Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin berharap ketegangan politik di DPR RI bisa segera berakhir.
“Saya berharap agar ini segera cair, dalam dua hingga tiga hari ke depan. Bagaimana pun juga bangsa ini besar, karena ada kompleksitas yang besar juga,” kata Lukman Hakim yang juga Menteri Agama Kabinet Kerja di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (31/10).
Dia menilai kebersamaan di parlemen sangat penting dan terus harus dibangun. “Saya berharap kondisinya bisa membaik dalam dua hingga tiga hari mendatang, ini tantangan,” kata dia.
Selama ini, kata dia, tradisi di parlemen adalah proporsionalitas, kebersamaan itu dibangun dengan memberikan hak kepada mereka secara proporsional.
“Saya kira ini mencerminkan ke Indonesiaan kita,mudah-mudahan semangat ini tidak luntur, Pancasila dan gotong royong,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mengembangkan kasus penangkapan satu unit truk di Riau yang mengangkut ganja dari Aceh menuju Pulau Jawa demi mencari tersangka baru.
“Langkah selanjutnya adalah penangkapan tersangka baru demi mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut sampai ke akarnya,” kata Kepala Humas BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto di Jakarta, Jumat.
Sumirat mengatakan kecurigaan adanya pelaku baru karena dalam operasi yang menggagalkan pengiriman narkotika lintas pulau tersebut diamankan sebanyak delapan ton ganja yang tercatat sebagai tangkapan BNN terbesar.
“Sampai saat ini penangkapan truk bermuatan ganja di Riau tersebut merupakan tangkapan yang terbesar. Karena besarnya barang bukti tersebut kami mencurigai ini pekerjaan jaringan narkotika,” ucapnya.
Pada penangkapan truk ganja tersebut pihak BNN melakukan penahanan pada lima orang yakni MJ (32) selaku sopir utama, SF (20) sebagai sopir serep, dan ML (25) yang merupakan kernet truk.
Sedangkan tersangka lainnya berinisial AI alias Bang Pin (47), selaku orang yang mengatur pengiriman dan transaksi ganja. Petugas BNN meringkus Bang Pin dikediamannya di Jl. M. Toha, Bandung. Selain itu, BNN juga meringkus B alias Ade (48), selaku pemesan ganja di daerah Mampang, Jakarta Selatan.
Sumirat menjelaskan Bang Pin merupakan narapidana kasus narkotika dalam kasus ganja seberat 40 kilogram, dan telah dijatuhi vonis 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2008. Kemudian Bang Pin mengajukan pembebasan bersyarat dan sedang menjalankan masa wajib lapor.
“Ketika ditangkap Bangpin sedang dalam status wajib lapor dan saat ini sudah diamankan BNN untuk penyidikan lebih lanjut,” katanya.
Bang Pin menjanjikan bayaran untuk ketiga warga Aceh itu sebesar Rp120 juta, dengan uang jalan sebesar Rp10 juta. Nantinya, tersangka supir akan mendapat upah masing-masing Rp50 juta, dan kernet diupah Rp20 juta.
Seluruh tersangka dalam kasus itu terancam pasal 111 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Jo. 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan kegiatan yang digelar oleh fraksi partai politik koalisi Indonesia hebat (KIH), merupakan pertemuan rapat dalam ruang lingkup yang besar yang dihadiri fraksi partai lainnya.
Pasalnya, rapat paripurna itu tidak bisa sembarangan dilakukan, itu sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.
“Ruang paripurna itu untuk rapat paripurna, dan hari ini tidak ada aganda rapat itu,” ucap Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (31/10).
“Rapat tadi itu hanya rapat PDIP dalam ruang lingkup besar yang dihadiri oleh partai lain. Itu yang bisa katakan,” tambah dia.
Menurut dia, pengakuan itu bukti jika pimpinan DPR yang legitimasi untuk tidak terjebak dalam permainan kata dualisme yang sedang dibangun saat ini.
Sebab, sambung Fahri, negra itu tidak mengenal konsep dualisme, makannya di dalam negara tidak ada aturan yang menentukan atau menjawab solusi bila terjadi dualisme kepemimpinan.
“Jangan sampai terjebak dalam kata dualisme, karena itu tadi semua sudah diatur. Tidak bisa dikatakan paripurna, karena itu didefinisikan dalam UU,” tandasnya. (Baca: Pimpinan DPR Rapat Bahas DPR Tandingan).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto menyayangkan sikap fraksi partai koalisi Indonesia hebat (KIH) yang memilih langkah ilegal atau nonformalitas.
Pasalnya, menurut dia, situasi yang dialami oleh partai KIH ini pernah dialami partai bentukan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di 2004 lalu. Meski sebagai pemenang pemilu, di parlemen Parai Demokrat tidak mendapat jabatan baik posisi pimpinan komisi ataupun alat kelengkapan dewan (AKD).
“Hal seperti ini pernah dialami oleh demokrat, tetapi kami menggunakan legal formal, tidak sampai satu tahun, seharusnya berjalan seperti itu yang seharusnya diambil oleh mereka (KIH),” kata Agus, di Lobi Nusantara III, komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (31/10).
Diakui dia, ketika itu posisi demokrat tidak diakomodir untuk duduk dijabatan pimpinan. Namun, dengan komunikasi dan lobi yang digunakan, partai berlambang bintang mercy itu pun berhasil memperolehnya.
“Kita melihat apa yang kita laksanakan, pada 2004 lalu, kita tidak mendapat pimpinan dimanapun, tetapi kita melaksanakan koordinasi ke yang lain (partai politik), dimana ternyata tatib dan UU ada (mengalami) perubahan,” ujar dia.
Ketika ditanyakan, apakah jika ditemui kesepakatan antara KIH maupun KMP, masih ada kesempatan komposisi pimpinan komisi dan AKD dilakukan perubahan? Agus membenarkannya.
“Masih bisa dong, dulu kan kami pernah mengalaminya. Artinya, kalau KIH mau bekerjasama masih bisa melakukan perubahan pimpinan komisi dan AKD bisa saja dirubah,” tandasnya. (Baca: KIH dan KMP Konflik, Jokowi Diharapkan Turun Gunung).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang