Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan jika pengumuman penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Namun JK membantah jika pengumuman akan dilakukan oleh presiden di luar negeri. Hal itu mengingat pekan depan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan pertamanya ke luar negeri.
Sejumlah negara yang akan disambangi Jokowi antara lain Tiongkok, Myanmar dan Australia, dengan waktu perjalanan sekitar satu minggu.
“Yang mengumumkan itu Presiden, tidak di luar negeri,” kata Wapres JK kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (7/11).
JK mengatakan tahap pertama menaikkan harga BBM adalah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Setelah ketiga kartu tersebut diluncurkan pekan lalu, pemerintah masih menunggu penyebarannya merata sebelum menaikkan harga.
Wakil Presiden juga sempat mengatakan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM itu akan dilakukan November ini, namun JK tidak menyebutkan tanggal pastinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tak hadir dalam dalam silaturahmi reuni Cadaka Dharma Puncak Tidar angkatan 1973.
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan soal ketidakhadiran mantan Panglima Kostrad itu.
“Malam ini, malam yang indah. Bahwa rekan kita Pak Prabowo yang sedianya akan datang, masih ada di luar negeri,” kata SBY saat memberikan sambutan, Jumat (7/11) malam.
Namun, kata SBY, Prabowo menyampaikan salam untuk rekan-rekan militernya. “Beliau memberikan salam,” kata SBY.
SBY menasihati agar semua komponen anak bangsa harus bersama-sama meski sebelumnya pernah bersaing. Persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga.
“Dalam politik, kita boleh bersaing, tapi sekarang kita bersama. Politik bisa beda tapi di dada kita ada Pancasila, Sapta Marga, dan Indonesia,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih tarik ulur posisi Jaksa Agung untuk membantunya dalam melaksanakan tugas lima tahun kedepan. Beberapa nama calon pun kini bermunculan di kalangan publik, baik dari internal kejaksaan maupun dari eksternal.
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, ia tak mempermasalahkan siapa calon yang akan menjadi Jaksa Agung. Yang terpenting baginya adalah mempunyai pengalaman yang baik.
“Jaksa Agung itu harus memiliki track record yang tidak meragukan. Jadi seorang Jaksa Agung bukan tiba-tiba muncul tanpa pengalaman,” kata Refly dalam diskusi yang diadakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka), di rumah makan Gado-Gado Boplo, Panglima Polim, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).
Namun Refly mengaku tak setuju andai kata Jaksa Agung diambil dari Partai Politik (Parpol). Sebab, kata Refly, bakal ada kekhawatiran jika Jaksa Agung dari Parpol, akan tak berani melakukan intervensi dan tindakan tegas seandainya pelaku yang terjerat kasus berasal dari Parpol yang sama.
“Saya mengatakan bahwa yang paling baik adalah orang internal yang memang punya pengabdian eksternal. Tapi kalau boleh milih, sebaiknya jangan dari parpol. Seperti kedudukan menteri seharusnya lebih baik jangan dari parpol karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan, dan bisa tidak objektif kalau dia harus mengusut kolega-koleganya pada satu parpol,” jelasnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, syarat yang paling mutlak selain memiliki integritas di bidang hukum, haruslah orang yang bisa dipercaya oleh Presiden.
“Syarat pertama adalah harus bisa dipercaya oleh presiden, bukan untuk menutupi kasus dan mampu melakukan penegakkan hukum,” kata Karyono.
Syarat yang kedua, lanjut Karyono, orang tersrbut harus bersih secara psikologis dan memiliki keberanian tanpa pandang bulu. “Kalau tidak bersih, secara psikologis dia akan sulit mengatasi semua masalah, terutama korupsi,” tuturnya.
Jika modal bersih, berani sudah didapat, maka Jaksa Agung yang akan dipilih nanti juga harus mau melakukan kerjasama dengan lembaga hukum yang lain.
“Harus mau melakukan kerja sama dengan lembaga hukum lainnya, biar secara sinergis dan bisa kerjasama agar tidak ada persaingan. Seperti bekerjasama denan KPK, Mabes Polri dan institusi yang lain,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penggunaan anggaran dalam penerbitan dan pembiayaan tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia  Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berstatus ilegal.
Sebab, penerbitan dan pembiayaan ketiganya tidak dikonsultasikan bahkan tanpa adanya persetujuan dari DPR.
“Termasuk kalau Presiden berkilah bahwa itu dana CSR atau alasan lain yang dicari-cari sebagai dana yang bisa digunakan dari BUMN. Hal itu tetap saja pelanggaran karena dilakukan tanpa landasan hukum yang benar,” kata Sekretaris fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo, Jumat (7/11).
Karena berstatus ilegal, pembagian KIS, KIP dan KKS, kata dia, bisa menjadi bukti untuk mendakwa presiden dengan tuduhan melanggar disiplin anggaran.
“Bagaimana pun, penerbitan dan pembagian tiga kartu yang telah dilakukan Presiden berada dalam ranah program dan kegiatan pemerintah dengan konsekuensi biaya yang tidak kecil,” kata dia.
“APBN tahun mendatang tidak mengenal program KIS, KIP dan KKS itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pertahanan kabinet kerja Ryamizard Ryacudu meminta doa restu kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. 
Hal itu terkait tugas baru yang diterima dirinya di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Saya beserta istri mohon doa restu kepada Pak SBY dan semuanya untuk mengemban tugas dan amanah yang diberikan kepada saya,” kata dia dalam acara reuni Cadaka Dharma Puncak Tidar Angkatan 73, di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Sabtu (7/11) malam.
Selain kepada SBY, Ryamizard juga meminta doanya kepada rekan-rekannya sesama pensiunan ABRI.
Dirinya juga meminta doa restu, serta berterima kasih atas pengabdian SBY selama satu dekade memimpin negara.‎
“Beliau dengan sangat baik dapat memimpin Indonesia dan rakyat Indonesia dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak SBY atas pengabdiannya memimpin Indonesia,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: