Jakarta, Aktual.co — Anggota komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, dirinya akan menggunakan hak tanyanya sebagai dewan terhadap data menteri yang diberi tanda merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Namun, kata dia, hal itu akan digunakanya tidak langsung kepada presiden Joko Widodo ataupun KPK, melainkan kepada menteri hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
“Kalau soal tanda merah, bisa kita tanyakan kepada Mekumham di komisi III,” kata dia, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/11).
Sementara itu, terkait adanya sejumlah perubahan nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi-JK, dirinya akan menggunakan hak tanya saat sidang rapat paripurna. Tujuannya, kata dia, untuk mendapatkan informasi secara jelas dari pemerintah terkait adanya sejumlah perubahan kementerian.
“Menanyakan adalah hak saya kepada presiden, supaya presiden bisa menjelaskan secara terbuka soal alasan, latar belakang, dan apa yang menjadi tujuan Presiden Jokowi melakukan pembubaran dan penggabungan sejumlah kementerian,” kata Benny.
“Ini hal bisa, hak bertanya, hal biasa sehingga tidak perlu dilihat sebagai agenda yang sarat dengan muatan politik, ini bahkan mencerdaskan rakyat bahwa anggota punya hak untuk bertanya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mempertanyakan kerjasama antara China International Fund (CIF) dengan Indonesia yang dilakukan secara diam-diam pada tanggal 3 November lalu.
Dimana dalam pertemuan itu Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menko Sofyan Jalil dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan hadir.
“Kita tidak tahu, kerjasama seperti apa yang mereka lalukan. Padahal kalau bikin MoU (kesepakatan) harus transparan jangan diam-diam,” kata dia kepada wartawan, di gedung DPR, Rabu (5/11).
Dirinya mengatakan, komisi I DPR masih menunggu informasi soal kerjasama tersebut, apakah sudah resmi atau belum. Menurutnya, kerjasama dengan siapa dan pihak manapun tidak masalah, tetapi yang harus diingat jangan buru-buru dan lebih cermat.
“Saya lihat ini sebuah grand design antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah China untuk memperketat di bidang ekonomi, tapi implikasinya juga mempengaruhi pekerjaan di bidang politik,” kata dia.
Hanafi mengatakan, sepengetahuannya CIF perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dunia, termasuk sindikasi yang tidak transparan dan tidak sepenuhnya profesional.
“Tapi saya tidak katakan ini mafia. Karena istilah ini sindikasi. Dimana minyak yang dijual ke China dari negara Afrika yang bekas komunis, salah satunya Angola,” kata dia.
Hanafi melihat kedatangan CIF ke Indonesia tidak profesional dengan membuat MoU bersama BUMN dan pemerintah Jokowi. Langkah ini dalam kacamata politik sangat dikhawatirkan, kata Hanafi, jika masih seperti ini maka pemerintah Jokowi bias politik.
“Saya minta pemerintah Jokowi tetap menjalankan politik bebas aktif. Kalau ada indikasi dengan CIF kemudian menteri keuangan bergabung dengan China, itu artinya tidak ada kejelasan. Apakah ini bagian dari politik luar ngeri, atau sekenanya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Noken, tas rajutan asal Papua yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada 4 Desember 2012 sebagai salah satu warisan budaya diusulkan menjadi cinderamata untuk pelaksanaan PON 20 pada 2020 di provinsi paling timur Indonesia.
“Noken sangat layak menjadi salah satu oleh-oleh, cinderamata atau souvenir pada pelaksanaan PON 20 nanti di Papua,” kata salah satu pemerhati budaya Papua, Yakomina Rumbiak di Kota Jayapura, Papua, Rabu (5/11).
Yakomina yang juga tergabung dengan sekelompok mama-mama Papua pembuat noken di Kota Jayapura mengatakan, sudah seharusnya noken dijadikan sebagai cinderamata asal Papua atau sebagai salah satu tas resmi saat pelaksanaan PON 20 nanti.
“Noken itu bukan saja memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi dan pemersatu bangsa. Noken oleh orang Papua dimanfaatkan untuk menyimpan, mengisi dan mengangkut banyak hal mulai dari pakaian, balita, hasil kebun dan juga bisa dimanfaatkan untuk apa saja,” ungkapnya.
Karena jika para tamu, turis dan atlet PON 20 di Papua menggunakan noken, maka secara tidak langsung telah mensosialisasikan budaya orang Papua ke khalayak luas dan noken akan lestari hingga anak cucu.
Untuk itu, kata mantan Kepala Museum Negeri Papua itu, mulai dari sekarang pihak eksekutif dan legislatif di kabupaten/kota atau Provinsi Papua harus segera membuat Perda untuk perlindungan dan pelestariannya.
“Misalnya noken hanya bisa dibuat oleh mama-mama Papua (orang Papua), pemasarannya juga harus lewat sanggar atau tempat penjualan milik orang Papua sehingga manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan,” sambungnya.
Senada itu, Titus Pekei, salah satu pencetus noken (tas rajutan) menjadi warisan budaya dunia takbenda mengusulkan agar noken menjadi salah satu cinderamata asal Papua, selain benda-benda kearifan lokal lainnya.
“Pemerintah Papua, legislatif (DPR) dan Majelis Rakyat Papua segera prioritas noken agar menjadi cinderamata seperti harapan mama-mama Papua pembuat noken,” imbuhnya.
Dengan menjadikan noken sebagai cinderamata berarti secara langsung telah memberdayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua, terutama mama-mama pembuat noken.
“Karena mama-mama Papua yang menekuni atau membuat noken akan terbantu dalam hal pemasaran, pemberdayaan ekonomi bangkit. Bangkit, mandiri dan sejahtera sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe dan Klemen Tinal,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: