi dilaksanakan. Kondisi itu dinilai cukup aneh. “Apa tugas diplomat yang ada di luar negeri sehingga tidak mengetahui ada WNI yang dihukum mati,” katanya.
Peristiwa yang terjadi di Arab Saudi tersebut dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga agar tidak terulang lagi di kemudian hari.
“KBRI merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan terhadap WNI dan merupakan perwakilan pemerintah,” kata mantan Pembantu I Dekan Fakultas Hukum USU.
Sebelumnya, Maharani dan Surya Darma Putra dibebaskan setelah Majelis Hakim Mahkamah Persekutuan Putrajaya, Malaysia pada Kamis (7/5) dan menolak tuntutan hukuman mati terhadap keduanya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang banding.
Kedua WNI tersebut tertangkap di sebuah apartemen di kawasan Ampang Hilir, Kuala Lumpur pada Juni 2009 bersama-sama dengan Naseem Haider (WN Pakistan) dan Sunita (WN India). Mereka ditangkap dengan barang bukti berupa narkoba jenis heroin seberat 1170,9 gram dan morfin seberat 198,35 gram.
Pada sidang tingkat pertama, keempatnya didakwa melakukan pengedaran narkoba dengan hukuman gantung sampai mati. Dengan dibebaskannya Maharani dan Surya Darma Putra, sepanjang tahun 2015 sudah ada tujuh WNI yang berhasil lolos dari hukuman mati.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menegaskan, pihaknya tidak akan menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Dia mengatakan, bahwa pihaknya akan segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) kasus dugaan korupsi kerjasama rehabilitas kelola, dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun anggaran 2006-2012.
“KPK akan menerbitkan lagi, surat penyelidikan atau penyidikan. Ini yang nanti akan menerbitkan sprindik (kasus PDAM) baru,” kata Johan ketika berbincang dengan wartawan di gedung KPK, Kamis (14/5).
Meski demikian, lanjut Johan, Sprindik baru kasus PDAM baru akan diterbitkan setelah langkah hukum KPK menanggapi putusan praperadilan Ilham ada hasilnya.
“Belum sampaikan kesimpulan. Tapi, (keputusan Sprindik baru) tidak akan lama. Pekan depan sudah ada langkah perlawanan konkret yang akan dilakukan KPK terkait kalahnya pra-peradilan atas tersangka IAS ini,” tandasnya.
Seperti diketahui, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Yuningtyas Upiek mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK kepada Ilham.
Atas putusan tersebut, Hakim Upiek menyatakan bahwa status tersangka yang disandang oleh Ilham tidak sah.
Politikus Partai Golkar itu dinilai telah merugikan negara sebesar Rp500 miliar. Kerugian itu adalah akibat dari empat kerjasama yang dilakukan PDAM Makassar.
Berdasarkan audit BPK pada 2012, terdapat pula kerugian negara akibat kerjasama antara PDAM Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar dengan nilai Rp38 miliar.
Dalam kasus ini, selain Ilham KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar, Hengky Wijaya sebagai tersangka. Lembaga antirasuah menyatakan, adanya penggelembungan dana dari kerjasama antara dua perusahaan itu.Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menegaskan, pihaknya tidak akan menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Dia mengatakan, bahwa pihaknya akan segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) kasus dugaan korupsi kerjasama rehabilitas kelola, dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun anggaran 2006-2012.
“KPK akan menerbitkan lagi, surat penyelidikan atau penyidikan. Ini yang nanti akan menerbitkan sprindik (kasus PDAM) baru,” kata Johan ketika berbincang dengan wartawan di gedung KPK, Kamis (14/5).
Meski demikian, lanjut Johan, Sprindik baru kasus PDAM baru akan diterbitkan setelah langkah hukum KPK menanggapi putusan praperadilan Ilham ada hasilnya.
“Belum sampaikan kesimpulan. Tapi, (keputusan Sprindik baru) tidak akan lama. Pekan depan sudah ada langkah perlawanan konkret yang akan dilakukan KPK terkait kalahnya pra-peradilan atas tersangka IAS ini,” tandasnya.
Seperti diketahui, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Yuningtyas Upiek mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK kepada Ilham.
Atas putusan tersebut, Hakim Upiek menyatakan bahwa status tersangka yang disandang oleh Ilham tidak sah.
Politikus Partai Golkar itu dinilai telah merugikan negara sebesar Rp500 miliar. Kerugian itu adalah akibat dari empat kerjasama yang dilakukan PDAM Makassar.
Berdasarkan audit BPK pada 2012, terdapat pula kerugian negara akibat kerjasama antara PDAM Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar dengan nilai Rp38 miliar.
Dalam kasus ini, selain Ilham KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar, Hengky Wijaya sebagai tersangka. Lembaga antirasuah menyatakan, adanya penggelembungan dana dari kerjasama antara dua perusahaan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu