Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi persidangan serta memberikan keterangan tidak benar, Muhtar Ependy mengaku, kasusnya memasuki tahap ke dua (P21).
Hal tersebut diakui orang dekat bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, ketika usai merampungkan pemeriksaan di gedung KPK, Senin (10/11). “Alhamdulillah hari ini P21. Kasus saya mudah-mudahan cepet beres ya,” kata dia.
Dia pun mengaku, sidang perkaranya bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Iya betul. Kira-kira bulan Desember lah ya,” kata dia.
Muhtar pun memastikan akan membeberkan atau bantahnya perihal tudingan kepadanya soal memberikan keterangan tidak benar di persidangan. “Yang jelas nanti kita akan buktikan, di persidangan kita buktikan siapa yang berkata bohong siapa yang berkata benar,” kata dia.
KPK menetapkan Muhtar sebagai tersangka pada 18 Juli 2014 karena diduga merintangi pemeriksaan perkara korupsi dan sengaja memberi keterangan tidak benar. Kasus yang menimpanya merupakan pengembangan dari kasus suap terhadap bekas ketua MK Akil Mochtar, rekan dekat Muhtar yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup.‬
‪Saat bersaksi dalam persidangan Akil, Muhtar mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Muhtar mengatakan kepada hakim bahwa semua keterangan dalam BAP disampaikannya kepada tim penyidik KPK dalam kondisi tertekan dan terancam.‬
‪Muhtar mengaku mendapatkan ancaman dan teror dari beberapa calon kepala daerah serta sejumlah pihak lainnya karena ia disangka makelar oleh para kepala daerah tersebut dalam pengurusan sengketa pilkada di MK.‬
Atas perbuatannya, Muhtar kini disangka melanggar pasal 21 Undang-undang No 31/1999 jo sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001. Pas itu mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.‬
‪Muhtar juga diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan di pengadilan Tipikor. Oleh karena itu ia disangka melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.‬ 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tugas monitoring dengan melakukan pengkajian dan memberikan sarana perbaikan terhadap sistem pengeolaan administrasi di semua lembaga negata dan pemerintah yang berpotensi korupsi.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai peran pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga sektor kehutanan dari demoniasi penguasaan korporasi lokal dan asing. Penguasaan hutan oleh korporasi mesti dikurangi agar pendapatan negara dari sektor hutan tidak berkurang.
“Kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah sangat efektif sekali,” kata dia saat menyampaikan pembukaan Lokakarya bertajuk “Refleksi Setahun NKB dan Revitalisasinya pada Pemerintahan 2014 – 2019, di Hotel Mercure Ancol Taman Impian Jaya Ancol, Jl. Pantai Indah, Jakarta Utara, Senin (10/11).
Busyro mengatakan, lemahnya perizinan terkait sektor hutan menyebabkan rentan terjadinya penyuapan dan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara di daerah. Terlebih lagi, dari penelitian KPK tahun 2013‎ untuk satu izin Hak Pengusahaan Hutan, besaran transaksi korupsi bisa mencapai 608 juta sampai 22.6 miliar rupiah setiap tahunnya.
“Ketimpangan‎ pengelola hutan antara sekala besar dan kecil terjadi hanya 13,8 persen dialokasikan untuk sekala kecil hal ini menyebabkan nilai manfaat sumber daya alam tidak sampai kepada masyarakat.”
Padahal subyek hukum permanen itu kata Busyro adalah masyarakat dan sebagai kekuatan demokrasi yang permanen. Sayangnya masyarakat tidak memperoleh manfaat dari hasil hutan. Agenda Nota Kesepakatan Bersama ini kata Busyro pertama untuk mengharmonisasikan kebijakan dan aturan perundang-undangan antara pusat dan daerah dan juga lintas lembaga. ‎
“Ini untuk inisiasi pengukuhan percepatan kawasan hutan yang berkepercayaan dan berkeadilan. Resolusi konflik yang mendasari keadilan‎, penghormatan dan pemajuan hak-hak asasi nanusia di bidang ekonomi,” kata dia.
‎Busyro mengklaim hasil kerja keras KPK dibantu kementerian dan lembaga dalam mengawasi sektor minerba selama 10 bulan di tahun 2014 sudah diperoleh pemasukan Pendapat Negara Bukan Pajak Rp 10 triliun. 
“Semula negara kerugian Rp 22 triliun diakibatkan kurang lebih 4000 izin yang not clean dan clear. Di antara not clean dan clear itu tidak ada NPWP atau tidak ada ambdal. Ada ambdal tetapi amdal yang amdal-amdalan atau amdal abal-abal,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby